What Jakob Oetama “The Legend” Said…

Jakob Oetama is the living legend. Not only for press or journalism in Indonesia, but also for Indonesia.

Itulah pandangan saya tentang beliau. Dan  pandangan itu cukup mendapatkan justifikasi saat bertemu beliau untuk kesekian kalinya, kali ini di Kompasiana Monthly Discussion (Modis) yang digelar di Hotel Santika-Jakarta Sabtu (27/3) pagi. Seorang Kompasianer yang hadir -Oom Jay- dan beberapa yang lain pun tak ragu menggelarinya “Guru Bangsa”.

Well, meski agak terlalu menyanjung dan melebih-lebihkan, namun boleh-boleh saja “titel” itu disematkan padanya. Satu perbedaan besar antara Jakob Oetama dengan Guru Bangsa lain yang sudah diakui rakyat Indonesia seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid ada dua: banyaknya pemikiran yang dijadikan buku yang mencerahkan dan pengikut. Untuk yang pertama, Pak J.O. -demikian beliau akrab dipanggil terutama di kalangan internal Kelompok Kompas Gramedia (KKG)- mengakuinya sendiri tadi pagi. Beliau mengatakan bahwa dirinya tak sempat-sempat menyelesaikan buku tentang pengalaman pribadinya. Meski saya tahu sudah ada beberapa buku tulisannya yang diterbitkan, misalnya Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus atau Perspektif Pers Indonesia, namun buku masterpiece dengan pemikiran utuh original sepertinya belum keluar dari otak brilyan beliau. Bisa jadi hal ini justru karena beliau sibuk menyejahterakan “pengikut”-nya, yaitu seluruh pegawai Kelompok Kompas Gramedia. Berbeda dengan Gus Dur atau Cak Nur, pengikut Pak J.O. bukanlah massa ormas atau lembaga nirlaba, tapi orang yang diberikannya mata pencaharian melalui perusahaan yang dimilikinya.

Ini pula yang membuatnya menjadi “the living legend” tadi. Di tengah-tengah kondisi bangsa dan dunia yang terus-menerus berubah, ternyata Kelompok Kompas Gramedia dengan harian Kompas sebagai barometernya mampu bertahan. Hal ini juga menjadi titik perhatian dalam paparannya tadi pagi. Beliau mengutarakan perjalanan Kompas sejak era Soekarno hingga saat ini melalui satu kata yang mewakili: “keringat”. Beliau menegaskan hal itu terutama kepada keluarganya dan keluarga besar Kompas. Koran terbesar yang kemudian juga jadi konglomerasi media terbesar di negeri ini bertahan bukan dengan modal besar, tapi dengan keringat.

Mengingat sejarahnya, pada 28 Juni 1965 bersama dengan I.J. Kasimo, Frans Seda, dan F.C. Palaunsuka, Jakob Oetama menggandeng P.K. Ojong (Peng Koen Auwjong) untuk mendirikan Yayasan Bentara Rakyat, setelah sebelumnya pada tahun 1963  menerbitkan majalah dua bulanan Intisari. Sebelum terjadinya peristiwa 30 September 1965, pengurus yayasan sempat menemui Presiden Soekarno dan beliau memberikan nama Kompas untuk harian yang akan diterbitkan. “Modal keringat” tadi benar-benar nyata karena harian Kompas didirikan dengan modal hanya Rp 100.000,- saja! Bahkan P.K. Ojong dikenang sebagai pemimpin yang justru rajin menjemput karyawan dengan Opel Caravannya.

Dalam hal hubungannya dengan P.K. Ojong ini, Jakob Oetama dalam diskusi tadi pagi mengibaratkan Pak Ojong lebih dekat (karakter) ke Mochtar Lubis, sementara dia sendiri mengaku lebih dekat ke Rosihan Anwar. Artinya, bila P.K. Ojong kerap memandang persoalan hitam-putih dan cenderung keras, Jakob Oetama justru melihatnya dalam perspektif hitam-putih-abu-abu. Dalam hal ini Pak J.O. mencontohkan saat rezim Orde Baru mengharuskan pimpinan Kompas menandatangani pernyataan pasca pelarangan terbit pada 21 Januari 1978, P.K. Ojong menolak, namun Pak J.O. membujuk dan menyatakan dirinyalah yang akan menandatangani. Kalau tidak begitu, tentu Kompas akan mati, bukan sekedar ‘mati suri’ lagi.

Karena “keringat” itulah, maka beliau lebih mengutamakan “keberlangsungan” usaha daripada membuat skenario untuk melestarikan “family business”. Ini menjawab pertanyaan saya kepada siapa usaha ini akan diwariskan, apakah kepada anak-anaknya atau diserahkan kepada profesional. Ini tentu menjelaskan komitmen kuat beliau kepada kesejahteraan “pengikutnya” tadi.

Beliau pun menekankan pada tiga hal yang dipandangnya mutlak harus dimiliki “pengikut” beliau, pegawai KKG, yaitu: all-out, kejujuran dan kerja keras. Ini pun menjawab pertanyaan saya tentang visi beliau dalam pengembangan SDM di KKG. Ini kembali menggarisbawahi komitmen beliau tentang pluralisme dan kesamaan kesempatan yang coba dikembangkannya. Sebagai koran yang kelahirannya dibidani Partai Katolik, Kompas tidak lantas anti agama lain atau berat sebelah. Terbukti, selama ini Kompas selalu berupaya menghadirkan jurnalisme yang “teduh”. Menurut Pak J.O., itu karena dalam dirinya terdapat nuansa abu-abu tadi, selain beliau menyenangi keselarasan dan ketenangan.

Komitmen kuat Kompas terhadap ke-Indonesia-an pun ditegaskan berkali-kali. Dalam hal ini, beliau memastikan Kompas tak akan meninggalkan pluralisme, yang dalam bahasa lain dapat kita beri nama “ke-bhinneka-an”. Tak heran, Kompas menolak memihak dalam setiap konflik yang terjadi di negeri ini, kecuali kepada kebenaran yang diinginkan rakyat. Sudah terbukti, Kompas adalah satu-satunya media massa yang bertahan terbit sejak zaman pemerintahan Presiden Pertama hingga sekarang Presiden ke-6. Kesiapan bertahan di masa depan juga ditunjukkan dengan pernyataan dukungan Pak J.O. kepada kemajuan teknologi media termasuk teknologi internet, yang antara lain memfasilitasi Kompasiana.

Menurutnya, “print media” tidak akan mati. Namun lebih luas lagi, beliau menggarisbawahi bahwa bukan sekedar media cetaknya yang tidak akan mati, tapi juga format jurnalisme tulisan -vis a vis jurnalisme gambar bergerak dari TV- justru akan berkibar. Ini menurutnya terbukti hanya di Eropa media cetak mengalami penurunan, tapi di Asia -seperti diwakili oleh koran Times of India yang beroplah 4 juta eksemplar per hari, sebagai bandingan Kompas saat ini sekitar 600.000 per hari- justru mengalami grafik menanjak.

Elektronik atau cetak, menurutnya hanya medium. Dan dengan adanya format blog seperti Kompasiana, membuatnya yakin bahwa format jurnalisme tulisan justru makin berkibar dengan memakai medium baru yaitu internet. KKG juga berniat akan kembali mendirikan stasiun televisi, setelah beberapa waktu lalu sempat “kehilangan” TV-7 (sekarang Trans-7) yang ternyata disesalinya. Apalagi jurnalisme tulisan membuat orang lebih memiliki waktu untuk meresapi dan merenungkan makna yang dibacanya, daripada sekedar dilihat seperti dalam televisi.

Pendek kata, Pak J.O. meyakinkan audiens bahwa Kompas akan senantiasa berupaya hadir dan mengikuti perkembangan zaman. Inovasi mengikuti kemajuan teknologi terus digelar. Demikian pula kehendak pembaca pun coba diakomodasi, meski tentu tak bisa seluruhnya. Maka, kata kunci dari apa yang dikatakan sang legenda adalah “kerja keras dan inovasi tanpa henti”, untuk memastikan Kompas bertahan di tengah laju perubahan. Terutama sekali menghadapi situasi “dunia yang rata” seperti digambarkan oleh Thomas L. Friedman dalam bukunya The World is Flat (2007), di tengah suasana menuju suatu perkampungan global atau Global Village, suatu istilah yang dipopulerkan oleh Marshall McLuhan.

Maka, bak film yang dibintangi Will Smith, sebenarnya Jakob Oetama telah pantas untuk mengatakan: “I am a Legend”. Tapi tak pernah dikatakannya, justru karena kerendah-hatian membuatnya tidak pernah mengatakan hal itu. Orang lainlah -termasuk saya- yang mengatakan dan mengakuinya.

Foto: KompasImages/Kristianto Purnomo

[Tulisan ini pertama kali dimuat di Kompasiana, 27 Maret 2010]

Gempa, Pancasila, Soekarno & Ganyang Malaysia

Kalau sekarang masih zaman Orde Baru, bisa jadi gempa yang terjadi di laut dalam sebelah barat laut kota Pariaman provinsi Sumatra Barat kemarin akan disebut “gempa Pancasila”. Sebabnya, apa lagi kalau bukan kelatahan dan kegenitan pejabat yang gemar menempeli segala sesuatu dengan embel-embel “Pancasila” di belakangnya. Kita masih ingat ada yang namanya ekonomi Pancasila, manusia Pancasilais dan tentunya sebagai ‘babon’nya adalah P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) lengkap dengan BP-7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan P4)- nya.

Pasca reformasi, karena hyper-inflasi pemakaian Pancasila selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, maka Pancasila perlahan tapi pasti menghilang dari khazanah pembicaraan masyarakat. Pejabat atau birokrat tidak lagi “demam Pancasila”. Namun justru karena itulah sebenarnya Pancasila tengah diuji “kesaktian”-nya menghadapi aneka gempa berupa gempuran ideologis lain dan pengabaian oleh masyarakat Indonesia sendiri. Padahal, tidak mengakui atau menerapkan Pancasila dalam keseharian kita akan sama artinya dengan perlahan membubarkan Indonesia. Celakanya, kekuatiran itu perlahan sudah terjadi dimulai dengan lepasnya Timor-Timur sebagai sebuah kesatuan dalam “wawasan Nusantara”.

Tentu saja, di zaman web 2.0 ini bicara Pancasila mungkin akan terasa basi. Akan tetapi, kenapa tidak ada warga A.S. yang merasa basi membicarakan Declaration of Independence-nya? Padahal, jelas usianya lebih basi daripada Pancasila, 1776 berbanding 1945. Apa yang salah dengan Pancasila?

Sebenarnya tidak ada yang salah. Sebagai sebuah acuan nilai bernegara, tentu Pancasila dibuat seideal mungkin. Dan bisa jadi karena idealnya itulah, maka implementasinya menjadi sulit. Baik Soekarno, Muhammad Yamin maupun anggota PPKI lainnya tentunya berupaya mewujudkan sebuah konsep negara ideal dalam waktu amat singkat. Dan Pancasila, boleh dibilang merupakan hasil maksimal untuk ukuran saat itu.

Sebenarnya, Pancasila tidaklah ‘malu-maluin’. Ia konon malah menjadi acuan inspirasi bagi negara-negara muda di Asia dan Afrika peserta KAA 1955 yang saat itu belum merdeka guna menyusun dasar negaranya sendiri. Soekarno juga pernah ‘menawarkan’ Pancasila kepada dunia melalui pidatonya berjudul “To Build the World a New” di hadapan Majelis Umum PBB pada 30 September 1960. Soeharto pun sebenarnya berbuat banyak mengkampanyekan Pancasila ke luar negeri dan terutama mengimplementasikan di dalam negeri. Sayangnya, semua usaha itu jadi sia-sia saat ia sendiri melanggar begitu banyak prinsip dasar yang diyakini banyak orang, terutama sila kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sebabnya? Tentu saja karena ia menumpuk kekuatan ekonomi ke tangan kerabat dan kroninya sendiri, sehingga jelas keadilan sosial tidak tercipta. Maka, pemasyarakatan Pancasila seakan menjadi cuma pemanis bibir saja.

Akan tetapi, di abad millennium ini, rasanya patut kita menengok kembali kepada Pancasila. Apalagi, kini ke-Indonesiaan kita benar-benar tengah diuji. Ujian itu antara lain datang dari ‘adik yang durhaka’: Malaysia. Sebagai adik, mereka benar-benar tidak menghargai ‘saudara tua’-nya. Klaim-klaim yang menjengkelkan terus saja mereka buat, seperti pernah saya tulis (klik di sini). Dan klaim terbaru adalah gamelan yang diaku sebagai warisan budaya mereka.

Bila Soekarno masih hidup dan masih jadi Presiden RI saat ini, sudah pasti akan langsung mengganyang Malaysia karena klaim-klaimnya belakangan ini. Akan tetapi sayangnya, pada 1 Oktober 1965 ia ragu-ragu untuk mengganyang musuh-musuhnya. Kalau dalam sejarah resmi ala Prof. Dr. Nugroho Notosusanto yang konon dibuat atas pesanan Soeharto sendiri dikatakan Soekarno terlalu ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap PKI sehingga Soeharto-lah yang menjadi “penyelamat negara dan Pancasila”. Maka, karena “hero”-nya Soeharto, sudah pasti lainnya “villain”.  Dalam hal ini, salah satu “villain” utama adalah Soekarno sendiri. Padahal, bagi para pendukungnya, Soekarno bukan dianggap ragu-ragu mengganyang PKI dan antek-anteknya, tapi justru ragu-ragu saat diharapkan mengeluarkan komando melawan faksi TNI AD yang dipimpin Soeharto. Padahal, saat itu TNI AU yang sangat kuat sudah bersiap membom Markas Komando Kostrad (saat itu singkatannya adalah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, kini kata “Cadangan” dihilangkan) pimpinan Mayjen TNI Soeharto di kawasan Gambir, memaksa mereka memindahkannya ke kawasan Senayan. TNI AL dengan KKO AL-nya pun siap membela sang presiden. Apalagi KKO AL terkenal dengan semboyannya: “Merah kata Bung Karno, merah kata KKO. Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO!” Juga elemen-elemen organisasi onderbouw PNI seperti GMNI dan Pemuda Marhaenis pun siap mati demi sang Pemimpin Besar Revolusi.

Tapi apa lacur, sang Panglima Tertinggi tak kunjung mengeluarkan komando. Maka, di saat genting itu yang “lebih cepat”-lah yang menang. Padahal, saat itu yang lebih cepat bukanlah yang lebih baik, tidak seperti slogannya pasangan JK-Wiranto dalam Pilpres lalu. Soeharto dengan langkah taktis yang sudah disiapkan sejak lama dan konon didukung CIA itu dengan cepat menggulung lawan-lawannya. Penangkapan dan juga pembunuhan besar-besaran dilakukan, dengan dalih terlibat dalam kudeta gagal pada 30 September 1965. Soekarno dan segala elemen pendukungnya yang sebelumnya terlihat amat kuat dihancurkan dengan relatif mudah. Hal ini memaksa Soekarno ‘menyerahkan kekuasaan’ (perhatikan tanda petik) kepada Soeharto melalui Supersemar.

Kini, lebih dari 42 tahun setelah kejadian, surat resmi kenegaraan yang dijadikan dasar hukum Soeharto untuk mengambil-alih kekuasaan dari tangan Soekarno –bahkan kemudian dikukuhkan dengan Tap MPRS No. IX/MPRS/1966– itu tak kunjung ketahuan rimbanya. Pencarian oleh pemerintah konon terus dilakukan. Hingga pada 28 Agustus 2009 lalu Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menyatakan bahwa Presiden SBY memiliki informasi mengenai naskah asli Supersemar. Akan tetapi, hingga kini belum terdengar kelanjutannya.

Maka, pada 2009 ini, 43 tahun setelah Peristiwa 30 September 1965 yang disebut Soekarno sebagai Gestok (Gerakan Satu Oktober) dan oleh Soeharto dijuluki Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) atau G 30 S/PKI itu ternyata tetap dilingkupi tabir amat gelap. Di tengah gempa betulan dan bencana alam lain yang menimpa berbagai wilayah nusantara, gempa konsep dan implementasi juga tengah menimpa Pancasila kita. Sebagai dasar negara, ia tengah diuji kehandalannya melawan gerusan zaman globalisasi ini. Akankah ia bertahan? Kalau gagal, maka gagal pulalah cita-cita luhur sebuah republik bernama Indonesia ini.

Gambar ilustrasi diambil dari rosodaras.wordpress.com

[Tulisan ini diposting bersamaan di LifeSchool dan Politikana, 1 Oktober 2009]