Memilih Menteri Berdasarkan Kompetensi

     Menteri, meskipun terlihat mentereng dari segi jabatan, merupakan personel yang bekerja bagi institusi juga. Karena itu, menteri merupakan SDM atau Sumber Daya Manusia bagi negara dengan pemerintah sebagai institusi pengelolanya.

     Sayangnya, kita sangat jarang mendengar seorang menteri -juga pejabat publik lain- menjalani tes layaknya SDM di sebuah perusahaan. Padahal, kinerja sang menteri kelak, sebenarnya sangat tergantung dari kompetensi yang bersangkutan. Kita tahu, dalam Kabinet Indonesia Bersatu -baik I maupun II- ada beberapa orang yang kompetensinya berbeda dengan jabatan yang diembannya. Bukan berarti yang bersangkutan tidak kompeten, hanya kompetensinya sebenarnya tidak cocok dengan jabatan yang diberikan. Anehnya, karena jabatan menteri itu bergengsi, tentu saja tidak pernah ada kasus seorang yang ditugasi sebagai menteri menolak. Kecuali, tentu saja, bila sang Presiden sebagai yang menugasi sudah di ujung kehancuran. Ini pernah terjadi saat 14 Menteri Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri serentak saat Presiden Soeharto terancam dijatuhkan dari kekuasaannya di tahun 1998. Namun, para menteri itu ironisnya tidak menolak saat Soeharto memilih mereka beberapa bulan sebelumnya.

     Ketidakcocokkan ini tentu tidak akan terjadi apabila terhadap para menteri diberlakukan tes juga laiknya kepada pegawai perusahaan. Tentu, tesnya tidak perlu dari dasar seperti psikotes umum pelamar kerja, tapi dibuatlah tes khusus untuk mengetahui hal-hal yang penting untuk kecocokan itu. Misalnya saja pengetahuan sang calon menteri mengenai bidang yang akan diembannya. Termasuk di sini tentu saja perlu tes kepribadian, ini untuk mengetahui kecenderungan cara kerja sang menteri dan bagaimana caranya mengatasi masalah. Perbedaan kepribadian termasuk tipe kepemimpinan akan berpengaruh terhadap gayanya dalam memimpin kementerian nantinya.

     Tes untuk mencari calon pegawai berdasarkan kompetensi dikenal dengan nama assessment. Ini juga bisa dipakai untuk menilai kinerja pegawai bersangkutan saat sudah menduduki jabatannya, sebagai bentuk job evaluation. Tentu tidak mungkin menerangkan prosesnya dalam tulisan sesingkat ini, namun sederhananya di sini harus dirancang sebuah assessment centre yang pertama-tama menyusun dahulu sebuah kerangka kompetensi. Menurut Ian Taylor dalam bukunya A Practical Guide to Assessment Centres and Selection Methods (2007), ada tiga tipe kompetensi: umum, pekerjaan dan hubungan.

     Kompetensi umum menyangkut keahlian pribadi seperti komunikasi. Kompetensi pekerjaan tentunya bersifat teknikal terkait pekerjaannya, termasuk yang soft skill seperti "leadership". Sementara kompetensi hubungan adalah bagaimana seseorang mencermati pekerjaannya sebagai "konteks" atau dalam kaitan hubungan dengan yang lain termasuk lingkungan.

     Nah, seorang menteri seharusnya memiliki nilai rata-rata tinggi dalam ketiga jenis kompetensi ini. Sedangkan mengenai parameternya, seharusnya bisa dibicarakan antara pelaksana assessment profesional dengan Presiden selaku user. Data-data teknis tambahan dari kementerian terkait tentu juga diperlukan terutama untuk menentukan parameter kompetensi pekerjaan. Tingginya nilai seorang calon menteri dalam assessment setidaknya mengurangi kemungkinan yang bersangkutan mendapatkan "rapor merah" dari masyarakat atas kinerjanya. Sehingga tidak perlu kuatir akan di-reshuffle oleh Presiden seperti santer terdengar belakangan ini.

     Mengaitkan hal tersebut di atas dengan isyu akan adanya reshuffle kabinet, menarik mencermati bagaimana Presiden RI selaku pemegang hak prerogatif yang mutlak menggunakannya untuk memilih pembantunya. Terlihat sekali, dari berita-berita di media massa, bahwa asal partai politik calon menteri masih menjadi pertimbangan utama dibandingkan kompetensinya. Selama ini, memang pejabat karier di kementerian paling tinggi mencapai jabatan Sekertaris Jenderal atau Sekjen. Bahkan Sekjen pun terkadang juga ‘orang bawaan' sang menteri. Maka, para pejabat karier banyak yang pensiun di jabatan Direktur Jenderal atau Dirjen saja. Padahal, dibandingkan menteri ‘orang luar', sebenarnya ‘orang dalam' yang sudah mengabdi belasan atau puluhan tahun lebih menguasai permasalahan di kementerian bersangkutan. Akan tetapi, kita saksikan sendiri, sangat jarang Presiden memilih pejabat karier untuk posisi menteri. Kecuali untuk jabatan setingkat menteri yang memerlukan pemahaman mendalam dan spesialis seperti Jaksa Agung atau Gubernur Bank Indonesia misalnya.

     Karena itu, meski sebenarnya agak terlambat, namun bila ada menteri yang hendak diganti, hendaknya diganti dengan yang kompeten. Ini bisa dilakukan dengan melakukan serangkaian tes. Bukan yang asal perintah ke dalam dan komentar asal ke luar. Sehingga kinerja pemerintah akan makin baik dan tentu saja meningkatkan kepuasan rakyat.

Catatan: foto hanya ilustrasi, menggambarkan Perdana Menteri Jepang Taro Aso menerima laporan assessment dari Council for Comprehensive Review of Administrative Expenditures. Sumber foto: kantei.go.jp.

Artikel ini juga diposting di kompasiana.com dan bahterajiwa.com, namun tanpa foto ilustrasi.

[Tulisan ini pertama kali diposting di Kompasiana dan  Politikana,2 Maret 2011]

     Hehehe. Saya tertawa membaca berita bahwa Ruhut Sitompul mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden jadi tiga periode (baca di sini). Alasannya, tentu saja karena "SBY adalah Presiden yang dikirim dan dirahmati Allah". Luar biasa! Yeah...  itu kan kata dia, kalau kata orang lain belum tentu kan?

     Meski begitu, saya bukan anti SBY dalam konteks semua tindakannya buruk seperti mereka yang tidak suka padanya. Saya tahu ada sejumlah kemajuan telah dibuatnya. Bahkan bisa dibilang, pasca Soeharto, SBY adalah presiden paling sukses. Namun jangan sampai kesuksesan ini membuatnya lupa daratan dan ingin berkuasa lagi. Memang, ada sejumlah skenario bisa dibuat untuk melanggengkan kekuasaan. Di antaranya:

• Mengamandemen UUD. Terbukti, mengubah konstitusi tak sesulit dikira semula seperti didengungkan semasa Orde Baru. Di negara-negara Afrika, tiap kali ganti pemerintahan, konstitusi bisa diganti seenaknya.
• Menaruh "Presiden boneka" di kekuasaan. Ini bisa berarti menempatkan Ibu Ani SBY sebagai presiden, atau orang lain yang dikendalikan SBY dari balik layar.
• Membiarkan presiden lain berkuasa, namun mengendalikan pemerintahan melalui parlemen yang dikuasai mayoritas.
• Mengubah sistem pemerintahan, seperti mengadakan jabatan baru untuk SBY agar bisa tetap berperan dalam pemerintahan pasca 2014. Sebagai contoh ada jabatan Menteri Senior untuk Lee Kuan Yew di Singapura pasca ia lengser sebagai Perdana Menteri.

     Tentu saja ada banyak "kreativitas" lain untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya melansir dekrit seperti Gus Dur. Atau yang ekstrem membubarkan parlemen, meniadakan atau mengundurkan Pemilu, menyatakan perang dengan negara lain atau negara dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan pergantian presiden, atau sekalian saja meminta MPR menetapkan dirinya sebagai Presiden seumur hidup seperti Soekarno.

     Tapi saya kok masih berharap, semoga SBY tidak tertarik mengubah citra demokratnya menjadi diktator totaliter seperti Soeharto. Semoga...

[Tulisan ini juga dimuat di blog penulis -LifeSchool- dan diposting di Politikana, 18 Agustus 2010]
foto dari sini

Merenungkan Bom di Rusia

Seorang rekan saya, asli Rusia namun kini tinggal di Finlandia, kemarin mengirim link via FaceBook. Link itu dari koran berbahasa Finlandia (kalau iseng mau lihat, klik di sini),  foto dan judulnya coba saya posting di sini. 

Tällaisia olivat metropommit: Rautaromua ja kiloja TNT:tä | Ulkomaat | Iltalehti.fi

Karena saya tidak mengerti bahasa Finlandia (Finnish), maka saya jelas tak mengerti arti berita itu. Tapi karena ada tulisan TNT (Tri Nitro Toluene) yang jelas merupakan bahan peledak, saya menduga ada ledakan di suatu tempat di negeri itu. Barulah tadi pagi saat koran langganan keluarga kami datang (di rumah kami berlangganan 5 jenis koran pagi), baru saya sadar apa arti berita itu.

Terjadi ledakan bom di stasiun kereta api di Rusia. Setidaknya 37 orang tewas dan 65 orang luka-luka (dari berita foto headline harian Kompas). Saya ikut berduka dan simpati pada para korban, semoga Tuhan mengampuni mereka. Menariknya, dalam berita yang dituliskan, otoritas keamanan Rusia sama sekali tidak menuding siapa pun sebagai pelaku bom bunuh diri tersebut.

Meski ini termasuk tindakan terorisme, tidak serta merta langsung ada tertuduh. Walau ada dugaan pelaku adalah dari kelompok perlawanan di Kaukasus Utara, tapi tidak ada secuil pun pernyataan dari pemerintah atau pun aparat keamanan yang mengatakan hal itu. Itu adalah dugaan wartawan. Aparat dan pemerintah menunggu ada pernyataan dari pihak yang mengklaim bertanggung-jawab atas ledakan itu.

Ada fakta-fakta yang digali pers dari ledakan itu. Seperti adanya dugaan pelakunya dua orang wanita, dan kemungkinan merupakan kelanjutan dari gerakan “Black Widow”. Namun isi beritanya -seperti saya baca di koran Indonesia- tidaklah menghakimi sebelum bukti-bukti nyata ditemukan. Ini agak berbeda dengan di Indonesia. Di mana seringkali dalam kasus semacam ini tuduhan pada pihak yang bertanggungjawab segera dilansir setelah terjadinya peledakan. Padahal, penyelidikan belum lagi dimulai karena masih membersihkan puing-puing dan memprioritaskan penyelamatan korban.

Hal paling menggelikan adalah pidato Presiden SBY seusai peledakan bom di J.W. Marriot 17 Juli 2009 lalu. Pernyataan pers resmi seorang Presiden ternyata didasari info yang tidak akurat, bahkan foto yang ditunjukkan adalah foto lama. Ini menjadi bulan-bulanan lawan-lawan politiknya. Sehingga kerja keras aparat keamanan sepertinya menjadi sia-sia. Padahal, tentunya untuk mengungkap kasus terorisme bukan kerja mudah dan perlu waktu lama. Demikian pula dalam kasus terorisme akhir-akhir ini. Cerita lengkap segera beredar di media massa kita. Sumbernya siapa lagi kalau bukan dari aparat keamanan.

Bagi analis yang kritis, tentu akan mengernyitkan dahi, mengapa aparat keamanan seakan begitu mengenali musuhnya? Apakah mereka sudah mahir menerapkan filosofi perang Sun-Tzu: “kenali musuhmu seperti engkau mengenali dirimu sendiri?” Pertanyaan seperti dilontarkan Hidayat Nur Wahid tentu akan terlintas: kalau aparat memang sudah tahu tentang kelompok teroris yang berlatih di Aceh -saya tidak mau mengulang kesalahan banyak media yang menggampangkan dengan menyebut mereka “teroris Aceh”, padahal sebagian besar justru berasal dari luar Aceh-, kenapa proses penggeberekannya seakan ditepatkan dengan momentum Presiden SBY berkunjung ke Australia? Mengapa tidak dari dulu-dulu saja? (berita baca di sini).Pertanyaan ini sampai sekarang belum terjawab dan seakan dibiarkan menjadi misteri.

Satu hal yang bisa dipelajari dari peledakan bom di Rusia adalah aparatnya benar-benar bisa memisahkan motivasi para pembom. Meski ada dugaan bom dilakukan oleh kelompok di Kaukasus Utara, termasuk dari Chechnya yang mayoritas Islam, namun motivasinya bukanlah agama. Kelompok tersebut adalah kelompok perjuangan separatis, yang ingin menjadikan negara mereka merdeka kembali, lepas dari Federasi Rusia. Karena memang sebagai federasi, sebenarnya baik Federasi Rusia maupun ‘orangtua’nya yaitu Uni Sovyet terdiri dari negara-negara berdaulat yang bergabung. Tapi setelah bergabung, tampaknya kedaulatan mereka kurang diakomodir oleh negara induk terbesar sebagai pemimpin federasi. Maka, pembom bunuh diri di Rusia itu meski mungkin dilatari pula pada keyakinan akan mati syahid, namun motivasinya adalah separatis untuk mendirikan negara merdeka.

Sementara, kelompok teroris di Indonesia -apalagi yang sekarang katanya berlatih di Aceh- agak tidak jelas motivasinya, tapi lantas berimbas pada dimarginalkannya Islam kembali seperti pada masa Komando Jihad-nya Ali Moertopo. Imbas yang seperti ini yang harus dikurangi agar tidak terjadi friksi antar kelompok masyarakat secara horizontal. Caranya tentu pemerintah terutama aparat keamanan harus menghadirkan bukti nyata, alih-alih terburu-buru melansir pernyataan kepada publik sementara penyelidikan belum selesai. Dalam hal ini, wacana bahwa Islam identik dengan terorisme terlanjur mengemuka. Malah jadi seperti mengikuti orkestrasi hawkish yang dipimpin A.S. pasca 9/11 (11 September 2001).

Bila dulu orang-orang berpenampilan Islami (berbaju koko & berjenggot misalnya) dihormati di tempat umum, kini malah dicurigai. Hal itu tampak misalnya dari tayangan di televisi, saat ada razia aparat keamanan justru kerap memprioritaskan pada orang-orang seperti ini. Alangkah baiknya di tengah kondisi bangsa yang terancam disintegrasi, perekonomian yang belum pulih, tarik-menarik kepentingan politik, persoalan seperti terorisme jangan dijadikan ‘komoditi’ bagi pihak-pihak tertentu.

Karena terorisme sebenarnya merupakan ekses atau akibat, maka akar atau sebab permasalahannya-lah yang harus dicari dan dituntaskan. Seperti di Rusia, peledakan bom justru sebagai akibat dari masalah dalam negerinya yang tidak selesai. Yaitu aspirasi rakyat di sebagian wilayahnya yang tidak dipenuhi pemerintah pusat. Maka, dari kejadian peledakan bom di Rusia, kita tahu bahwa apa pun bisa dijadikan latar belakang bagi tindakan terorisme. Bukan cuma dalil agama saja. 

[Tulisan ini dimuat di LifeSchool dan Kompasiana dengan sedikit perbedaan, 30 Maret 2010]

Hanya Fitnah & Cari Sensasi: George Revisi Buku (Resensi/Ulasan Pribadi)

Kalau meresensi buku ini, sebenarnya lucu. Kenapa? Karena isi buku ini sebenarnya hanyalah resensi. Jadinya, ya resensi atas resensi. Memang, menurut penulisnya sendiri Setiyardi Negara saat launching kemarin, mulanya tulisannya memang resensi. Tapi karena panjang lantas dijadikan buku. Rupanya, buku itu dimaksudkan sebagai jawaban atau bantahan “tidak resmi” atas buku George Junus Aditjondro yang kontroversial: Membongkar Gurita Cikeas: di Balik Skandal Bank Century (resensi bisa klik di sini). Sebabnya buku ini ditulis oleh seorang wartawan, bukan dari pihak yang merasa dirugikan akibat penulisan buku George, walau saat peluncuran penulisnya didampingi oleh Direktur Riset & Publikasi Akbar Tandjung Institute Alfan Alfian. Dalam kata pengantarnya di halaman 4, penulis buku ini menyatakan jelas maksud ini: “Secara singkat, buku ini ingin memberikan sudut pandang berbeda atas buku karya George. Saya menilai George terlalu gegabah dalam menarik kesimpulan hanya berdasar data sekunder yang belum diverifikasi. Secara serampangan dia menganggap sumber informasinya, yang berupa kliping media massa yang masih sumir, sebagai kebenaran.”

Kalau buku George dibilang tidak bermutu oleh sebagian kalangan, saya tidak tahu musti memakai kata apa untuk menilai isi buku ini. Sebagai resensi, penulisnya memang cukup awas dalam mengamati halaman per halaman buku yang diresensinya. Akan tetapi, sebagai sebuah buku, apalagi dimaksudkan sebagai “jawaban” atas buku lain, buku setebal hanya 31 halaman ini sangat jauh dari memadai. Saya sampai tertawa saat membaca isi buku ini (mohon maaf saya ilustrasikan dengan foto di atas ). Walau saya harus mengacungkan jempol atas kemasan lux buku ini. Tidak hanya dicetak di atas kertas art paper 120 gr, tapi juga seluruh halamannya berwarna! Informasi yang saya dapat buku ini akan dijual seharga Rp 15.000,00 per edisi. Menjadi pertanyaan bagi saya karena ada statement dari penulis buku ini bahwa ia membuat buku untuk cari untung. Secara finansial, apalagi dengan rabat toko buku sebesar 35 %, rasanya kecil kemungkinan ada keuntungan dari penjualan buku ini. Malah, bisa jadi defisit. So, pertanyaannya, dari mana defisit itu ditutup? Apalagi penulis buku ini sekaligus adalah pimpinan penerbit buku ini sendiri atau istilahnya “self publishing”. Hebat!

Sekarang, mari kita lihat isi buku ini.

Dimulai dengan prolog yang berupa kronologis penerbitan buku karya George yang dipaparkan dalam bentuk narasi, bukan pointers. Cukup rinci walau penulis buku ini justru kembali mengulang kesalahan George, banyak mengutip dari media. Satu contoh dari halaman 6, dituliskan pendapat Amien Rais tentang buku ini: “Seperti dikutip berbagai media, mantan Ketua MPR RI ini mengaku…”. Kata “seperti dikutip berbagai media” pun sulit diverifikasi, media yang mana? Hanya saja, untuk kredit foto, saya acungkan jempol bagi penulisnya karena ia dengan gentle menyebutkan sumbernya yang semuanya dari situs internet.

Bagian berikutnya setelah prolog diberi judul “Fenomena Isi Buku”. Setelah mengawali kalimatnya di bagian ini dengan kembali menegaskan bahwa buku George “tidak didukung data dan fakta yang akurat”, penulis cukup cermat merangkum adanya tiga fenomena dalam buku George (p.10):

1. Tudingan jaringan bisnis dan politik Presiden dan keluarganya.
2. Tudingan pemanfaatan jaringan, untuk pemenangan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009.
3. Tudingan keterkaitan jaringan dengan dengan kasus Bank Century.

Sayangnya, setelah cukup cermat membuat pointers tadi, dalam bagian selanjutnya yaitu “Meninjau Isi”, penulis tidak membangun argumen jawaban atau bantahan atas buku George yang dianggapnya “hanya bersumber pada data sekunder belaka” dengan data lagi. Ia hanya mengulang-ulang berbagai kalimat senada seperti kalimat barusan. Misalnya, “Entah dari mana George tahu tentang uang simpanan Boedi Sampoerna dan Hartati Moerdaya di Bank Century?” (p. 12.), atau “Penulis bahkan tidak melampirkan sumber referensi dari laporan tersebut. Sehingga informasi ini sama sekali tidak dapat dipercaya. Tingkat distorsi atas data ini sangat kuat.” (p. 13). Intinya penulis menyerang banyak digunakannya kalimat hipotesis dalam buku George, yang menurutnya diakibatkan oleh ketidakyakinannya pada opininya sendiri.

Menurut hemat saya, bila memang buku ini hendak dijadikan jawaban atau bantahan yang lebih “ilmiah” daripada buku George, semestinya ketiadaan atau kekurangan data dalam buku George dibalas dengan data. Misalnya untuk pernyataan di halaman 12 yang saya kutip di atas, ia menuliskan “berdasarkan data yang diperoleh dari Divisi Pelayanan Nasabah Bank Century seperti ditunjukkan oleh Mr.X selaku kepala divisinya kepada penulis, uang simpanan Boedi Sampoerna di bank tersebut hanya 18 juta dollar saja.” Dengan begitu, maka sontak bangunan argumen prasangka George akan runtuh berantakan. Karena tidak ada data tandigan, maka keseluruhan buku cuma seolah hanya mengatakan satu hal saja: “George bohong! Tidak ada data valid untuk isi bukunya!”

Bahkan tanpa disadarinya, penulis terkesan menulis buku ini agak tergesa-gesa sehingga gaya George pun juga dipakainya. Misalnya di halaman 19-20 ia melakukan bantahan terhadap “keterkaitan promosi Batik Allure dengan Ibu Negara Any Yudhoyono” dengan kalimat “Publik tahu, Allure Batik memulai suksesnya berawal dari sebuah garasi di Kawasan Simpruk, Jakarta. Modal awalnya Rp100juta”. Wait a minute, publik mana yang tahu soal Allure Batik? Saya saja yang merasa cukup “beredar” baru tahu soal Allure Batik dari buku George. Meski ada kalimat “Begitu Ade Kartika, Wakil Direktur sekaligus co-owner Allure Batik bercerita (p.20) yang menandakan penulis melakukan wawancara, namun disayangkan ada asumsi yang terkesan pembelaan bertubi-tubi. Coba baca kalimat berikut: “Bukankah tugas setiap warga negara, apalagi sebagai Ibu Negara untuk mempromosikan karya anak bangsa. Batik jelas merupakan milik bangsa Indonesia. Dan setiap produsen yang ingin mempromosikan barang dagangannya, pasti akan menggunakan bintang iklan yang layak jual. Ini teori promosi yang sederhana. kalau ada produk yang membutuhkan ikon atau bintang iklan untuk sebuah tema provokasi dan sensasional, mungkin George Aditjondro akan dipilih produsen untuk ikonnya.” (p.20). Kalimat ini yang diakhiri dengan kalimat sinis kepada George adalah asumsi dari “logika berpikir ala simsalabim”, sebuah istilah yang oleh penulis justru diterakan kepada George (p.18).

Batik memang milik Indonesia. Tapi siapa bilang batik hanya bisa diwakili oleh satu produsen saja bernama “Allure Batik” ? Logikanya, kalau memang ingin memajukan batik Indonesia saja, tidak perlu memilih satu merek (brand) tertentu, namun justru menyebutkan kalau batik yang dipakai asal daerah mana. Misalnya batik Pekalongan, atau menyebut pola motif seperti batik Kawung atau Sido Mukti asal Yogyakarta. Di sini penulis jatuh pada argumen yang terkesan tendensius, terlalu bersemangat membela satu pihak seraya menjatuhkan pihak lain.

Meski saya setuju pada argumen dasarnya bahwa buku Aditjondro sangat kekurangan data dan rujukan, seperti juga saya tuliskan dalam resensinya, namun disayangkan buku jawaban atau bantahan ini juga tidak menyertakan data, rujukan atau refernsi pembanding. Sehingga 12 halaman “resensi” tentang isi buku Aditjondro semata pengulangan atas argumen dasar itu saja. Masih untung fotonya besar-besar dan berwarna, sehingga menyejukkan mata memandangnya. Saya juga memuji kerajinan penulis mengikuti dan mencatat kapan jadwal penayangan bantahan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tulisan George di berbagai stasiun televisi. Sayangnya isi bantahan pihak-pihak itu saat bicara di televisi malah tidak ditulis dengan jelas.

Di akhir buku, ada bagian “Epilog” sebelum “Tentang Penulis”. Di sini malah penulis dengan fatal justru cuma copy-paste berita internet, dengan sumber cuma tiga: VIVAnews, ANTARA News, dan detikNews. Padahal, kalau mau sedikit rajin, penulis bisa membuat epilog berupa argumen pamungkas yang akan meruntuhkan argumen buku George secara total. Apalagi, penulis berpengalaman sebagai wartawan Tempo sama dengan George. Seharusnya sebagai “saudara seperguruan” penulis bisa tahu teknik penulisan yang efektif untuk membantah tulisan orang lain.

Kesimpulannya, baik buku George maupun jawabannya ini sama-sama kurang data primer. Hanya saja sebagai pionir, buku George memiliki daya kejut lebih di pasaran. Apalagi isinya kontroversial yang bisa jadi bahan gosip di warung kopi. Maka, kalau buku jawaban lain akan ditulis, akan lebih baik bila bisa “menghabisi” buku George dengan data primer yang telak. Dengan begitu, maka citra SBY dan pemerintahannya serta para pendukungnya yang “dicemarkan” buku George akan terkoreksi signifikan.

[Tulisan ini juga diposting di Kompasiana, 7 Januari 2010]

Membongkar Gurita Cikeas: di Balik Skandal Bank Century (Sebuah Resensi Pribadi)

Maafkan saya, seharusnya kemarin saya memposting tulisan mengenai buku yang sedang jadi perbincangan hangat di media massa karena tiba-tiba “menghilang”. Namun saya baru kembali dari luar kota menjelang tengah malam, maka hari ini saya tuntaskan janji itu. Ya, buku apalagi yang hendak saya ulas kalau bukan Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century karya George Junus Aditjondro.

Membaca cepat (screening) buku ini, saya mendapatkan kesan buku ini memuat banyak fakta yang belum banyak diketahui umum. Ini seolah sesuai dengan kehebohan yang ditimbulkannya, sampai-sampai SBY sendiri memerlukan diri untuk bereaksi, termasuk melalui juru bicaranya. Akan tetapi, begitu membaca lebih cermat, akan tampak kalau buku ini sebenarnya adalah kumpulan tulisan yang pernah dipublikasikan di media massa, baik cetak maupun elektronik, hanya saja ditulis ulang dan disambung-sambungkan. Kalau kata orang Jawa, othak-athik gathuk. Itu ditambah sedikit ulasan opini dari George sendiri terhadap fakta yang ada.

Judul buku ini menjadi bagian pertama –bukan bab karena buku ini tak beralur sistematis- berjudul sama. Dari bagian pertama ini, tampak jelas bahwa 3 halaman pembuka tersebut merupakan “ramuan” George sendiri terhadap pemberitaan media massa yang seolah tak saling berhubungan. Intinya, ia menyatakan di p. 14: “Selain merupakan tabir asap pengalih isu, penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandara M. Hamzah oleh Mabes Polri dapat ditafsirkan sebagai usaha mencegah KPK bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam membongkar skandal Bank Century.” Ia meneruskan dengan menyebutkan nama Boedi Sampoerna dan Hartati Murdaya yang disebutnya sebagai penyumbang logistik SBY dalam Pemilu lalu. Masih ditambah lagi dengan lampiran copy surat rekomendasi dari Kabareskrim (editor buku kurang menyebut kata “Ka”, sehingga tertulis di buku hanya “Bareskrim) Mabes Polri Komjen (Pol.) Susno Duadji tertanggal 7 dan 17 April 2009. Surat rekomendasi inilah yang kemudian menjadi titik tolak kecurigaan publik terhadap peran serta Susno dalam kasus ini, dimana ia terkesan menyelamatkan uang milik Boedi Sampoerna di Bank Century senilai US$ 18 juta.

Selain dana di Bank Century, di bagian kedua George juga menyoal pemanfaatan dana publik yang dialihkan untuk biaya kampanya Partai Demokrat dan calon presidennya. Di bagian kedua ini yang juga cuma 3 halaman berisi informasi yang didapat George tentang pengalihan separuh dari dana PSO (Public Service Obligation) LKBN Antara yang menurutnya mengalir ke Bravo Media Centre. Menurutnya, ini bisa terjadi karena adanya mantan Direktur Blora Centre dalam Pemilu 2004 dan mantan wakil Pemimpin Umum harian Jurnal Nasional duduk sebagai Direktur Komersial & IT Perum LKBN Antara, yaitu Rully Ch. Iswahyudi. 

Ruh utama buku ini ternyata bukan di soal Bank Century, melainkan justru peran yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan SBY dan Ny. Ani Yudhoyono. Disebutkan tiga yayasan yang berafiliasi dengan SBY, yaitu Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas, Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, dan Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK). Sementara yayasan yang berafiliasi dengan Ny. Ani Yudhoyono juga disebutkan tiga oleh George: Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Yayasan Batik Indonesia dan Yayasan Sulam Indonesia. Khusus bagian ini, cukup memberikan informasi bagi publik tentang nama-nama pejabat dan tokoh penting yang terlibat di dalamnya. Namun, bagi saya, masih belum jelas apa kaitan yayasan-yayasan itu dengan aliran dana Bank Century apalagi keterlibatannya dalam pemenangan Pemilu 2009 bagi Partai Demokrat dan SBY.

Di bagian akhir bukunya, George mengulas pelanggaran Pemilu oleh caleg-caleg Partai Demokrat, termasuk oleh Edhie Baskoro (Ibas), putra bungsu SBY. Pelanggaran itu terutama ditudingnya terkait politik uang dan praktek pembelian suara. Meski berupaya menghidangkan klimaks, namun peletakan dugaan kecurangan ini malah jadi anti-klimaks bagi saya. Karena, tulisan di dalam bagian ini justru cuma kutipan saja dari media massa. Tidak ada fakta baru yang diketengahkan. 

Kalaupun ada yang menarik dari buku ini, bagi saya justru di lampirannya. Karena di sana kita bisa melihat buah karya ketekunan George mengumpulkan fakta yang terserak. Di lampiran 1 kita bisa membaca daftar tim-tim kampanye Partai Demokrat dan Capres-Cawapres SBY-Boediono. Di lampiran 3b juga ada daftar aktivitas YKDK.

Akan tetapi bagi saya yang paling bagus justru di lampiran 4 tentang hubungan dekat Syamsul Nursalim -konglomerat penunggak BLBI- dengan keluarga SBY terutama Ny. Ani Yudhoyono. Hal ini menurut George termasuk pula adanya foto SBY dan istrinya sedang menghadiri pernikahan anak Artalyta Suryani (p.153), orang dekat Syamsul Nursalim, sementara SBY sendiri membantah mengenal Ayin. Nama Artalyta alias Ayin mencuat ke muka publik setelah pada 29 Februari 2008 Jaksa Urip Tri Gunawan tertangkap tangan menerima uang suap dari Ayin. Wanita ini memang dikenal dekat dengan banyak orang penting negeri ini.

Demikian pula informasi baru di lampiran 5 tentang Allure, sebuah perusahaan batik baru yang berkibar dengan cepat melalui alur Yayasan Batik Indonesia. Menurut George, bisa jadi, ketenaran Allure dipengaruhi juga oleh dukungan keluarga presiden pada merk baru ini (p.167). Apalagi, Annisa Pohan dan anaknya Almira Tunggadewi juga menjadi modelnya. 

Pendek kata, dengan buku ini George tampaknya berupaya mencari benang merah dengan alur hipotesis: Skandal Bank Century adalah megaskandal yang melibatkan lingkaran dekat SBY, dimana sebagian besar dananya dialirkan untuk mendanai pemenangan Pemilu Presiden 2009 agar SBY bisa menjabat untuk kedua kalinya. Ditambah hipotesis sekunder bahwa terjadi kecurangan dalam Pemilu 2009 yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan caleg-calegnya. Namun tampaknya George harus berupaya lebih keras lagi agar buku ini dapat menjadi hipotesis kuat, daripada sekedar menegakkan benang basah, alih-alih benang merah. Apalagi pemaparan aktivitas dan kepengurusan yayasan-yayasan yang berafiliasi ke SBY dan Ny. Ani Yudhoyono, serta adanya hubungan baik SBY atau Ny. Ani Yudhoyono dengan sejumlah orang tidak secara langsung menunjukkan keterkaitan dengan kasus Bank Century. Walau begitu, memang bagi yang namanya disebut-sebut, terutama keluarga SBY, penulisan buku ini bisa membuat “mata merah” (bukan “telinga merah” karena kan ini buku yang dibaca, bukan suara yang didengar). 

Toh, andai saya bisa memberi saran pada SBY, saya akan bilang, “Santai saja, Pak. Ini cuma kliping kok.” Nyaris seperti buku bermodel kliping yang berkali-kali dibuat oleh Wimanjaya di era Soeharto, toh tak berefek apa-apa di masyarakat. Walau saat itu memang Departemen Penerangan dan Kejaksaan Agung juga melarang secara resmi buku klipingan itu karena terlalu kuatir atasannya –Presiden Soeharto- tersinggung. Kali ini, rasanya SBY seharusnya bisa membuktikan ia seorang yang pemberani dan tak mudah tersinggung dengan membiarkan saja buku ini beredar. Anggap saja “anjing menggonggong kafilah berlalu” kan?

Bhayu M.H. adalah pengelola blog LifeSchool, versi lain dari ulasan buku ini dapat dibaca di sini.

(Maafkan pula foto saya yang narsis, hehe)

[Tulisan ini juga diposting di Kompasiana, 29 Desember 2009]

Ulasan Debat Capres 2 Juli 2009

Debat Calon Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2009 ini akhirnya sampai di putaran terakhir. RCTI sebagai tuan rumah Debat Capres menggunakan haknya sebagai pemilik lisensi "Indonesian Idol" dengan memakai tagline dari acara populer tersebut. Debat Capres disebut sebagai "Debat Capres Final" dan moderator menggunakan kalimat "Indonesia Bertanya" saat mengajukan pertanyaan kepada kontestan. Bukan kebetulan pula Balai Sarbini yang dipilih menjadi tempat penyelenggaran debat kali ini juga tempat yang memang biasa digunakan untuk acara "Indonesian Idol".

Panggung ditata mewah, dengan balutan permainan lampu yang tidak ada di debat capres sebelumnya. Pokoknya, sepintas kita bakal merasa berada di arena konser. Apalagi, para jagoan Indonesian Idol baik dewasa maupun cilik ditampilkan untuk menghibur sebelum dan sesudah acara. Lengkap sudah bungkus entertainment dalam Debat Capres kali ini. Bedanya, polling SMS yang biasanya tayang secara real-time diminta dihapus oleh KPU.

Acara dibuka oleh moderator Prof.Dr. Pratikno yang sehari-hari menjabat Dekan Fisipol UGM dengan gaya santai. Meski begitu, tak urung ia sempat pula terpeleset dalam beberapa kalimat awalnya. Harus diakui, acara besar yang konon disaksikan 80 juta penonton ini memang bisa membuat grogi siapa pun yang harus tampil di panggung. Pratikno lantas mempersilahkan satu per satu capres menyampaikan visi-misinya.

Begitu menyampaikan visi-misi, saat dua capres lain masih ‘belum panas', JK sudah ‘on'. Ia langsung mengkritik SBY soal iklan Pilpres satu putaran. JK berkata lantang sambil melihat ke arah SBY, "Maaf ini Pak SBY, iklan Bapak agar pilpres satu putaran karena berbiaya 4 triliun, itu artinya memandang demokrasi dengan uang. Demokrasi itu berdasarkan program, kekokohan, bukan kemenangan. Sejak 2008, saya sudah bilang saat KPU mengajukan anggaran, 45 trilyun terlalu mahal. Kita hanya setujui 25 trilyun. Jadi kalau menghemat 4 trilyun untuk satu putaran tidak berguna. Pada 2014, bisa saja nanti ada iklan "Lanjutkan terus, tanpa Pilpres demi menghemat 25 trilyun." Mendengar kritikan JK saat seharusnya baru menyampaikan visi-misi ini, SBY tampak kaget dan pias. Ia hanya tersenyum kecut. Kontan penonton tertawa dan memberikan applaus untuk tendangan bebas JK ini. Karena riuhnya sambutan, bahkan waktu untuk JK memaparkan visi-misi masih tersisa 1 menit 54 detik.

Begitu masuk ke sesi pertanyaan, barulah tema Debat Capres 3 yaitu "NKRI, Demokrasi dan Otonomi Daerah" mulai mewarnai. Megawati diberi kesempatan menjawab pertama kali sesuai nomor urut pasangan yang diperolehnya. Selain tiga kali salah ucap (lihat posting saya sebelumnya di sini), Mega juga tiga kali tercatat kelebihan batas waktu saat menjawab pertanyaan. Meski sudah diingatkan moderator, Mega nekat meneruskan statementnya sehingga mengundang tawa hadirin. Pertama kali Mega melanggar saat menanggapi argumen SBY & JK soal otonomi daerah. Kemudian juga saat menjawab soal perlu tidaknya lembaga khusus untuk mengawasi pembangunan di daerah. Dan pelanggaran waktu ketiga dilakukannya saat mendebat soal penjagaan perbatasan dan pulau terluar di Indonesia. Secara umum, Mega tampil tegang dan seperti biasa menjawab pertanyaan dengan berputar. Karena di Debat Capres sebelumnya beberapa kali selorohnya menghabiskan waktu, kali ini Mega hampir tidak berseloroh. Kecuali saat menyatakan setuju dengan JK soal otonomi daerah.

SBY tampil prima semalam. Hal ini tampak dari sudah terlatihnya ia menepati batas waktu. SBY adalah satu-satunya kandidat presiden yang tidak pernah melewati tenggat waktu yang diberikan moderator. Karena itu, untuk pertanyaan soal Pilkada, ia sempat protes saat diberitahu waktunya hanya 1,5 menit. "Lho, bukannya 2 menit? Saya tadi diberitahu waktunya 2 menit...," setelah moderator menegaskan waktu hanya 1,5 menit, SBY menjawab, " But it's ok", dan melanjutkan jawabannya. Kesalahan SBY hanya saat menjawab kritikan JK tentang iklan Pilpres satu putaran. Intinya, SBY menyatakan "Iklan bukan dari saya. Tadi Pak JK mengatakan agar hemat biaya, tapi uang tidak masalah, agak membingungkan saya. Yang penting kan ada transparansi."

Jawaban ini kemudian ‘dilalap' JK dalam kesempatan menjawab berikut. JK menanyakan, "Jadi iklan itu bukan iklan dari Bapak?" SBY menjawab dengan anggukan kepala. JK lantas menimpali, "Kalau begitu bukan pekerjaan Bapak,berarti kalau begitu saya bisa iklan satu putaran yg bisa juga saya atau Bu Mega." Lontaran JK ini disambut hadirin dengan tertawa, Mega pun tertawa, hanya SBY yang tampak masam dan memandang tajam ke arah tim suksesnya seakan siap memarahi. JK juga sempat menyatakan "kalau begitu iklan itu illegal", dan SBY tidak menjawab namun tampak mengangguk. Walau begitu, secara umum SBY tetap tampil bagus. Ia paling menguasai data, bicara dengan runut dan tepat saat menjawab. Sehingga, meski sempat disentil JK beberapa kali, tampaknya kali ini SBY tidak terlalu goyah seperti debat putaran sebelumnya.

Agak berbeda dengan JK yang tampaknya agak kelelahan, sentilan tajam JK seperti anak panah yang dilontarkan dari balik tembok benteng saja. JK tampil tidak begitu atraktif seperti sebelumnya. Sasaran serangannya tetap SBY, tanpa mencoba membuka front dengan Mega. Beberapa kali pula JK melebihi batas waktu, meski ia berhenti begitu moderator menyetop. Dan jawabannya pun agak kurang sistematis. Misalnya dalam soal Timor-Timur, JK menyatakan lepasnya Timtim karena diadakannya referendum itu salah. Tapi ia tidak mendalaminya dan malah beralih ke soal Sipadan-Ligitan yang dikatakannya lepas karena kita kurang data. Toh ia mengajukan solusi yaitu pemberian sertifikasi dan tanda-tanda bagi pulau-pulau kita dan memperkuat TNI AL. JK juga sempat menyinggung isu rasialisme yang dilontarkan kubu SBY beberapa waktu sebelumnya. Yang pasti, gaya JK yang santai dan kerap melontarkan kritik tajam sambil bergurau membuat suasana debat menjadi segar.

Di akhir debat, JK membuat closing statement yang amat kuat. The real closing statement yang dilontarkan moderator justru setelah meminta capres memberikan closing statement. Saat diminta menyatakan, apa yang akan dilakukan apabila kalah dalam Pilpres nanti, JK menjawab "Yang terbaik yang akan menang. Saya akan menghormati yg terbaik, termasuk bila yang terbaik itu saya." Pada akhirnya, siapa capres-cawapres yang benar-benar dianggap terbaik oleh rakyat akan ditentukan pada 8 Juli 2009 mendatang.

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 3 Juli 2009] 

Mega Salah Omong Lagi

Baru saja dalam Debat Capres III, saat menanggapi soal KB dalam penerapan OTDA Megawati menyatakan:
"KB itu bukan untuk menyetop ibu-ibu -maaf ini- berproduksi."
Well, mungkin maksudnya "bereproduksi"?

Juga saat diminta tanggapan soal lepasnya wilayah kita termasuk Sipadan-Ligitan ke Malaysia, Megawati berkata:
"Kalau dengan Malaysia itu bukannya kita harus bersahabat, tapi tampaknya kedaulatan kita tidak dianggap."
Jadi, memang sebaiknya Malaysia secara hubungan bilateral antar-negara tidak perlu dijadikan sahabat saja?

Plus dalam closing statement atau pernyataan penutup, Mega menggunakan kata "kalian" yang berkonotasi merendahkan:
"Saya ingin mengatakan kepada kalian semua..... Hal-hal seperti itulah yang akan saya persembahkan kepada kalian."

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 2 Juli 2009]

Ulasan Debat Capres 25 Juni 2009

Mungkin banyak yang akan menulis soal ini, karena debat tadi malam memang menarik. Berbagai ulasan bernada positif langsung muncul di berbagai situs berita online. Intinya, debat tadi malam dinilai lebih seru karena para capres mulai saling sindir satu sama lain. Saya hanya menuliskan apa yang saya amati, sangat subyektif dan bisa saja ada yang lolos dari pengamatan. Silahkan saja Anda menulis ulasan lain agar makin berwarna.

Mengusung tema “Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran”, Debat Capres II semalam diselenggarakan di studio Metro TV. Bertindak sebagai moderator adalah Aviliani, M.Si. yang secara mengejutkan justru tampil lebih bagus daripada Anies Baswedan, Ph.D. dan Prof. Dr. Komarudin Hidayat selaku pemandu Debat Capres I dan Debat Cawapres I. Aviliani mampu membuat suasana lebih nyaman sehingga capres tampak menjadi lebih leluasa berekspresi.

Kredit tersendiri patut diberikan kepada Jusuf Kalla. Seperti biasa dialah yang paling mampu melontarkan guyonan segar. Tadi malam, secara mengejutkan JK sempat meninggalkan podium, berjalan-jalan keliling panggung dan mendekati moderator saat menjawab pertanyaan. JK juga sempat menyindir SBY soal iklannya yang mengambil jingle Indomie. “Saya minta maaf ini Pak Bambang dengan jingle Bapak, Indomie itu,” JK menyindir. “Lebih banyak makan Indomie itu nanti impor gandum kita banyak,” sentilnya yang langsung disambut gelak tawa penonton di studio. JK menyatakan itu untuk menjawab pertanyaan soal kebijakan Bulog dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Selain itu, JK juga sempat ‘menggoda’ Megawati saat mantan atasannya di Kabinet Gotong Royong itu menyatakan, “Pak Jusuf bisa begitu karena ikut kerja sama saya.” JK menimpali dengan menyatakan, “Terima kasih Ibu. Tapi kerja saya bagus, kan Bu?” Pertanyaan itu tidak didengar Mega sehingga JK mengulangnya. Yang mengejutkan, Mega menjawab, “Ya nggaklah”.

Megawati, sebaliknya, menjatuhkan diri sendiri dengan pernyataan tadi. Selain tampak tidak mampu dan tidak mau menghargai orang lain -apalagi acara itu disiarkan langsung secara nasional- juga memperlihatkan sifat aslinya yang sinis saat bicara. Kalimat “ikut kerja sama saya” jelas menyamakan seorang menteri -JK di Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati menjabat sebagai Menko Kesra- laiknya pembantu rumah tangga saja. Walau begitu, secara umum Megawati juga tampil lebih baik daripada Debat Capres sebelumnya. Ia mampu mencerna pertanyaan dan cukup trampil mengolah kata. Kelemahan utamanya adalah ia kerap masih berputar saat menjawab sehingga sering kehabisan waktu. Antara lain saat ia dan JK saling meledek seperti disebutkan tadi, tanggapan Mega jadi tidak selesai di pertanyaan tersebut, yang membahas UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara SBY juga tampil jauh lebih baik. Dalam pernyataan penutupnya (closing statement), SBY sempat menyatakan, “SBY juga bisa cepat” yang dikatakannya sambil melirik JK. Saat beberapa kali adu sindir dengan JK, SBY juga tidak lama ‘mutung’nya. Untuk soal Indomie, SBY bahkan membalas dengan menyatakan, “Mungkin yang dimakan Pak JK adalah mie instan 100 persen gandum. Yang saya makan sudah ada campurannya, terigu, singkong, kurang gandumnya. Dan saya bisa tumbuh dengan baik.” Hadirin terkejut karena saat itu moderator sudah beralih ke pertanyaan lain, yaitu soal cara mengatasi kemiskinan dalam kaitannya dengan peningkatan taraf hidup perempuan. Namun toh balasan SBY itu  tetap disambut tawa hadirin. SBY sendiri sempat tertawa cukup lepas saat JK dan Mega saling ledek seperti diceritakan di awal tadi. Pernyataan-pernyataan SBY pun bernas dan tajam, sesekali menggunakan gaya pointers. Ini mengingatkan gaya cawapres dari kubu JK, yaitu Wiranto. Tak heran karena keduanya memang sama-sama mantan militer.

Secara keseluruhan, nuansa debat tadi malam memang lebih menggairahkan. Saling sindir dan ledek membuat suasana cair. Tidak ada kritikan tajam yang membuat marah kandidat seperti saat Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwa Wea pada Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati menggebrak meja dan meninggalkan studio Metro TV saat sedang talkshow di tahun 2003 dulu. Kandidat juga tidak selalu setuju satu sama lain, malah tampaknya berusaha tampil beda dengan menyatakan ketidaksetujuan atau sekedar menambahkan dari keterangan yang lain.

Jika harus saya berikan nilai dari penampilan ketiganya semalam, maka JK adalah pemenangnya dengan nilai 80, SBY di urutan kedua dengan 75, sementara Megawati di urutan terbawah dengan nilai 60 saja. Hanya saja, itu adalah penilaian subyektif saya. Anda tentu bisa berbeda, asal jangan fanatik buta saja. Bukankah sebaiknya semua capres adalah yang “pro rakyat” guna me”lanjutkan” kemajuan Indonesia dengan “lebih cepat lebih baik”?

[Tulisan ini juga diposting di Politikana, 26 Juni 2009]

Isyu Utama dalam PEMILU

Dari hasil googling, saya menemukan riset yang pernah dilakukan oleh CSIS tahun 2008 lalu. Dalam riset terhadap 3.000 orang responden tersebut dicoba untuk meraba bagaimana pemilih akan menggunakan haknya dalam Pemilu 2009 (saat itu jelas belum Pemilu). Hasil survei tersebut menghasilkan tiga bagian besar: dukungan terhadap partai politik di berbagai kelompok masyarakat, peluang para tokoh nasional untuk memenangkan pilpres 2009, dan isyu-isyu utama bagi pemilih saat ini. Saya tidak mengutip semuanya, hanya menggunakan bagian ketiga dari penelitian tersebut. (untuk melihat hasil lengkapnya, klik di sini).

Menurut survei tersebut, isyu-isyu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat seperti kemiskinan dan harga kebutuhan pokok akan menjadi perhatian utama masyarakat. Lebih dari 70% pemilih mengatakan isu utama buat mereka adalah harga kebutuhan pokok dan kemiskinan. Namun, isyu saja tidak cukup karena penilaian atau perasaan masyarakat terhadap keadaan ekonomi itu juga akan mempengaruhi pilihan politik seseorang. Mereka yang beranggapan kondisi perekonomian sudah membaik, akan cenderung memilih incumbent. Sementara yang tidak tentu sebaliknya.

Ternyata, dalam Pemilu legislatif lalu, perang isyu tidak begitu nampak. Mungkin karena begitu banyaknya parpol yang ikut. Atau, parpol dan para calegnya sibuk mengantisipasi peraturan KPU yang berubah-ubah. Misalnya soal sistem keterpilihan dari nomor urut caleg dalam DPT yang kemudian diubah ke sistem suara terbanyak. Sementara, dalam Pilpres kali ini, tampak sekali adanya perang isyu yang silih berganti. Meski proses kampanye masih berlangsung, saya coba mendaftar isyu utama apa saja yang jadi ‘dagangan’ para calon presiden dan wakil presiden.

1. Ekonomi: Ekonomi Kerakyatan vs Neo-Liberalisme, Efektivitas Pemerintah dalam Menangani Kasus Perekenomian (soal hutang luar negeri misalnya).
2. Kemanusiaan: pembelaan untuk Manohara dan Prita, korban lumpur Lapindo.
3. Agama: Ketaatan beragama para calon, agama istri calon (terutama Budiono), isyu jilbab.
4. Internasional/Bilateral: Hubungan dengan Malaysia dalam persoalan Ambalat, Manohara dan TKI.
5. Tenaga Kerja/Perburuhan: Wacana Penghapusan Outsourcing, Perlindungan TKI di luar negeri. (kasus penganiayaan TKI di Malaysia).
6. Pertahanan/Keamanan: Peran dalam perdamaian di wilayah konflik (Aceh, Ambon, Poso), modernisasi alutsista TNI, peranan industri senjata dalam negeri, kesejahteraan prajurit, menghadapi potensi konflik dengan Malaysia.
7. HAM: Keterlibatan para calon dalam masalah HAM dalam negeri yang mencuat ke dunia internasional (Prabowo dan Wiranto untuk kasus 1997-1997, SBY untuk Kudatuli 1996).
8. Kekayaan Calon (Prabowo yang kaya raya, SBY yang sederhana J).
9. Pendidikan (anggaran pendidikan, nasib guru honorer).
10. Kesehatan (akses kesehatan yang adil terutama dipicu kasus Prita vs RS Omni International Tangerang).
11. Seni dan Budaya: perhatian para calon terhadap dunia seni-budaya dan kesejahteraan pekerjanya.
12. Klaim keberhasilan program pemerintah: BLT, perdamaian di wilayah konflik, BBM, rasio hutang yang turun, stabilitas harga, Suramadu.
13. Tata Cara Kampanye: pembubaran kampanye oleh Panwaslu terhadap kampanya sahabatmuda pro JK-Wiranto di Semarang, pengusiran Panswaslu oleh Hayono Isman jurkam SBY di Semarang, perusakan atribut kampanye (baliho dan spanduk) JK-Wiranto dan Mega Prabowo di Bekasi, penolakan iklan Mega-Prabowo oleh 9 stasiun TV, penertiban atribut kampanye di tempat terlarang, penggunaan fasilitas negara oleh calon.
14. Kesejahteraan rakyat: harga naik, barang susah, rakyat miskin, pekerjaan sulit.
15. Isyu lain: Seperti  peran parpol (terutama dalam pemilihan Calon Wakil Presiden Budiono pilihan SBY), dana kampanye dan keterlibatan konsultan, kesalahan ucap pendukung calon (kasus Ruhut dan Mubarok).
16. Mungkin masih ada yang lain, tapi terlewat atau terlupakan oleh saya. Yah, namanya juga manusia.

Dari banyaknya isyu yang direspon para calon, tampaknya malah kesejahteraan rakyat walau pasti jadi dagangan utama malah jadi jarang dibicarakan. Tenggelam dalam tiga isyu besar:

1. Kontroversi pemilihan Budiono dan latar belakangnya.
2. Ekonomi Kerakyatan versus Neo-Liberal (Neolib).
3. Pro-kontra klaim keberhasilan program pemerintah.

Kalau mau disimpulkan, tampaknya isyu kampanye yang digulirkan tidak terencana dan hanya reaktif belaka. Bagi saya pribadi, juga belum menyentuh persoalan dasar rakyat, yaitu bagaimana mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Artinya, sebagian besar masih sebatas retorika konsep abstrak dan belum tampak program nyatanya. Mustinya, tim sukseslah yang bertugas mengimplementasikannya, agar para calon yang sudah padat jadwalnya tidak kerepotan. Tapi nyatanya, tim sukses tampaknya juga jalan sendiri-sendiri. Jadi, bagaimana nasib bangsa ini ke depan?

[Tulisan ini juga diposting di Politikana, 18 Juni 2009]

Faktor Keturunan & Spiritual Capres: Penting Nggak Sih?

Terus menerus membaca media nasional terbitan Jakarta terkadang membuat informasi terasa senada. Kebetulan kantor saya tiap pekan selalu dikirimi mingguan Minggu Pagi yang terbit di Yogyakarta, sebagai salah satu media dalam jaringan Kedaulatan Rakyat.  Artikelnya memberi warna berbeda bagi saya. Misalnya dalam edisi pekan ini saya membaca dua artikel menarik terkait capres. Satu artikel berjudul:  "GBPH Prabukusumo: SBY Keturunan Sri Sultan HB III" di halaman 2, satu lagi artikel berjudul "Suksesi Wahyu Keprabon ke Istana" yang merupakan resensi buku Belajar Spiritual Bersama The Thinking General di halaman 10. Secara ringkas, artikel pertama menyatakan SBY merupakan keturunan kraton sehingga layak jadi panutan. Sementara artikel kedua menyebutkan "kesenangan memburu wahyu (sesuai pemahaman budaya Jawa) juga dilakukan oleh SBY yang berorientasi kepada hidup arif bijaksana, selaras dengan kata Jawa yakni: berbakti dan manembah (menyembah) kepada Sang Pencipta Kehidupan."

Mengingat Minggu Pagi terbit di DIY dan Jawa Tengah, maka saya asumsikan pembacanya kebanyakan orang Jawa. Sehingga, saya lantas jadi bertanya-tanya, memangnya seberapa penting faktor keturunan dan spiritual bagi capres, terutama bagi orang Jawa? Bukan hendak sektarian atau rasis, namun harus diakui faktanya orang Jawa dan penduduk pulau Jawa masih mayoritas di Indonesia. Kecuali, nanti kalau ramalan Ronggowarsito benar, maka barulah "wong Jowo kari separo" (orang Jawa tinggal separuh).

Setelah tanya sana-sini dan riset kecil-kecilan -tentu ini bukan survei - setidaknya saya bisa mendapatkan gambaran, bahwa bagi orang Jawa tradisional terutama di kawasan pedesaan, kedua dimensi ini "penting bangeet". Disebabkan dalam filsafat Jawa yang tergolong filsafat timur mengutamakan keharmonisan dengan alam dan unsur-unsurnya, maka dua faktor itu dianggap penting karena secara langsung dianggap berpengaruh terhadap tataran makro kosmos bangsa.

Unsur keturunan ini rupanya memang dianggap penting bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Habibie misalnya, saat menjabat presiden sampai pernah mengaku sebagai keturunan Jawa dari ibunya. Apalagi, ada filosofi bibit, bobot, bebet saat seseorang akan memilih jodohnya. Bibit atau keturunan jelas dipandang penting.  Seorang yang memiliki garis keturunan bangsawan dipandang mewarisi sikap ksatria dan nilai-nilai luhur lainnya.

Demikian pula unsur spiritual pun member arti tak kalah penting. Tentu spiritual beda dengan religius. Yang kedua selalu terkait agama formal, sementara seorang ateis sekali pun tetap bisa berlaku spiritual. Menurut Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat, kecerdasan spiritual adalah kemampuan orang untuk memberi makna dalam kehidupan. Dengan demikian, seseorang yang berupaya menaati moral atau etika serta menggunakan hidupnya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi manusia lain dan alam bisa disebut spiritual. Apalagi, dalam sistem religi dan filosofi Jawa, Tuhan "Kang Murbeng Dumadi" dianggap tidak mempersoalkan "ritual panembah" yang bagi religi atau agama formal sangat penting.

Implikasi penerapan filosofi Jawa kepada SBY, adalah kemudian muncul pula antithesis terhadap mereka yang dianggap tidak "njawani. Misalnya, luas beredar isyu yang menggambarkan Jusuf Kalla itu ibarat Betara Kala bagi SBY. Karena dengan adanya JK sebagai wapres, bak menciptakan "matahari kembar" atau dualisme kepemimpinan yang tabu bagi kepercayaan Jawa. Dan rupanya bagi orang Jawa tradisional yang tinggal di pedesaan, stigma pencitraan ini akan berpengaruh bagi pola pikir mereka. Apalagi, seingat saya di tahun 2004 SBY dicitrakan sebagai "Ratu Adil" yang ditunggu. Gaya Jusuf Kalla yang ceplas-ceplos dan "slonong boy" juga dianggap "ora ilok" bagi kebanyakan masyarakat Jawa tradisional. Betara Kala, just fyi, adalah simbolisasi kejahatan dalam filosofi Jawa. Sebagai antithesis, pastinya dianggap tidak "njawani". Karena itu, bisa dipastikan mereka akan tetap memilih capres yang dianggap "njawani".

Hal ini diperkuat dengan hasil survei dan riset internal pendukung capres-cawapres bahwa memang masyarakat Jawa tradisional terutama di pedesaan masih belum bergeser dari dukungan kepada SBY. Citra pemimpin yang ditampilkan di iklan televisi sebagai "bapak pengayom keluarga yang taat pada Tuhan" merupakan hasil dari pengejawantahan alam pikiran patronisme patrilineal yang juga dianut masyarakat Jawa tradisional. Maka, meski terkesan irrasional bagi kita yang berpendidikan, melek internet dan tinggal di kota besar, dua hal itu ternyata masih dipandang penting oleh akar rumput. Dan jumlah pemilih akar rumput jelas jauh lebih besar daripada pemilih kelas menengah-atas. Sehingga, sudah selayaknya bila tim sukses kedua pasang capres-cawapres lain membuat pencitraan tandingan terhadap incumbent atas isyu keturunan dan spiritualisme ini. Bisa jadi hal ini luput dari perhatian, padahal dipandang penting oleh rakyat kebanyakan.

[Tulisan ini juga diposting di Politikana, 17 Juni 2009].