Lebih Penting Mana: Anti-Kritik atau Anti-Hacker?

     Admin Kompas hari Rabu (31/3) lalu menggunakan hak prerogatifnya terhadap salah satu member Kompasianer. Dia adalah Faizal Assegaf yang terkena ban. Tulisannya di sini pun dihapus, sehingga menyisakan pesan “Error 404 Page Not Found”. Faizal mencoba masuk lagi dengan akun lain, antara lain mengatasnamakan istrinya. Namun juga gagal membuat admin membuka kembali akun miliknya. Kolom komentar di tulisan Faizal melalui akun yang katanya milik temannya pun ditiadakan.

     Sebenarnya, artikel Faizal tersebut (versi lain ada di sini) masih dalam taraf biasa saja. Yang bersangkutan tidak menjelek-jelekkan Pak J.O., namun sekedar menjuluki saja. Bila Omjay dan yang lain menggelari beliau dengan “guru bangsa”, Faizal menyebutnya “konglomerat pers”. Inti artikelnya sih itu saja. Saya pikir, dengan membacanya citra publik yang sudah positif terhadap Pak J.O. tidak akan ternodai setitik pun. Namun, entah ada di tata tertib yang mana, karena itulah Faizal di-ban. Padahal, sebelumnya ia gemar mengkritik banyak orang, termasuk SBY, tapi dibiarkan admin. Ini, saat bos-nya disentil, admin langsung menjewer. Apakah bisa diartikan Pak J.O. lebih tinggi derajatnya dari Presiden Republik Indonesia?

     Tindakan ini memicu perbincangan cukup seru. Bukan hanya di Kompasiana, tapi juga di blog-site portal opini lain, yaitu Politikana. Bahkan, di sana tindakan admin Kompasiana dikecam dan ditertawakan (baca di sini).

     Pada hari yang sama, saya menerima pesan di profil saya yang berisi link. Ternyata, link tersebut merupakan tipuan belaka. Ia adalah mirror yang langsung di-redirect ke laman situs yang sudah dirusak (defacement page website) di sebuah situs gratisan berdomain co.cc. Setiap yang mengklik laman itu akan mendapati browser-nya berlari-lari tak karuan di sepanjang layar. Saat saya mengklik profil yang bersangkutan, ternyata tidak hanya saya korbannya. Saya spontan mengirim e-mail ke admin serta melaporkan user bersangkutan dengan fitur “Laporkan Kompasianer Ini” di profil yang bersangkutan. Saya meminta user bersangkutan di-ban. Tapi apa lacur, saat hari ini saya buka kembali Kompasiana, ternyata ia masih sehat-wal-afiat.

     Ini memicu pertanyaan: “Lebih penting mana, anti kritik atau anti-hacker?” Tindakan admin Kompasiana yang cepat kepada Faizal Assegaf, padahal yang bersangkutan “cuma” mengkritik bisa diberikan apresiasi atas kecepatannya. Sebagai yang punya rumah, tentu admin Kompasiana berhak mengusir tamu yang tidak dikehendakinya. Walau sebenarnya dialog saling menghormati bisa lebih dikedepankan.

     Akan tetapi, bagaimana dengan hacker yang saya laporkan? Bukankah tindakannya lebih berbahaya daripada sekedar mengkritik? Ia membahayakan sistem komputer Kompasianer lain, bahkan bukan tidak mungkin di waktu mendatang juga membahayakan sistem di server Kompas sendiri. Upaya peretasan bukan tidak mungkin dilakukan mengingat yang bersangkutan tampaknya “tidak punya belas kasihan”. Saya mencermati tulisan-tulisannya, sangat tendensius anti agama tertentu di Indonesia, termasuk komentarnya di artikel saya. Ini sebenarnya juga mengkuatirkan di samping kemampuan programming-nya yang berbahaya.

     So, bila mengkritik seseorang bisa membuat marah orang bersangkutan, bukankah hacking bisa membuat marah banyak orang? Maka seyogyanya admin Kompasiana responsif kepada laporan member yang mengharapkan Kompasiana benar-benar jadi “rumah sehat” seperti diutarakan Linda DJalil. Apabila menjadi “anti-kritik” justru jadi bahan tertawaan orang, kalau “anti-hacker” dijamin jadi pujian orang. :)

     Tabik!

[Tulisan ini pertama kali dimuat di Kompasiana, 2 April 2010]

Ilustrasi Foto: Dari laman tulisan Faizal Assegaf. 

Sumber Foto: http://visibaru.com/index.php?option=com_content&view=article&id=486:jacob-oetama-bukan-guru-bangsa-06&catid=45:blog-faizal-assegaf&Itemid=83

Perlunya Kejelasan Identitas Penulis

Dalam tulisan-tulisan yang muncul di berbagai situs internet, terutama yang berbau politik atau menyangkut kepentingan umum, nama penulisnya sering sekali ditulis sebagai anonim atau tanpa identitas jelas, misalnya dengan menggunakan "nick name". Memang, anonimitas di internet adalah hak yang di A.S. bahkan dijamin dengan UU. Akan tetapi, harus disadari media yang memberlakukan azas ini secara penuh akan berkurang kredibilitasnya. Tidak ada media massa terkemuka yang merahasiakan sumbernya tanpa alasan jelas. Apalagi, kalau sumbernya sendiri yang menulis tanpa identitas jelas.

Media massa dengan reputasi tinggi jelas hanya akan memuat tulisan dari mereka yang memiliki reputasi pula. Reputasi di sini tidak harus terkenal, tapi kompeten di bidangnya. Tidak diungkapnya identitas narasumber atau penulis biasanya karena alasan keselamatan. Namun, redaksi pasti tahu siapa sebenarnya nara sumber atau penulisnya. Jadi, tidak dibenarkan redaksinya bahkan tidak tahu siapa nara sumber atau penulisnya. Dalam hal ini, andaikatapun pengadilan memanggil redaksi yang diwakili pemimpin redaksi (pemred)-nya, sang pemred tetap dapat menolak mengungkapkan siapa sebenarnya nara sumber suatu tulisan. Hak ini disebut "hak tolak" dan diakui oleh hampir semua negara terutama yang menganut sistem demokrasi liberal.

Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam bukunya The Rise of Anonymous Sourcing, hanya ada 7 kriteria yang dapat membenarkan penggunaan sumber anonim atau disembunyikan identitasnya. Ketujuh kriteria itu adalah:

1. Sumber tersebut berada pada lingkaran pertama berita. Dia bisa pelaku, korban, atau saksi mata.
2. Keselamatan sumber terancam bila identitasnya dibuka.
3. Motivasi sumber murni untuk kepentingan publik. Bukan lempar batu sembunyi tangan.
4. Integritas sumber utuh. Orang yang suka berbohong tidak diberi status anonim.
5. Harus seizin redaktur.
6. Keterangan anonim sumbernya minimal dua atau bisa diverifikasi secara independen.
7. Perjanjian keanoniman akan batal dan nama sumber dibuka bila terbukti berbohong atau sengaja menyesatkan

Kesemua kriteria itu adalah upaya perlindungan nara sumber oleh redaksi dengan menjadikannya anonim dalam penulisan berita. Sebaliknya, menurut kaidah jurnalistik universal, suatu opini haruslah diketahui jelas siapa penulisnya. Ini agar pelanggaran terhadap kaidah nomor 3 di atas tidak terjadi. Sementara, saya memperhatikan di politikana.com ini banyak sekali penulis tanpa identitas. Padahal, biasanya penulis anonim itu justru yang keras tulisannya.

Agar politikana.com makin berkualitas, apalagi sekarang masih versi beta, perlu diadakan razia identitas penulis. Atau cara lain, bila memang masih mau mengakomodir penulis dengan "nickname", adalah memberikan tingkatan. Misalnya penulis yang terpercaya dan dikenal luas reputasinya diberi rank "gold" atau "master" atau apalah. Sementara yang tetap mempertahankan "nickname" mendapat rank jauh di bawahnya.Buat saja ada 10 tingkat kepenulisan misalnya.

Demikian pula dengan sistem rating yang saat ini seenaknya dan tidak adil, seharusnya terdapat pengimbang dengan sistem juri yang dipilih oleh redaksi politikana.com. Di Indonesia, sering sekali orang yang seharusnya berkualitas tidak mendapat tempat, semata karena adanya sistem penilaian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam pemilihan "bintang televisi via sms", apapun jenis pemilihannya. Sering sekali mereka yang lebih layak menang harus kalah karena mendapat sms lebih sedikit. Apalagi di internet, trolling amat mungkin terjadi. Penggunaan identitas lebih dari satu untuk menaikkan rating dirinya sendiri atau kenalannya mudah sekali dilakukan.

Bagaimana bisa misalnya, tulisan yang ditulis serius mendapat rating lebih jelek dari tulisan yang dibuat asal saja? Contohnya seperti tulisan hari ini oleh seseorang dengan identitas tidak jelas. Lebih-lebih isi tulisan dengan rating tinggi itu cuma omong kosong bercerita soal kondisi dirinya. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik sesuai visi politikana.com.

Maka, kalau politikana.com mau jadi rujukan para politikus dan pengambil kebijakan, bukan cuma orang-orang frustrasi yang gemar memaki, mencaci sambil kritik sana-sini atau curhat tentang dirinya, seharusnya dimoderasi lebih ketat. Identitas penulis harus jelas. Karena bagaimanapun, tulisan opini seperti di politikana.com adalah produk jurnalisme. Maka, sudah seharusnya pula patuh pada kaidah jurnalisme sejati. Barulah politikana.com layak menjadi rujukan.

[Tulisan ini pertama kali diposting di Politikana, 15 Juni 2009]