Bhayu-Kliping Tulisan

Unik Jadikan Teman | Kirim Pesan Bhayu Bhayu MH adalah rakyat biasa yang begitu mencintai Indonesia. Memiliki blog yang diupdate dengan tulisan berbeda tiap harinya di http://www.lifeschool.wordpress.com. “Sie Jin Kwie Kena Fitnah”: Epik Apik Teater Koma

2011-03-08T07:11:00.000-08:00

Tak terasa sudah 34 tahun Teater Koma eksis di dunia hiburan Indonesia. Kali ini kelompok teater pimpinan Nano Riantiarno itu mementaskan produksi ke-122. Lakon yang diambil adalah karya Tio Keng Jian dan Loko An Chung berjudul Sie Jin Kwie Kena Fitnah. Ini adalah bagian kedua dari trilogi Sie Jin Kwie setelah pementasan bagian pertamanya tahun lalu. Sebuah lakon epik dengan latar sejarah Dinasti Tang di Cina pada abad ke-7.

Dalam bagian kedua ini, penonton disuguhi sekitar 10 menit adegan kilas balik (flash back). Bagi penonton yang tak menyaksikan bagian pertamanya seperti saya, penggambaran ini lumayan berguna. Walau jujur saja, saya sempat agak bosan di bagian ini. Medium yang digunakan adalah layar yang disoroti lampu warna-warni dari belakang. Menampakkan siluet prajurit yang tengah berperang. Kemudian disusul penggunaan medium bernama “Wayang Tavip”. Ini adalah semacam panggung wayang yang berasal dari nama pemrakarsanya, menampilkan wayang aneka bentuk sesuai karakter yang diinginkan dan ditampilkan ke layar dengan tata cahaya sebegitu rupa sehingga penonton melihat bayangan wayang yang berwarna, beda dengan wayang tradisional yang siluetnya hanya hitam. Saya sempat kuatir sepanjang pertunjukan cuma akan menyaksikan “Wayang Tavip” ini, bukan teater dengan orang betulan.

Namun kekuatiran saya sirna saat empat orang pemain muncul dengan “Wayang Tavip” masih ada di panggung. Mereka bergerak-gerak seperti wayang dengan narasi masih dari dalang. Setelah dalang keluar dari balik layar, ia memberi narasi hingga bagian Sie Jin Kwie meyakinkan istrinya Liu Kim Hwa bahwa pria asing yang datang adalah suaminya sendiri. Setelah itu, pemeran Sie Jin Kwie dan Liu Kim Hwa mulai bicara sendiri. Sementara Sie Kim Lian anaknya dan sang asisten masih diwakili oleh wayang. Setelah frame besar di panggung diangkat, gerobak “Wayang Tavip” digeser keluar panggung dan sang dalang menyingkir, barulah para pemain muncul satu per satu sesuai cerita. (kisah dan jalan cerita lakon ini dapat disimak di blog pribadi saya: http://www.lifeschool.wordpress.com).

Menyaksikan pementasan dari kelompok teater ini, selalu membuat saya mendapatkan pencerahan. Saya mengikuti pementasan demi pementasannya sejak saya SD di tahun 1980-an, tentu karena diajak ayah saya. Sejak itu, saya jadi “fans berat” Teater Koma. Lakon-lakon dengan aneka tema bisa dikemas dan dibumikan bernuansa Indonesia, bahkan lakon asing seperti Sie Jin Kwie atau karya asing lain termasuk dari nama-nama besar seperti Brecht.

Dalam lakon kali ini, selain penggunaan medium “Wayang Tavip”, saya mengagumi kerumitan busana dan dekorasi panggungnya. Luar biasa detailnya! Busana para bangsawan terlihat begitu mewah lengkap dengan benang emasnya. Sementara panggung yang luas disulap menjadi berbagai setting dengan mengganti-ganti dekorasinya. Mulai dari istana megah hingga penjara kumuh tergambar dengan baik. Demikian pula properti lain seperti perlengkapan perang. Bahkan kuda untuk Raja Sou Po Tong dari Tartar Barat dan Panglima Besar Sie Jin Kwie dibuat khusus dari besi dalam ukuran sebenarnya. Mengagumkan! (silahkan cermati kolase foto-foto jepretan saya di atas).

Pembangunan karakter yang menjadi kekuatan Nano Riantiarno selaku sutradara dan pimpinan Teater Koma juga menonjol. Tiap karakter tampil kuat. Namun justru di sinilah bagi penonton awam seringkali dibuat bingung memahami peran masing-masing tokoh. Apalagi bagi penonton awam non-praktisi teater seperti saya. Penonton di sekitar saya misalnya bergumam, “Itu siapa sih?” saat adegan menggambarkan dua orang perempuan menerima kabar bahwa Sie Jin Kwie dipenjara. Ternyata, itu adalah istrinya Liu Kim Hwa dan tunangannya Zhae Yang. (cermati bagian kisah tersebut di blog saya http://www.lifeschool.wordpress.com).

Ketiadaan panduan jalan cerita dan keterangan tentang peran tiap karakter yang memadai di buku acara yang dibagikan juga turut menimbulkan “kebutaan” saat menikmati jalannya adegan demi adegan. Meski begitu, untungnya jalan ceritanya relatif mudah dicerna dan dipahami. Toh, saat menuliskan kisahnya seperti termuat di blog saya tersebut, saya agak kesulitan mengingat nama-nama karakter, walau ingatan saya masih kuat untuk merekam jalan cerita. Sehingga saya perlu dibantu partner saya (thank you, my dearest!).

Namun secara umum, saya sangat menikmati pementasan tersebut yang nyaris tanpa cacat. Ada lima kali kesalahan pengucapan dialog dan gerak dalam pementasan hari Sabtu (5/2) yang saya saksikan dari kursi kelas VIP, namun rasanya itu tidak berarti dalam pementasan selama sekitar 4 jam dalam dua babak tersebut. Apalagi patut diingat para pemain tampil setiap malam dari tanggal 4 hingga 26 Maret 2011, dimana jelas diperlukan stamina dan daya tahan prima. Pementasan lakon di tiap kali produksinya yang begitu apik seperti inilah yang membuat Teater Koma saat ini berhasil mengukuhkan diri sebagai kelompok teater terbaik di tanah air.

[Artikel ini pertama kali diposting di Kompasiana, 7 Maret 2011]

Memilih Menteri Berdasarkan Kompetensi

2011-03-03T07:02:00.000-08:00

Menteri, meskipun terlihat mentereng dari segi jabatan, merupakan personel yang bekerja bagi institusi juga. Karena itu, menteri merupakan SDM atau Sumber Daya Manusia bagi negara dengan pemerintah sebagai institusi pengelolanya.

Sayangnya, kita sangat jarang mendengar seorang menteri -juga pejabat publik lain- menjalani tes layaknya SDM di sebuah perusahaan. Padahal, kinerja sang menteri kelak, sebenarnya sangat tergantung dari kompetensi yang bersangkutan. Kita tahu, dalam Kabinet Indonesia Bersatu -baik I maupun II- ada beberapa orang yang kompetensinya berbeda dengan jabatan yang diembannya. Bukan berarti yang bersangkutan tidak kompeten, hanya kompetensinya sebenarnya tidak cocok dengan jabatan yang diberikan. Anehnya, karena jabatan menteri itu bergengsi, tentu saja tidak pernah ada kasus seorang yang ditugasi sebagai menteri menolak. Kecuali, tentu saja, bila sang Presiden sebagai yang menugasi sudah di ujung kehancuran. Ini pernah terjadi saat 14 Menteri Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri serentak saat Presiden Soeharto terancam dijatuhkan dari kekuasaannya di tahun 1998. Namun, para menteri itu ironisnya tidak menolak saat Soeharto memilih mereka beberapa bulan sebelumnya.

Ketidakcocokkan ini tentu tidak akan terjadi apabila terhadap para menteri diberlakukan tes juga laiknya kepada pegawai perusahaan. Tentu, tesnya tidak perlu dari dasar seperti psikotes umum pelamar kerja, tapi dibuatlah tes khusus untuk mengetahui hal-hal yang penting untuk kecocokan itu. Misalnya saja pengetahuan sang calon menteri mengenai bidang yang akan diembannya. Termasuk di sini tentu saja perlu tes kepribadian, ini untuk mengetahui kecenderungan cara kerja sang menteri dan bagaimana caranya mengatasi masalah. Perbedaan kepribadian termasuk tipe kepemimpinan akan berpengaruh terhadap gayanya dalam memimpin kementerian nantinya.

Tes untuk mencari calon pegawai berdasarkan kompetensi dikenal dengan nama assessment. Ini juga bisa dipakai untuk menilai kinerja pegawai bersangkutan saat sudah menduduki jabatannya, sebagai bentuk job evaluation. Tentu tidak mungkin menerangkan prosesnya dalam tulisan sesingkat ini, namun sederhananya di sini harus dirancang sebuah assessment centre yang pertama-tama menyusun dahulu sebuah kerangka kompetensi. Menurut Ian Taylor dalam bukunya A Practical Guide to Assessment Centres and Selection Methods (2007), ada tiga tipe kompetensi: umum, pekerjaan dan hubungan.

Kompetensi umum menyangkut keahlian pribadi seperti komunikasi. Kompetensi pekerjaan tentunya bersifat teknikal terkait pekerjaannya, termasuk yang soft skill seperti "leadership". Sementara kompetensi hubungan adalah bagaimana seseorang mencermati pekerjaannya sebagai "konteks" atau dalam kaitan hubungan dengan yang lain termasuk lingkungan.

Nah, seorang menteri seharusnya memiliki nilai rata-rata tinggi dalam ketiga jenis kompetensi ini. Sedangkan mengenai parameternya, seharusnya bisa dibicarakan antara pelaksana assessment profesional dengan Presiden selaku user. Data-data teknis tambahan dari kementerian terkait tentu juga diperlukan terutama untuk menentukan parameter kompetensi pekerjaan. Tingginya nilai seorang calon menteri dalam assessment setidaknya mengurangi kemungkinan yang bersangkutan mendapatkan "rapor merah" dari masyarakat atas kinerjanya. Sehingga tidak perlu kuatir akan di-reshuffle oleh Presiden seperti santer terdengar belakangan ini.

Mengaitkan hal tersebut di atas dengan isyu akan adanya reshuffle kabinet, menarik mencermati bagaimana Presiden RI selaku pemegang hak prerogatif yang mutlak menggunakannya untuk memilih pembantunya. Terlihat sekali, dari berita-berita di media massa, bahwa asal partai politik calon menteri masih menjadi pertimbangan utama dibandingkan kompetensinya. Selama ini, memang pejabat karier di kementerian paling tinggi mencapai jabatan Sekertaris Jenderal atau Sekjen. Bahkan Sekjen pun terkadang juga ‘orang bawaan' sang menteri. Maka, para pejabat karier banyak yang pensiun di jabatan Direktur Jenderal atau Dirjen saja. Padahal, dibandingkan menteri ‘orang luar', sebenarnya ‘orang dalam' yang sudah mengabdi belasan atau puluhan tahun lebih menguasai permasalahan di kementerian bersangkutan. Akan tetapi, kita saksikan sendiri, sangat jarang Presiden memilih pejabat karier untuk posisi menteri. Kecuali untuk jabatan setingkat menteri yang memerlukan pemahaman mendalam dan spesialis seperti Jaksa Agung atau Gubernur Bank Indonesia misalnya.

Karena itu, meski sebenarnya agak terlambat, namun bila ada menteri yang hendak diganti, hendaknya diganti dengan yang kompeten. Ini bisa dilakukan dengan melakukan serangkaian tes. Bukan yang asal perintah ke dalam dan komentar asal ke luar. Sehingga kinerja pemerintah akan makin baik dan tentu saja meningkatkan kepuasan rakyat.

Catatan: foto hanya ilustrasi, menggambarkan Perdana Menteri Jepang Taro Aso menerima laporan assessment dari Council for Comprehensive Review of Administrative Expenditures. Sumber foto: kantei.go.jp.

Artikel ini juga diposting di kompasiana.com dan bahterajiwa.com, namun tanpa foto ilustrasi.

[Tulisan ini pertama kali diposting di Kompasiana dan Politikana,2 Maret 2011]

Siapa Bermain di Timur Tengah?

2011-02-02T06:57:00.000-08:00

Tadinya, saya kira Amerika Serikat dengan CIA-nya yang bermain api di Timur Tengah. Namun, saat membaca opini Hajriyanto Y Thohari di Sindo hari ini, saya malah jadi bingung. Menurutnya, "rezim-rezim Arab yang memerintah sekarang ini, termasuk pemerintahan Presiden Tunisia Ben Ali dan Presiden Mesir Hosni Mubarok adalah sekutu-sekutu Barat."

Apakah berarti gerakan yang seakan menjadi wabah, bermula di Tunisia, lalu Mesir, dan mengancam Yordania serta Yaman bukan kerjaannya "temennya Gayus"? Kalau memang bukan, lalu siapa dong?

Atau ini semata menunjukkan adagium abadi dalam kancah politik kekuasaan: "tiada teman yang abadi, yang abadi hanya kepentingan" saja? Sama halnya dengan Saddam Hussein di Irak yang semua tahu adalah antek A.S. terutama saat Perang Irak-Iran 1980-1988, tapi kemudian dijungkalkan dengan sadis. Bahkan Soeharto pun mengalami nasib serupa.

Lantas, siapa bermain di Timur Tengah? Karena menurut sepengetahuan saya, revolusi tak mungkin tumbuh sendiri tanpa dirancang. Meski ada kondisi yang menstimulasi, tetap ada pergerakan yang dibuat, rapat-rapat digulirkan dan terutama dana yang disediakan. Apakah teori konspirasi yang njelimet dan aneh seperti "crop circle" itu berlaku di sini?

[Tulisan ini pertama kali diposting di Politikana, 1 Februari 2011]

Lipstik dan Gincu

2011-01-28T23:42:00.000-08:00

Apa sih bedanya lipstik dan gincu? Mungkin secara tekstual harfiah artinya sama. Tapi konotasinya yang berbeda. Kalau lipstik terkesan lebih elit dan buatan pabrik, sementara gincu terkesan murahan. Di zaman Belanda dulu, rakyat miskin bahkan bisa menggunakan tumbukan bata merah. Tapi fungsinya sama, untuk memerahkan bibir -terutama perempuan- agar makin menarik dan sensual. Begitu...

Entah mengapa, itulah yang teringat di benak saya saat membaca kepala berita (headline) di harian Seputar Indonesia (Sindo) hari ini. Di situ tertulis besar-besar: "100 Tokoh Lawan Mafia Hukum". Dilengkapi pula foto gagah sebagian dari 100 tokoh itu. Mereka membentuk Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (Geram Hukum).

Meski gerakan itu bertujuan "mulia", namun secara pribadi saya meragukan efektifitasnya. Minimal, gerakan macam itu seharusnya bisa jadi kelompok penekan (pressure group). Akan tetapi, tampaknya akan sulit karena formatnya cair. Di samping itu justru 100 tokoh itu heterogen. Belum lagi soal waktu yang pastinya sulit karena mereka semua "orang sibuk". Ditambah lagi masalah "ego" yang pasti besar, sebesar nama tokoh-tokoh itu.

Saya tidak meragukan kualitas perseorangan individu yang terlibat, namun semata menyoroti soal pembentukan gerakan ini. Meski dilandasi niat mulia, kalau tidak ada efektifitasnya, buat apa juga bergenit-genit seperti itu? Misalnya saja muncul pertanyaan begini di benak saya: Apa sih programnya? Bagaimana cara kerjanya? Dari mana dananya? Di manakah kantornya? Ke mana tujuan yang hendak dicapai?

Saya teringat pada "Geram" yang lain, yaitu Gerakan Rakyat Anti Madat. Gerakan ini secara formal berbentuk LSM bahkan sampai membentuk cabang-cabang di daerah. Sehari-hari mereka pun berkolaborasi dengan Polri. Apakah Geram Hukum berniat jadi LSM atau sekedar deklarasi lalu bubar?

Maka, tak heran saya langsung teringat pada lipstik dan gincu. Apalagi di dalam gerakan ini juga ada artis yang memang sehari-hari gemar berlipstik dan bergincu...

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 28 Januari 2011]

Penelitian Dicabut Dengan Upacara Adat?

2011-01-25T23:47:00.000-08:00

Kasus video mesum Nazriel "Ariel Peterpan" Ilham rupanya punya cerita "sampiran". Cerita itu adalah diprotesnya saksi ahli dalam persidangan kasus tersebut yaitu Tamrin Amal Tomagola. Dalam persidangan yang berlangsung tanggal 3 Desember 2010 tersebut Tamrin menyatakan, "Dari hasil penelitian saya di Dayak itu, bersenggama tanpa diikat oleh perkawinan oleh sejumlah masyarakat sana sudah dianggap biasa. Malah, hal itu dianggap sebagai pembelajaran seks."(kutipan dari sini). Karuan saja pernyataan yang dianggap melecehkan suku bangsa Dayak itu diprotes keras. Di Politikana pun sempat muncul tulisan yang menentangnya. Bahkan digelar pula demonstrasi di Kalimantan Barat, Tengah dan Jakarta untuk menolak pernyataan Tamrin itu.

Pada hari Sabtu (22/1) kemarin, akhirnya sosiolog Universitas Indonesia itu menjalani sidang adat yang disebut Maniring Tuntang Manetes Hinting Bunu. Dalam sidang yang berlangsung di Palangkaraya-Kalimantan Tengah itu Tamrin divonis oleh majelis sidang bersalah melanggar adat. Ada enam poin putusan yang dijatuhkan dalam sidang adat tersebut (lengkapnya baca di sini).

Yang meresahkan saya adalah, poin kelima dalam putusan itu menuntut Tamrin memusnahkan hasil penelitiannya soal masyarakat adat Dayak. What?

Bagaimana ini bisa terjadi? Sebuah penelitian ilmiah kemudian harus dimusnahkan gara-gara ada elemen masyarakat yang menjadi subyek penelitian tak setuju? Cara itu justru menunjukkan kalau isi penelitian bisa jadi memang benar.

Sebenarnya kalau masyarakat adat Dayak ingin menunjukkan bahwa mereka merupakan suku bangsa tua yang berbudaya luhur, biarkan saja hasil penelitian itu. Kalau memang ragu dengan penelitian tersebut, buat penelitian lain dan publikasikan hasilnya. Siapa tahu memang ada perbedaan metode, pengambilan sampel dan sebagainya yang membuat hasilnya berbeda. Memusnahkan hasil penelitian identik dengan pembakaran buku. Dan membakar buku sama saja dengan memusnahkan budaya manusia.

[Foto Tamrin Amal Tomagola dari eramuslim.com]

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 25 Januari 2011]

Surat Pembaca Lim Ping Kiat

2011-01-25T00:03:00.000-08:00

Ini surat pembaca yang ada di tulisan saya kemarin (tulisan yang ini lho)...

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 25 Januari 2011]

Menggugat Gerakan Koin

2011-01-24T00:00:00.000-08:00

Setelah sukses dengan gerakan "Koin untuk Prita", hari ini diluncurkan pula gerakan "Koin untuk Presiden". Meski tujuannya kali ini berbeda. Bukan untuk membantu, tapi malah menyindir.

Kita semua warga P tahu, bahwa beberapa dedengkot dan warga di sini terlibat aktif dalam gerakan "Koin untuk Prita". Namun sudahkah hal itu dipertanggungjawabkan? Saya sendiri merasa, kita semua "tertipu" olehnya. Informasi yang saya dapat tentang citra beliau ternyata "tidak seindah warna aslinya". Hasil pengumpulan koin simpati masyarakat itu ternyata kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi (konon untuk membangun rumah baru). Apalagi setelah pengadilan memenangkannya.

Koin untuk Presiden yang merupakan imbas dari pernyataan Presiden di depan Rapat Pimpinan TNI/Polri di gedung Balai Samudra hari Jum'at (21/1) lebih merupakan "kegenitan politik". Dimulai di media jejaring sosial internet seperti Twitter dan Facebook, kini sudah ada 17 gerakan serupa yang muncul. Tadi siang juga sudah ada deklarasi di Bundaran Hotel Indonesia (H.I.).

Bagi saya, ini merupakan "manuver" dari para lawan politik SBY. Di sini, saya merasa kita harus bertindak adil. Apa yang diungkapkan SBY bukan merupakan curhat. Cermati saja gaya bicara dan pemilihan kalimatnya. Itu sebenarnya lebih merupakan motivasi. Anda yang rajin mengikuti P mungkin tahu bahwa saya bahkan terlibat aktif dalam tim sukses pasangan calon lain saat Pilpres lalu. Dan hati saya belum berubah. Dalam arti belum 'tobat' untuk jatuh cinta pada SBY seperti 'dianjurkan Wisnu Nugroho, wartawan Kompas penulis buku tetralogi tentang SBY itu. Namun untuk soal tersebut, 'serangan' kepada SBY terasa kurang adil. Karena konteks bicaranya tidak seperti itu.

Lantas tadi pagi, saya membaca di surat pembaca harian Republika, bahwa ada orang lain yang mengalami nasib persis Rita. Ia dipidanakan oleh pengembang Era karena menulis surat pembaca. Nama orang itu adalah Lim Ping Kiat.

Pertanyaan saya: kenapa kita tidak membelanya? Kenapa tidak ada gerakan Koin untuk Lim Ping Kiat? Apakah karena dia -maaf- keturunan China? Apakah kita sudah jadi rasis di sini? Kalau mau repot-repot bermanuver politik untuk SBY, kenapa kita tidak mengulang gerakan koin untuk Prita bagi Lim Ping Kiat?

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 24 Januari 2011]

Revolusi? Memangnya Gampang?

2011-01-21T23:53:00.000-08:00

Hari ini, di media massa terbetik kabar soal pernyataan Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto -mantan KSAD- yang menyerukan revolusi. Meski dibungkus dengan kalimat diperhalus "Gerakan Revolusi Nurani", namun toh tetap ada kata "revolusi"nya. Bisa jadi, ia merupakan satu dari beberapa elemen yang merencanakan "Revolusi 2011". Mereka tidak ingin menunggu hingga Pemilu 2014 dengan berbagai alasan.

Terkait pernyataan Tyasno tadi, selain soal rekam-jejak sang jenderal, ada masalah lain. Yaitu sebuah pertanyaan besar: memangnya gampang mencetuskan revolusi? Ada banyak unsur kompleks saling terkait dalam revolusi. Tidak hanya pemerintah yang dianggap tidak kompeten, tapi juga reaksi massa terhadap ketidakkompetenan itu, kesiapan intelektual, peran gerakan penggalangan massa, fungsi kelompok penekan, bahkan -believe it or not- dana yang amat memadai. Dalam hal terakhir ini, peran kelompok oposisi atau pihak yang tidak sependapat dengan pemerintahan sekarang sangat dibutuhkan.

Karena itulah, harus diingat, meski hampir selalu mengatasnamakan "kepentingan rakyat" dan dalih "menyelamatkan negara", setiap revolusi selalu berujung pada perebutan kekuasaan. Baik itu revolusi damai atau kudeta berdarah, ujung-ujungnya adalah bergantinya pemerintahan. Pada kasus ekstrem memang sampai ada yang berujung pada perubahan konstitusi bahkan hancurnya sebuah negara. Sebutlah seperti revolusi Turki saat Mustafa Kemal Pasha "Attaturk" merebut kekuasaan negara dari Sultan Abdul Hamid II tahun 1923. Saat itu imperium kekhalifahan Islam terakhir Turki Otsmani hancur dan digantikan Republik Turki.

Revolusi memang hampir selalu dikaitkan dengan politik dan pemerintahan. Meski arti kata dasarnya adalah "perubahan secara cepat" sebagai antinomi dari "evolusi" atau "perubahan secara bertahap/gradual". Maka, bila muak dengan kondisi Indonesia, memang revolusi satu-satunya cara. Karena evolusi berarti akan makan waktu amat lama (ingat evolusi manusia ala Darwin?) dan bisa jadi hasilnya tidak sesuai harapan. Ini karena ada proses adaptasi sehingga bisa jadi ada penyiasatan dari mereka yang seharusnya tergusur.

Namun, dalam menyerukan revolusi, memang seharusnya ada prakondisi atau situasi sebelumnya yang seyogyanya dipenuhi. Sara Robinson menulis, setidaknya ada tujuh prasyarat menuju revolusi. (lengkapnya bisa dibaca di sini), yaitu:

Membubung, Lalu Hancur
Adanya Perang Kelas
Intelektual yang diabaikan
Pemerintah yang tidak kompeten
Pengecut di Kelas Penguasa
Ketidakbertanggungjawaban dalam Bidang Pajak
Penggunaan Kekuatan Yang Tidak Konsisten

Sudahkah di Indonesia hal itu terpenuhi?

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 21 Januari 2011]

Nusron Wahid dalam Ingatan Saya

2011-01-18T00:07:00.000-08:00

Hari ini, saya membaca berita di harian Kompas (p.3) tentang terpilihnya Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP-Ansor) periode 2011-2016. Sang ketua terpilih bernama Nusron Wahid. Dia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar. Sewaktu mahasiswa, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB-PMII) periode 2000-2003.

Apa yang jarang diketahui orang adalah Nusron juga sempat menjadi kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia juga sempat aktif di organisasi pers mahasiswa sewaktu berkuliah di Universitas Indonesia (UI). Di organisasi bernama Suara Mahasiswa UI ini Nusron muda mengasah kemampuan jurnalistiknya sebelum bergabung menjadi wartawan harian Bisnis Indonesia.

Di dua organisasi itu jualah saya bertemu dengannya. Bukannya SKSD (Sok Kenal Sok Dekat), namun dulu memang kami pernah saling kenal. Kalau sekarang, saya tidak yakin apakah beliau yang sudah punya posisi tawar tinggi dalam politik nasional masih ingat pada saya.

Satu yang saya tahu, jalan hidup teman saya ini cukup berliku. Karena lahir di Kauman-Kudus, Nusron sewaktu mahasiswa sering menambahkan kata "Kauman" di belakang namanya. Jadi nama panjangnya: "Nusron Wahid Kauman". Dahulu ia cukup taat beribadah. Antara lain yang saya ingat sewaktu kuliah ia sempat berpuasa tanpa putus selama 5 tahun (tentu kecuali di hari-hari haram berpuasa). Toh itu tak membuatnya berhasil meminang seorang gadis buruannya, yang saat itu menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Suara Mahasiswa UI. Btw, gadis itu kemudian menikah dengan seorang rekan saya yang lain, yang juga aktivis. Saya sendiri sempat menjadi Pemimpin Redaksi Suara Mahasiswa UI tiga periode setelah kepemimpinan gadis buruan Nusron itu ;) .

Nusron tak menyerah. Ia terus berjalan. Gagal menjadi Ketua Umum Pengurus Cabang HMI Depok, ia mengalihkan "karir"-nya ke PMII. Di sini ia melesat. Selain mendirikan PMII cabang Depok yang waktu itu belum ada, ia kemudian berhasil menjadi pucuk pimpinan tertinggi organisasi massa pemuda onderbouw NU itu.

Saya tak tahu lagi kiprahnya setelah ia lulus dari jurusan sejarah UI. Apalagi setelah ia aktif di Partai Golkar. Beberapa teman memang sempat bertemu dengannya. Dan komentar yang saya dengar dan ingat cuma dua: "Nusron makin gendut" dan "sekarang mobilnya BMW". Komentar yang naif menurut saya.

Tapi, itulah hidup. Jalan hidup seseorang kadang tak terduga. Seorang teman yang tadinya bisa dibilang "teman tidur" saking dekatnya, kini sudah jauh di atas langit. Ia sudah bertahta di puncak ketenaran. Tentu saja, kerja keras, kelihaian dan kecerdikan seorang Nusron bisa dicontoh. Walau saya tahu, ada sisi-sisi lain dari kehidupannya yang tidak perlu saya ambil.

Yang jelas, saya berusaha tidak memanfaatkan masa lalu dalam konteks kedekatan dengan seorang teman untuk kepentingan saya sendiri. Karena itu, secara langsung saya tak pernah kontak lagi dengan Nusron dan teman-teman lain yang sudah duduk di DPR. Karena saya tak mau nepotisme merajalela. Bila satu saat kami harus bertemu dan bekerja bersama lagi, biarlah itu terjadi secara alami.

Catatan:
[Tulisan ini dimuat di blog pribadi saya -LifeSchool-, dan diposting di Politikana, 18 Januari 2011]

Foto Nusron Wahid diambil dari official website-nya.

Selamat Buat Mas Ibas!

2010-11-25T00:17:00.000-08:00

Setelah berhasil menjadi "juara" dalam hal pengumpulan suara di Pemilu 2009 lalu, Edhie Baskoro Yudhoyono duduk menjadi anggota Komisi I di DPR-RI. Kesibukan Ibas -nama panggilan putra bungsu kesayangan Presiden kita itu- bertambah setelah dalam struktur kepengurusan Partai Demokrat yang baru, ia didudukkan sebagai Sekertaris Jenderal. Yah, tidak heran sih, itu kan partai bikinan bapaknya.

Namun ternyata, itu belum cukup. Dalam struktur pengurus KADIN periode 2010-2015 yang dipimpin Ketua Umumnya yang baru yaitu Suryo Bambang Sulistyo, Ibas juga diberi kursi. Ia diberi posisi sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni dan Budaya (artikel ada di sini).

Sebagai badan yang berfungsi amat luas dalam hal penyelenggaraan kerjasama perdagangan dan perekonomian Indonesia dengan negara lain, KADIN (Kamar Dagang Indonesia-Indonesian Chamber of Commerce) tentu amat strategis. Pemosisian Ibas boleh-boleh saja, apalagi itu hak prerogratif Ketua Umum terpilih bersama tim formaturnya. Bila memang Ibas dianggap mampu sebagai pengurus KADIN, nggih sumonggo mawon.

Namun ada pertanyaan sederhana mencuat, kenapa publik tidak tahu apa saja usaha yang sedang dijalankan Ibas? Teringat iklannya dalam Pemilu lalu, ia justru diposisikan sebagai "eksekutif muda" (seperti foto ilustrasi). Berarti, beliau punya bisnis atau usaha yang jalan dengan pesatnya dong? Sebagai pengurus KADIN, tentu akan sarat kepentingan memajukan bisnis sendiri, meski posisi yang diberikan kepadanya justru dikaitkan dengan bidangnya di Komisi I DPR.

Pertanyaan kedua adalah, apakah ini bentuk "terima kasih" dari Ketua Umum KADIN yang baru kepada SBY atas restunya? Karena tak bisa dipungkiri, jabatan ini prestisius dan "basah". Sulit bisa duduk di "kursi panas" itu bila tak ada restu dari "ingkang mbaurekso".

Transparansi tentang usaha Ibas rasanya perlu dilakukan. Apalagi jabatan di KADIN termasuk jabatan publik. Apakah benar tengara George Junus Aditjondro dalam buku "Membongkar Gurita Cikeas" bahwa SBY dan keluarganya punya aneka bisnis?

Kalau itu terjadi, apa bedanya dengan keluarga Soeharto dan kroni-kroninya? Kalau dalihnya keluarga pejabat sah untuk berusaha, maka seharusnya kita tak boleh mengecam Soeharto dulu, apalagi memakai hal itu sebagai dalih menggulingkannya. Kalau itu memang dianggap rakyat tak sah atau minimal tak etis, masih pantaskah kita memberikan tabik pada "Gurita Cikeas"?

Apakah negara republik ini sedang digiring menuju negara kerajaan Cikeas?

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 25 November 2010]

Milana Mundur Dari PNS, Supaya Gampang Pelesiran?

2010-11-24T00:26:00.000-08:00

Hari ini, terbetik berita bahwa Milana Anggraeni telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS. (berita di sini). Padahal, yang bersangkutan sudah diberi "dispensasi" luar biasa, entah sengaja atau tidak, oleh institusi dan atasannya. Bayangkan saja, berbulan-bulan tak masuk, tak diberi sanksi apa pun. Malah seperti dilindungi dengan berbagai dalih.

Pertanyaan orang awam sederhana saja, kalau dia diperkenankan mundur, bukannya malah lebih susah melacaknya? Gampangnya, apakah mundurnya Milana sebagai PNS supaya lebih gampang "mendampingi" suaminya saat harus pelesiran?

Yah, siapa juga yang masih mau kerja, kalau suami sudah jadi milyarder kan? Apalagi ini jadi PNS yang gaji pokok satu bulan resminya seharusnya tak bakal cukup untuk beli tiket pesawat ke Bali apalagi menginap di Hotel Westin. Halah!

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 24 November 2010]

Beda Perlakuan Antara Gayus dan Terduga Teroris

2010-11-19T00:30:00.000-08:00

Kasus Gayus yang bertambah 'menyenangkan' untuk diamati ini sebenarnya mencuatkan banyak tanda tanya baru. Seperti: apakah motif Gayus untuk pergi ke Bali? Apalagi dengan gagah berani Adnan Buyung Nasution (ABN) mengatakan akan membongkar pajak group Bakrie dan mengatakan pula bahwa bukan cuma Gayus yang sering keluar tahanan.

'Keberhasilan' Gayus menyuap para petugas rutan hingga mengelabui petugas di bandar udara memberikan indikasi betapa buruknya moral para penegak hukum kita. Perlakuan terhadap pemilik uang yang bahkan ABN mengatakan tak tahu jumlahnya itu karena dianggap terlalu pintar hingga KPK dan PPATK pun tak tahu itu jelas berbeda dengan para terduga teroris.

Harap diingat, tulisan saya bukan untuk membela terorisme, tapi membela perlakuan sama di hadapan hukum. Kepada para terduga teroris, kita tahu bahwa tindakan aparat kepolisian terutama Densus 88 sangat tegas. Dengan berlandaskan UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terduga teroris kerapkali segera ditembak mati. Saat ditangkap pun, kita bisa melihat perlakuan kepada mereka bak tahanan perang di Guantanamo. Bedanya, di Guantanamo para aktivis HAM internasional berterak lantang memprotes perlakuan terhadap tahanan, sementara untuk terduga teroris sepertinya mereka dianggap "bukan manusia". Padahal, seharusnya tetap dipegang prinsip "justice for all" dan "presumption of innocence".

Sementara untuk Gayus, kita tahu justru diperlakukan dengan hormat dan istimewa. Padahal, kalau mau dihitung, kesengsaraan yang diakibatkan Gayus bisa jadi lebih besar daripada terorisme. Karena sederhananya adalah uang yang dikorupsinya seharusnya bisa dialokasikan untuk rakyat banyak, ini malah dimakan sendiri. (eh, rame-rame dengan kelompoknya ding.hehehe)

Istrinya Milana Anggraeni pun mendapatkan perlakuan istimewa. Meski sudah tidak masuk kerja selama berbulan-bulan tanpa keterangan alias bolos, menurut Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Noor Syamsu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak serta merta memberikan sanksi (kutipan dari sini). Bahkan dalam hal turut berperan serta dalam kaburnya Gayus yang berstatus tahanan ke Bali, ia pun dianggap oleh Polri tak bisa serta-merta dijerat hukum dengan pasal turut serta melakukan perbuatan pidana bersama suaminya, sebab apa yang dilakukan Gayus bukanlah perbuatan pidana. "Pergi ke Bali itu bukan tindak pidana," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen. Pol. I Ketut Untung Yoga ana, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jl. Tirtayasa, Jakarta Selatan, Kamis (18/11/2010) (kutipan dari sini).

Coba bandingkan dengan kerabat para terduga teroris. Mereka bisa ditangkap hanya karena tidak memberikan informasi mengenai keberadaan kerabat mereka. Misalnya Warsito yang ditangkap pada hari Minggu (18/7) di Indramayu, diutarakan oleh Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Wakadiv Humas) Polri, Brigjen Pol Zainuri Lubis ditangkap karena "Warsito menyembunyikan informasi tentang keberadaan Dulmatin dan menyembunyikan informasi tentang terorisme kemudian tidak melaporkan kepada polisi." (kutipan dari sini). Padahal, dalam KUHP dalam pasal 55 ayat 1 jelas disebutkan:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1). mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;"

Pergi ke Bali memang bukan tindak pidana, tapi itu kalau dilakukan orang biasa. Kalau tahanan yang seharusnya berada di dalam rumah tahanan bisa keluar bebas bahkan tanpa prosedur jelas, apakah itu bukan tindak pidana? Rupanya memang hukum kita itu memegang prinsip UUD sebagai landasan hukum paling tinggi. Tapi bukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, melainkan Ujung-Ujungnya Duit...

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 19 November 2010]

Kiat Menumpas Maksus, Koruptor & Penjahat Negara Lain

2010-11-16T00:42:00.000-08:00

Setelah sidang bertele-tele, dengan pengacara bergelar doktor yang jago ngomong dan berdalih, menyiasati KUHP buatan kolonial penjajah, mencari celah hukum dan aturan, menyuapi orang-orang yang tidak kelaparan dengan uang yang bisa untuk makan banyak orang kelaparan, senggol sana senggol sini cari backing seperti bu guru Ayin, membeli berita media atau pemiliknya sekalian, dan akhirnya bebas juga.

Membuat rakyat marah.

Membuat wong cilik frustrasi.

Maka kiat untuk menumpasnya adalah:

"Berlakukan hukuman mati untuk maksus, koruptor dan penjahat negara lain."

Kalau perlu, sembelih mereka seperti kambing, sapi dan domba yang besok dijadikan kurban.

Bahkan tak perlu mengucapkan asma Tuhan saat menyembelih para penjahat itu!

Gambar dari sini

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 16 November 2010]

Awas, Peminta Sumbangan Palsu!

2010-11-15T00:56:00.000-08:00

Bencana alam yang terjadi di Wasior, Mentawai dan terutama Gunung Merapi telah membuat kita terhenyak. Nurani kemanusiaan kita tersentuh. Namun, ternyata ada saja golongan masyarakat yang mencoba memanfaatkan dengan meminta sumbangan langsung di jalan-jalan. Memang, ada yang niatnya baik, namun justru saya mencurigai ada yang sejenis dengan "pebisnis kotak amal" yang tiap hari beredar di jalan, bus kota dan kereta api. Kita semua sama-sama tahu, mereka punya boss atau cukong yang mengkoordinir dan hampir bisa dipastikan kotal-kotak amal itu bukan berasal dari lembaga yang sah dan juga tidak memiliki izin penyelenggaraan kegiatan dari pemerintah.

Sebenarnya, meminta sumbangan di masyarakat tidak bisa seenaknya. Ada peraturan pemerintah yaitu U No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Selain itu juga terdapat aturan tambahan yaitu Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Kepmensos RI No 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat. Di situ, diatur bahwa setiap permintaan sumbangan selain harus dilakukan oleh organisasi berbadan hukum, juga mengantungi izin dari Kemensos. Bahkan peminta sumbangan juga harus membayar biaya penyelenggaraan PUB sebesar Rp 100 ribu/kegiatan seperti diatur dalam PP No 61 Tahun 2007 tertanggal 16 November 2007.

Menghadapi peminta sumbangan di jalan memang tak mungkin menanyakan izin segala. Maka pedoman saya cuma apakah peminta sumbangan itu jelas identitasnya, misalnya dari lembaga atau senat mahasiswa kampus tertentu. Kalau tidak, ya tidak usah diberi. Misalnya saja foto hasil jepretan saya di wilayah Jakarta Timur hari Jum'at (12/11) lalu, dimana para peminta sumbangan ini bahkan berpakaian ala "anak jalanan" tanpa identitas jelas. Karena memang mudah saja meminta sumbangan semacam ini. Tinggal bermodal kardus air mineral bekas, lalu ditempeli sehelai kertas yang ditulisi dengan spidol atau ballpoint -kalau punya modal lebih bisa diprint-, jadi deh. Tinggal 'mejeng' saja di jalan mencegat pengendara lewat. Memang semua kembali kepada kita sendiri sebagai warga, apakah masih mau memberi "nafkah" kepada para peminta sumbangan palsu ini, di saat pemerintah seperti tak berdaya atau malah tak peduli menertibkannya.

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 15 November 2010]

"Oknum" Tentara Berulah Lagi?

2010-11-09T00:58:00.000-08:00

     Saat sejumlah "oknum" TNI pelaku interogasi dengan tindak kekerasan di Papua masih dalam pemeriksaan, di kawasan Merapi puluhan tentara berulah lagi. Kali ini para "pembuat ulah" berasal dari Yonif 403 Kentungan Yogyakarta. Cuma gara-gara serempetan, yang menurut korban malah dirinya ditabrak oleh truk tentara, seorang relawan tim Hidayatullah Peduli Merapi bernama Arif Rahman malah dipukuli oleh para "oknum" itu tadi malam. (berita selengkapnya ada di sini).
     Korban setelah dipukuli dan dipaksa mengaku salah serta memberikan ganti rugi, tetap menolak sehingga dibawa ke markas batalyon tersebut. Di sana ia mengaku diinterogasi. Tidak hanya itu, SIM dan STNK-nya pun dirampas.
    Bagaimana pula ini pak tentara? Wong rakyat sedang susah kok tambah dibikin susah?

Catatan: Ditunggu kabar dari sisi "seberang"-nya, yaitu pihak Yonif 403 Kentungan Yogyakarta.

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 9 November 2010]

And The Party Must Goes On!

2010-10-29T01:01:00.000-07:00

Kemarin sore, di tengah suasana duka menyelimuti kawasan gunung Merapi, sebuah hajatan besar digelar pemerintah. Tepatnya di Gelora (Gelanggang Olahraga) Manahan, Solo. Kota Solo dengan Yogya sekitar 60 km, dimana Gunung Merapi secara administratif memang masuk wilayah D.I. Yogyakarta, tepatnya kabupaten Sleman. Namun itu jarak antar pusat kota, jarak Solo dengan Gunung Merapi sendiri jelas tak sejauh itu, sekitar 40 km saja atau sekitar 2-3 jam perjalanan lewat darat.

Adapun hajatannya adalah Puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2010. Acara ini tentu merupakan tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Menterinya Dr. Andi Alfian Mallarangeng. Namun, selain Pak Menteri, hadir pula Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono dan sejumlah menteri lain. Yang agak mengganggu, Pak Menpora tampak sumringah dalam acara itu, dan tidak terlihat berduka sama sekali. Sementara rona kelelahan tampak jelas di raut wajah Pak Boed. Memang, setelah dari Solo, Pak Boed langsung meninjau kamp pengungsi Merapi. Wong deket jee...

Malam ini, Global TV menggelar party peringatan Ulang Tahunnya yang ke-8, Sempurna menjadi temanya. Acaranya digelar di JITEC Mangga Dua, Jakarta. Tentu saja acara ini bernuansa dugem yang jelas gemerlap. Lebih gemerlap daripada upacara Sumpah Pemuda.

Memang, saya mengerti peringatan dan pesta ini sudah direncanakan lama. Dan untuk itu memang sudah keluar biaya yang tak sedikit. Jelas akan sayang kalau dibatalkan begitu saja. Walau begitu, hati saya teriris, haruskah kita tetap berpesta kala saudara-saudara kita antre mie instan di kamp pengungsian?

Tampaknya, karena alasan sudah dianggarkan, pesta tak mungkin dibatalkan. Ini mirip dengan alasan anggota DPR menolak membatalkan studi banding ke luar negeri.

And... the party must goes on!

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 29 Oktober 2010]

Bagaimana Media Memberitakan Bencana

2010-10-28T01:07:00.000-07:00

Sore ini, keisengan saya kumat. Melihat ada lima koran yang memang dilanggan menyajikan headline tentang bencana -terutama Merapi- dengan gaya berbeda-beda. Tentu ini bukan analisis media atau media monitoring profesional, apalagi menggunakan media framing analysis. Kalau boleh dibilang, ini cuma sekedar "laporan bacaan" ala tugas anak kuliahan saja.

Dari segi visualisasi halaman 1, secara subyektif saya suka Seputar Indonesia (Sindo) dan Kompas, dengan foto Sindo lebih bagus komposisinya. Sayang, di halaman 1 Sindo ada iklan Air Asia-CIMB Niaga dengan foto pramugarinya yang cantik, sehingga merusak kesan duka secara keseluruhan.

Kompas menang di data dan penulisan dari berbagai angle dengan narasumber dan wartawan yang berlimpah, sementara yang menarik dari Indo Pos adalah penyajian kesaksian seorang wartawan Radar Jogja yang masih merupakan bagian dari IndoPos group tentang saat-saat terakhir Mbah Marijan. Republika secara umum biasa saja kualitas pemberitaannya, meski kesaksian Fahmi Akbar Idris -Bendahara PWNU Yogyakarta, yang mengaku bertemu Mbah Marijan 2 jam sebelum beliau meninggal- cukup menarik. Terakhir adalah Rakyat Merdeka yang mungkin paling cocok dengan warga Politikana, karena menyajikan komentar SBY dan Marzuki Alie soal bencana. Enak sekali untuk 'dibantai' di Politikana.

Untuk televisi, secara umum hanya Metro TV yang setia menayangkan perkembangan mengenai berita bencana. Di peringkat kedua ada TV One yang masih sempat menayangkan siaran langsung Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Gelora Manahan, Solo. Sementara stasiun televisi lainnya menayangkan aneka acara lainnya termasuk acara musik seperti Dahsyat (RCTI) dan Inbox (SCTV). Business as usual saja. Apakah ini memprihatinkan atau malah biasa saja sebenarnya?

Kebetulan saya juga sempat melihat sepintas tayangan infotainment Insert di TransTV dan Silet di RCTI. Yah, namanya juga infotainment, beritanya terasa dangkal dan dibuat-buat. Apalagi artis yang diwawancara tampaknya tak siap. Di Insert seorang personel group Seventeen malah masih memegang gitar. Seakan mereka sedang nongkrong dan tiba-tiba ditanya soal bencana. Mbok ya gitarnya ditaruh dulu Mas...

Di Silet, Indra Bekti diwawancara bersama istrinya Aldila Jelita. Meski Indra cukup bagus dan simpatik komentarnya, Aldila tampaknya tak mau kehilangan citranya sehingga 'jaim' dengan terus tersenyum tanpa tampak berduka. Hanya Olga Syahputra yang terlihat tulus saat berkomentar. Dari segi visualisasi, Silet yang banyak meminjam footage dari Seputar Indonesia RCTI tampak unggul.

Toh walau begitu, secara umum kedua jenis infotainment ini sama saja. Misalnya untuk menggambarkan posisi jenazah Mbah Marijan, tidak ada yang menggunakan kata "shalat". Yang ada malah digunakan kata "berdoa" dan "sembahyang", seakan tidak ikhlas kalau Mbah Marijan itu Islam. Yah... namanya juga infotainment kan?

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 28 Oktober 2010]

Batalkan Demo Hari Ini!

2010-10-28T00:11:00.000-07:00

Andaikata saya punya jabatan apa gitu... saya akan melakukan "call out" di RRI atau media lain. Mungkin seperti yang dilakukan oleh Hariman Siregar selaku Presiden Dewan Mahasiswa UI sewaktu berusaha mencegah kerusuhan meluas pada 15 Januari 1974. Kita semua tahu ia gagal, sebagiannya karena mahasiswa tidak menyadari menjadi korban dari rivalitas di dalam tubuh militer (Ali Moertopo vs Soemitro). Dan Malari tetap meletus.

Ini saya lakukan karena hari ini -28 Oktober 2010- rencananya akan ada demonstrasi besar. Mengutip harian Rakyat Merdeka edisi Minggu (24/10), dituliskan besar-besar di headline halaman 1: "Manfaatkan Momentum Sumpah Pemuda: Setelah Aksi 20 Okt' Muncul Aksi 28 Okt'". Ini mungkin karena aksi memperingati setahun pemerintahan SBY dengan KIB jilid 2-nya pada 20 Oktober 2010 kurang bergema. Dalam lanjutan artikel di halaman 9, dituliskan komentar sebagai berikut: "Ketua Umum PB PMII Adien Jauharudin mengatakan, pihaknya tidak peduli aksi in akan digubris SBY atau tidak."

Saran saya sih, daripada tidak digubris SBY, apakah tidak lebih baik mereka mengalihkan sasaran ke DPR? Terutama sekali kepada seniornya yaitu Nusron Wahid. Mantan Ketua Umum PB PMII periode 2000-2003 ini adalah Ketua Panitia Khusus Otoritas Jasa Keuangan (Pansus OJK) yang melakukan "pelesir dinas" ke empat negara (Korea Selatan,Jepang,Jerman,Inggris). Bahkan, ada yang membawa keluarga segala (Kompas.com). Kalau sama senior sendiri, masa' sih tetap tidak digubris? Yah... minimal diterima dan disuguhi makan-minum lah.... (kalau disuguhi yang lain, amplop misalnya, ya mene ketehe).

Tapi saran saya tetap: Batalkan Demo Hari Ini!

Indonesia sedang berduka karena bencana alam Wasior, Mentawai dan Merapi. Jangan dibuat rusuh dengan demonstrasi karena kepentingan politik sementara pihak. Bukankah banyak cara kritis kepada pemerintah -dan mestinya juga DPR- selain demonstrasi? Salah satunya ya dengan menulis di Politikana...

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 28 Oktober 2010]

Penyebab Bencana adalah Kemaksiatan?

2010-10-27T17:20:00.000-07:00

Menkominfo Tifatul Sembiring selaku khotib shalat Idul Adha 1430 H. di halaman kantor Gubernur Sumatra Barat hari Jum'at (27/11/2009) pernah mengatakan:

"Tayangan-tayangan di televisi yang merusak moral marak di negeri kita, akibatnya bencana datang bertubi-tubi."(kutipan dari sini).

Dua hari lalu, FPI mengancam akan menutup Dolly dengan dalih serupa. Hari Senin (25/10/2010) lalu, K.H. Dhofir selaku Wakil Ketua FPI Jawa Timur menyatakan:

"Kita bisa melihat, bencana telah terjadi di mana-mana. Itu karena maksiat telah merajalela."(Vivanews).

Kemarin, setelah Merapi meletus dan terjadi tsunami di Mentawai, bisa jadi akan ada lagi komentar-komentar semacam ini. Saya muslim, tapi saya meragukan pernyataan othak-athik-gathuk macam ini. Apalagi di sini juga ada beberapa warga P yang getol mengkampanyekan filosofi semacam. Pertanyaan saya sederhana, kalau soal maksiat, lebih maksiat mana kita dengan Belanda? Di negeri itu bukan hanya prostitusi dilegalkan, tapi juga perdagangan narkoba pun legal. Tapi negara itu maju pesat, nyaris tak ada bencana. Apa sebabnya? Bukan karena tak ada maksiat, tapi karena memang alamnya tidak dikelilingi "Sabuk Api" seperti negara kita.

So, please be rational. Kita boleh berdo'a memohon keselamatan pada Tuhan, harus malah. Tapi menghubungkan bencana alam dengan kemaksiatan? Please deh... Mekkah saja pernah banjir, apa kita lantas berani bilang itu kota maksiat?

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 27 Oktober 2010]

Membaca Arah Bola Video Papua

2010-10-24T01:34:00.000-07:00

Hari Kamis (21/10) lalu saya dikejutkan dengan message di Facebook dari seorang wartawan senior. Beliau menjawab pertanyaan saya mengapa postingnya di note Facebook tentang transkrip video interogasi dua orang Papua dihapus. Intinya, ia mengatakan kuatir keselamatan jiwanya terancam. Ia juga meminta agar namanya yang saya sebutkan di postingan blog dihapus. Saya heran juga, mengapa wartawan senior seperti dia yang merupakan koresponden berbagai media luar negeri harus merasa kuatir.

Saya merasa, justru transkrip itu harus disebar-luaskan dengan perspektif berbeda. Seperti saya tulis di pengantar, penyebarluasan video itu justru untuk menjaga nama baik TNI dan negara kita. Maka, pada hari itu juga saya posting transkrip itu di blog.

Meski begitu, saya sempat kuatir juga. Saya mencoba 'menenangkan diri' dengan mengirim sms kepada 'mentor' saya, seorang mantan pejabat tinggi negara yang kini lebih menyenangi peran sebagai "king maker". Dalam 5 menit, beliau segera membalas yang intinya mengatakan: "everything is ok." Bahasa militernya: "aman terkendali". Legalah saya.

Makin lega saya ketika hari Jum'at (22/10)-nya ada berita bahwa TNI mengakui kebenaran video Papua (kompas.com). Menurut Menko Polhukam Djoko Suyanto, Presiden SBY juga sudah mengetahui hal itu. Di hari Jum'at itu pula digelar rapat khusus para menteri bidang politik, hukum dan keamanan. (vivanews.com). Pernyataan resmi pemerintah itu membantah 'analisa pakar IT' Roy Suryo yang sebelumnya meragukan isi video itu.

Akankah para pelaku dalam video itu ditangkap? Bagaimana dengan perbedaan nama korban? Pemerintah -dan Komnas HAM- menyebut warga Papua yang diinterogasi dengan siksaan itu adalah Kindeman Gire. Sementara Aliansi Mahasiswa Papua menyebutkannya sebagai Tunaliwor Kiwo dan Telangga Gire. Apakah kedua nama Gire itu sama?

Semua itu masih tanda tanya. Mungkin menunggu 'petunjuk' dari Pentagon, atau bagaimana. Yang jelas, Obama tampaknya hampir pasti datang tanggal 7 November 2010 mendatang. Lalu akan ada bantuan militer A.S. untuk kita yang rencananya ditandatangani Obama bulan depan setelah bulan Juli lalu diumumkan Menhan A.S. (U.S. Secretary of Defense) Robert Gates.

Bagaimana membaca arah bola video Papua? Akankah Papua lepas dari pangkuan bumi Pertiwi? Justru kalau membaca 'sinergi' A.S. dengan pemerintahan SBY, tampaknya malah akan 'aman terkendali'. Tampaknya, setelah euforia kunjungan Obama dan beliau pulang ke negerinya, kasus ini akan terkubur. Sama seperti kasus-kasus lainnya yang masih jadi "dark number".

Bagaimana menurut Anda?

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 24 Oktober 2010]

Ibas Ganteng...?

2010-10-21T17:37:00.000-07:00

     Ada yang baca tulisan kecil 3 kolom di halaman 2 Kompas hari ini? Judulnya "Anggota DPR: Saya Ibas, Bukan Agus Harimurti" yang ditulis oleh J. Osdar.
     Cuma komentar singkat saja, apa ya tujuan Kompas dan wartawannya yang setahu saya cukup senior itu membuat tulisan bernada menjilat Ibas -mungkin juga bapaknya- seperti itu?
     Apa indikasi menjilatnya?

Simak kutipan yang ada di paragraf 3 ini:

"Ibas tampak ganteng kalau dilihat langsung. Lebih ganteng ketimbang di foto."

Any comment, Politikaners?

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 21 Oktober 2010]

2010-08-18T18:41:00.000-07:00

Hehehe. Saya tertawa membaca berita bahwa Ruhut Sitompul mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden jadi tiga periode (baca di sini). Alasannya, tentu saja karena "SBY adalah Presiden yang dikirim dan dirahmati Allah". Luar biasa! Yeah... itu kan kata dia, kalau kata orang lain belum tentu kan?

Meski begitu, saya bukan anti SBY dalam konteks semua tindakannya buruk seperti mereka yang tidak suka padanya. Saya tahu ada sejumlah kemajuan telah dibuatnya. Bahkan bisa dibilang, pasca Soeharto, SBY adalah presiden paling sukses. Namun jangan sampai kesuksesan ini membuatnya lupa daratan dan ingin berkuasa lagi. Memang, ada sejumlah skenario bisa dibuat untuk melanggengkan kekuasaan. Di antaranya:

Mengamandemen UUD. Terbukti, mengubah konstitusi tak sesulit dikira semula seperti didengungkan semasa Orde Baru. Di negara-negara Afrika, tiap kali ganti pemerintahan, konstitusi bisa diganti seenaknya.
Menaruh "Presiden boneka" di kekuasaan. Ini bisa berarti menempatkan Ibu Ani SBY sebagai presiden, atau orang lain yang dikendalikan SBY dari balik layar.
Membiarkan presiden lain berkuasa, namun mengendalikan pemerintahan melalui parlemen yang dikuasai mayoritas.
Mengubah sistem pemerintahan, seperti mengadakan jabatan baru untuk SBY agar bisa tetap berperan dalam pemerintahan pasca 2014. Sebagai contoh ada jabatan Menteri Senior untuk Lee Kuan Yew di Singapura pasca ia lengser sebagai Perdana Menteri.

Tentu saja ada banyak "kreativitas" lain untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya melansir dekrit seperti Gus Dur. Atau yang ekstrem membubarkan parlemen, meniadakan atau mengundurkan Pemilu, menyatakan perang dengan negara lain atau negara dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan pergantian presiden, atau sekalian saja meminta MPR menetapkan dirinya sebagai Presiden seumur hidup seperti Soekarno.

Tapi saya kok masih berharap, semoga SBY tidak tertarik mengubah citra demokratnya menjadi diktator totaliter seperti Soeharto. Semoga...

[Tulisan ini juga dimuat di blog penulis -LifeSchool- dan diposting di Politikana, 18 Agustus 2010]
foto dari sini

Ramadhan Tinggal Sehari, Mari Sejukkan Hati

2010-08-10T19:46:00.000-07:00

Cuma mengingatkan buat yang hobi memposting topik soal agama Islam di P, ada firman ALLAH SWT dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 99 sebagai berikut:

"Kalau Tuhan kamu menghendaki, maka akan berimanlah semua manusia yang ada di muka Bumi. Apakah kalian hendak memaksa manusia agar mereka beriman?"

     Maka, bila ingin berdakwah, bil hal jauh lebih baik daripada bil lisan. Praktekkan dalam hidup nyatamu, bukan hidup maya di P ataupun di tempat lain.
     Akhirul kalam, menjelang Ramadhan yang tinggal sehari, mari kita sejukkan hati. Tak perlu menghujat dan mencaci-maki, apalagi sekedar karena beda pendapat.
     Selamat berpuasa bagi yang muslim. Selamat bertoleransi bagi yang non-muslim. Mohon maaf bila ada tulisan atau komentar saya yang menyinggung perasaan warga P.

Gambar dari sini.

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 10 Agustus 2010]

Bubarkan Organisasi "Preman Berseragam"!

2010-08-09T19:22:00.000-07:00

You know-lah... siapa atau apa organisasi yang saya maksud. Sejak zaman "cindil abang" hingga era "kapal terbang" mereka sebenarnya selalu ada. Mereka itu kumpulan preman yang tidak punya pekerjaan tetap, lantas diorganisasi agar seolah punya pekerjaan.

Di masa Orde Baru, mereka tergabung dalam organisasi pemuda yang kebanyakan onderbouw-nya Organisasi Peserta Pemilu (OPP). Kini, meski banyak Parpol besar tetap punya organisasi macam itu, tapi para "preman berseragam" ini banyak 'bertobat'. Tampil bak orang paling saleh di muka bumi lengkap dengan seragam kebesaran yang seolah mencirikan agama tertentu. Tapi ya tetap saja, mereka itu "preman berseragam". Cuma seragamnya saja yang beda. Tadinya loreng-loreng, sekarang putih-putih. :D

Tapi ada pula preman bergaya orang kaya. Ya mereka itulah para pengendara "motor gede" yang kerap seenaknya saat di jalan. Memang sih, motornya mahal. Tapi kok kelakuannya murahan ya?

Bai de wei, saat kita mengecam yang besar-besar yang kerap membuat ribut dan onar, sebenarnya yang juga besar tapi kalem tetap jalan. Coba saja jalan ke area-area yang dipenuhi tempat hiburan malam, sudah pasti para preman tapi tanpa seragam banyak berkeliaran. Mereka ini kerap diorganisasikan juga berdasarkan sektarian atau kesukuan asal daerah mereka. Tentu saja, merekalah "preman asli". Preman yang tidak malu mengaku preman. Sekalian pakai tatto atau anting atau jaket kulit biar tambah seram. Meski sebaliknya pemakai tatto, anting atau jaket kulit belum tentu preman. Saya malah lebih respek pada preman yang model begini.

Daripada mereka yang malu-malu mengaku preman, tapi tindakannya jelas kerap berbau premanisme. Maka, menjelang Ramadhan, daripada dirangkul, lebih baik bubarkan organisasi "preman berseragam"!

## Tenang, saya menulis ini tidak sambil mencak-mencak kok ;)) ##

Gambar ngambil di sini

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 9 Agustus 2010]

Lebih Penting Mana: Merasa Benar atau Tanggung Jawab?

2010-04-02T13:20:00.000-07:00

Artikel conscientizacao tentang lapak sebelah di sini, memicu pertanyaan di atas. Apalagi dari comment2 yg ada, saya menangkap ada nuansa kecaman terhadap tindakan admin Kompasiana. Saya sendiri termasuk yg menyemangati Faizal Assegaf, secara memang pernah bertemu langsung beberapa kali.

Dalam artikel saya di Kompasiana (baca di sini), saya sendiri menganggap penyematan titel "guru bangsa" itu sebagai:

agak terlalu menyanjung dan melebih-lebihkan

namun mencoba tetap proporsional mengingat konteks tulisan saya adalah liputan kejadian dari sudut pandang orang biasa atau jurnalisme warga. Kalau kita pernah belajar teori jurnalistik, harus diakui tulisan Faizal yang diduga memicu pem-ban-an ybs (tulisannya yang di Kompasiana sudah dihapus admin, tapi masih ada di sini) murni opini kritis ybs, sayangnya tanpa landasan argumen yg memadai. Tapi saya tetap tidak sependapat bila tulisan itu dianggap "keras" apalagi mengkritik boss Kompas itu. Maka, tak layak bila hanya karena tulisan itu Faizal di-ban. Apalagi cuma karena menolak titel "guru bangsa" sembari menyematkan titel lain yaitu "konglomerat pers".

Setelah saya amati, tampaknya sudut pandang "Kompasianer" vis a vis secara frontal dengan "Warga P". Di sana, yg namanya "harmoni" lebih dikedepankan. Maka, jangan harap diskusi "die-hard" ala P bisa muncul di sana. Akan tetapi, ada sebuah hal positif pula yg terbangun, yaitu rasa saling menghormati, apalagi dengan cukup seringnya diadakan kopdar. Ini bisa muncul karena ada yg namanya "tanggung jawab", yaitu sebagian besar Kompasianer mencantumkan jati diri aslinya. Sementara di P, justru anonimitas yg dibela habis. Tulisan pertama saya di P misalnya (baca lagi di sini), mendapatkan reaksi penolakan yg luar biasa, apalagi saat itu jadi headline.

Sementara di P, sebagai media yang mengklaim sebagai "sarana untuk belajar demokrasi", mempertahankan pendapatnya sendiri sebagai benar tampaknya dianggap penting sekali. Sehingga, kerapkali terjadi perdebatan yang "die-hard" tadi. Karena kerasnya argumentasi, bahkan kerap informasinya "off the record" dan "A-1", maka "tanggung jawab" berupa pencantuman identitas asli pun menjadi nomor sejuta alias tidak dianggap penting. Karena ternyata dianggap lebih penting melindungi diri dari "tangan-tangan jahil" yang mungkin tersinggung atas nama hukum kita yang mengakomodir "pencemaran nama baik" dan "tindakan tidak menyenangkan".

Saya lantas menyadari perbedaan karakter "warga P" dengan "Kompasianer". Maka, sejak itu saya mempelajari jenis tulisan di dua lapak ini. Dan, jadi jarang mem-publish (cross posting) tulisan yang sama di keduanya, kecuali tentu yang saya anggap cocok misalnya seperti tulisan tentang Gus Dur ini.

Karena itu, saya kembali pada pertanyaan yang menjadi judul:

"Lebih Penting Mana: Merasa Benar atau Tanggung Jawab?"

[Tulisan ini semula di posting di Politikana, 2 April 2010]

Ilustrasi Foto: Dari laman tulisan Faizal Assegaf.

Sumber Foto: http://visibaru.com/index.php?option=com_content&view=article&id=486:jacob-oetama-bukan-guru-bangsa-06&catid=45:blog-faizal-assegaf&Itemid=83

Lebih Penting Mana: Anti-Kritik atau Anti-Hacker?

2010-04-02T10:35:00.000-07:00

Admin Kompas hari Rabu (31/3) lalu menggunakan hak prerogatifnya terhadap salah satu member Kompasianer. Dia adalah Faizal Assegaf yang terkena ban. Tulisannya di sini pun dihapus, sehingga menyisakan pesan “Error 404 Page Not Found”. Faizal mencoba masuk lagi dengan akun lain, antara lain mengatasnamakan istrinya. Namun juga gagal membuat admin membuka kembali akun miliknya. Kolom komentar di tulisan Faizal melalui akun yang katanya milik temannya pun ditiadakan.

Sebenarnya, artikel Faizal tersebut (versi lain ada di sini) masih dalam taraf biasa saja. Yang bersangkutan tidak menjelek-jelekkan Pak J.O., namun sekedar menjuluki saja. Bila Omjay dan yang lain menggelari beliau dengan “guru bangsa”, Faizal menyebutnya “konglomerat pers”. Inti artikelnya sih itu saja. Saya pikir, dengan membacanya citra publik yang sudah positif terhadap Pak J.O. tidak akan ternodai setitik pun. Namun, entah ada di tata tertib yang mana, karena itulah Faizal di-ban. Padahal, sebelumnya ia gemar mengkritik banyak orang, termasuk SBY, tapi dibiarkan admin. Ini, saat bos-nya disentil, admin langsung menjewer. Apakah bisa diartikan Pak J.O. lebih tinggi derajatnya dari Presiden Republik Indonesia?

Tindakan ini memicu perbincangan cukup seru. Bukan hanya di Kompasiana, tapi juga di blog-site portal opini lain, yaitu Politikana. Bahkan, di sana tindakan admin Kompasiana dikecam dan ditertawakan (baca di sini).

Pada hari yang sama, saya menerima pesan di profil saya yang berisi link. Ternyata, link tersebut merupakan tipuan belaka. Ia adalah mirror yang langsung di-redirect ke laman situs yang sudah dirusak (defacement page website) di sebuah situs gratisan berdomain co.cc. Setiap yang mengklik laman itu akan mendapati browser-nya berlari-lari tak karuan di sepanjang layar. Saat saya mengklik profil yang bersangkutan, ternyata tidak hanya saya korbannya. Saya spontan mengirim e-mail ke admin serta melaporkan user bersangkutan dengan fitur “Laporkan Kompasianer Ini” di profil yang bersangkutan. Saya meminta user bersangkutan di-ban. Tapi apa lacur, saat hari ini saya buka kembali Kompasiana, ternyata ia masih sehat-wal-afiat.

Ini memicu pertanyaan: “Lebih penting mana, anti kritik atau anti-hacker?” Tindakan admin Kompasiana yang cepat kepada Faizal Assegaf, padahal yang bersangkutan “cuma” mengkritik bisa diberikan apresiasi atas kecepatannya. Sebagai yang punya rumah, tentu admin Kompasiana berhak mengusir tamu yang tidak dikehendakinya. Walau sebenarnya dialog saling menghormati bisa lebih dikedepankan.

Akan tetapi, bagaimana dengan hacker yang saya laporkan? Bukankah tindakannya lebih berbahaya daripada sekedar mengkritik? Ia membahayakan sistem komputer Kompasianer lain, bahkan bukan tidak mungkin di waktu mendatang juga membahayakan sistem di server Kompas sendiri. Upaya peretasan bukan tidak mungkin dilakukan mengingat yang bersangkutan tampaknya “tidak punya belas kasihan”. Saya mencermati tulisan-tulisannya, sangat tendensius anti agama tertentu di Indonesia, termasuk komentarnya di artikel saya. Ini sebenarnya juga mengkuatirkan di samping kemampuan programming-nya yang berbahaya.

So, bila mengkritik seseorang bisa membuat marah orang bersangkutan, bukankah hacking bisa membuat marah banyak orang? Maka seyogyanya admin Kompasiana responsif kepada laporan member yang mengharapkan Kompasiana benar-benar jadi “rumah sehat” seperti diutarakan Linda DJalil. Apabila menjadi “anti-kritik” justru jadi bahan tertawaan orang, kalau “anti-hacker” dijamin jadi pujian orang. :)

Tabik!

[Tulisan ini pertama kali dimuat di Kompasiana, 2 April 2010]

Ilustrasi Foto: Dari laman tulisan Faizal Assegaf.

Sumber Foto: http://visibaru.com/index.php?option=com_content&view=article&id=486:jacob-oetama-bukan-guru-bangsa-06&catid=45:blog-faizal-assegaf&Itemid=83

Mendeteksi Mafia di Indonesia

2010-03-31T13:37:00.000-07:00

Saya terinspirasi oleh tulisan Pak Prayitno Ramelan kemarin di Kompasiana yang berjudul Mafia dan Mafioso Indonesia, di mana di dalamnya beliau membahas mengenai lontaran dugaan adanya makelar kasus Susno Duadji, KPK, tindakan korupsi dengan ilustrasi dari kelompok Mafia. Di sini, saya hanya hendak memperkenalkan “logika pembuktian terbalik” untuk mendeteksi mafia di Indonesia. Semoga saya ’selamat’ dan ‘tidak dihabisi’ karena tulisan ini.

Mafia, seperti ditulis oleh Pak Pray, arti awalnya adalah perkumpulan “pria terhormat” (mafiosi-tunggal atau mafioso-jamak). Di Italia sendiri, istilahnya adalah “Cosa Nostra”. Asal kata “mafia” secara etimologis ada beberapa versi. Namun yang paling kuat adalah dugaan bahwa kata kerja Sisilia “mafiusu” merupakan derivatif atau turunan dari bahasa Arab tidak resmi (slang) “mahyas” (مهياص) yang berarti menyombongkan diri secara agresif atau dari kata “marfud” (مرفوض) yang berarti “tertolak”. Bila diterjemahkan lebih bebas, maknanya bisa berubah menjadi “angkuh” atau malah “pemberani.”

Anggota mafia terdiri dari kelompok-kelompok yang awalnya berdasarkan kekerabatan atau kesamaan daerah asal. Sehingga, tiap kelompok menyebut dirinya “keluarga” (cosca). Meski sama-sama berasal dari Sicilia -sebuah pulau yang meski termasuk Italia namun terpisah dari Italia daratan, sehingga memiliki kekhasan tersendiri-, namun para anggota mafia hanya setia pada ikatan keluarga mafianya. Setelah terjadinya migrasi besar-besaran warga Italia ke Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, terjadi pula eksodus mafia ke berbagai negara terutama A.S., Kanada dan Australia.

Pimpinan tertingginya disebut oleh Pak Pray dengan istilah “Capo Dei Capi”, namun secara pelafalan dalam bahasa Italia yang lebih tepat adalah “Capo di tutti Capi“. Arti harfiahnya “Boss dari segala Boss”, ia mengepalai keluarga besar mafia yang terdiri dari keluarga-keluarga yang lebih kecil. Namun seiring perkembangan zaman, terjadi konotasi pergeseran makna mafia. Akhirnya semua kelompok kejahatan terorganisir kemudian disebut juga mafia. Kita kemudian kenal istilah mafia Jepang atau Yakuza, mafia China atau Triad, atau juga mafia Rusia (Русская мафия) yang aslinya bernama Bratva (Братва), tapi kemudian juga sering diterjemahkan menjadi Mafiya.

Dari sinilah kemudian kejahatan terorganisir beranak-pinak. Harap diingat, kejahatan terorganisir pada dasarnya merupakan manipulasi dan eksploitasi sistem terutama sistem hukum di negara bersangkutan. Meski terkenal sebagai pembunuh tanpa ampun, kelompok mafia juga adalah pebisnis ulung dan negosiator handal. Anggotanya bukan cuma geng jalanan berandalan, tapi juga kelompok masyarakat kelas atas. Sebutlah kepala polisi, senator, gubernur, petugas pajak, dan golongan lain sesuai keperluan. Ada yang menjadi anggota mafia dulu baru berprofesi macam-macam, itu berarti penyusupan. Tapi ada juga orang di luar keluarga yang didekati untuk kerjasama. Bisa dengan imbalan uang, atau malah ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarganya.

Karena itu, tak heran dalam novel-novel Mario Puzo yang sangat akurat tentang kehidupan mafia digambarkan bahwa mafia itu manusia biasa juga. Mereka bahkan rajin beribadah dan melakukan kegiatan sosial! Banyak bos mafia -seperti digambarkan dengan karakter Don Vito Corleone dan putranya Don Michael Corleone dalam trilogi film Godfather (1972) karya sutradara Francis Ford Copolla- yang menempatkan diri dalam posisi terhormat dan memang dihormati masyarakat tempatnya tinggal.

Akan halnya di Indonesia, terdapat banyak kelompok kejahatan terorganisasir, namun tidak dalam satu wadah tunggal. Maka, diragukan ada “Capo di tutti Capi” di sini. Meski begitu, saya pernah mendengar sejumlah nama disebut sebagai bosnya bos mafia di Indonesia, namun saya tak bisa menyebutnya bahkan cuma inisialnya sekali pun. Dia terlalu kuat bagi seorang saya, karena konon ia bahkan bisa membuat seorang jenderal aktif sungkem cium tangan kepadanya.

Bisnis mafia pada dasarnya adalah bisnis jaringan. Mereka mengandalkan jaringan kepercayaan. Karena itu ada credo khusus bagi anggotanya angggotanya yang tertangkap, yaitu “Omerta” atau sumpah tutup mulut. Karena kalau ia berani “bernyanyi”, meski selamat dari aparat keamanan, ia pasti dihabisi rekan-rekan anggota keluaga mafianya sendiri. Kerahasiaan amat rapi, bahkan mungkin lebih rapi dari jaringan teroris. Seringkali antar sel tidak kenal satu sama lain. Apalagi bisa menjangkau “Capo di tutti Capi” tadi.

Akan tetapi, di Indonesia keberadaan mafia tidaklah seseram itu. Pembunuhan fisik amat jarang dilakukan, walau bukan berarti pembunuhan dengan cara lain tidak dilakukan. Menghancurkan bisnis lawan dengan tindakan kekerasan atau menghentikan pasokan untuk membuat bangkrut sama saja dengan membunuh orang secara perlahan. Organisasinya pun tidak serapi itu, walau koordinasinya bisa dibilang rapi.

Sebenarnya keberadaan mafia terkait erat dengan perizinan. Makin rumit dan panjang rantai perizinan, makin mudah disisipi mafia. Segala macam surat yang dibutuhkan warga negara, hampir pasti di-mark up dari harga resminya. Apalagi yang membutuhkan waktu lama, pasti ada mafia yang menawarkan jasa mempercepat urusan.

Dengan begitu, seolah mafia identik dengan calo. Padahal tidak. Mafia ‘bermain’ di playground yang jauh lebih luas. Di luar negeri mereka bahkan bisa mempengaruhi ditetapkannya suatu Undang-Undang! Di sini, kasus hilangnya dua ayat tentang Tembakau dari RUU Kesehatan beberapa waktu lalu ditengarai karena ulah mafia rokok dan tembakau. Walau hingga kini kasus itu masih belum jelas.

Dalam kegiatannya, mafia menjalankan bisnis apa saja yang dimungkinkan. Akan tetapi, favoritnya adalah hotel yang dilengkapi tempat perjudian. Selain itu mafia juga biasanya menjalankan bisnis perdagangan obat terlarang, penyelundupan barang dan orang, namun yang paling penting adalah pencucian uang (money laundering). Untuk keperluan terakhir inilah kemudian mafia juga menguasai aneka bisnis penting yang legal secara hukum negara bersangkutan.

Kembali ke Indonesia, logika pembuktian terbalik yang saya sebutkan di awal tulisan justru bisa diterapkan kepada pihak-pihak yang membantu mafia. Dengan menjatuhkan pihak-pihak di luar keluarga mafia yang membantunya, mafia akan kehilangan orang kepercayaan. Siapa mereka? Biasanya adalah pejabat yang duduk di pemerintahan. Mafia tak akan segan menyuap atau memaksa pejabat melakukan manipulasi dan korupsi demi melancarkan kolusi yang dibangun.

Oleh karena itu, sebenarnya kepedulian warga dan keberanian aparat keamanan yang bersih harus ditingkatkan. Apabila ada “keajaiban” seperti Gayus Halomoan Tambunan yang dalam waktu singkat bisa punya rumah mewah -karena tabungan tak terlihat orang lain- maka warga sekitarnya sepatutnya bertanya-tanya. Apalagi bila ia dikenal tidak kaya sewaktu kecil atau orangtuanya termasuk miskin. Termasuk seorang yang pekerjaannya adalah salah satu dari tripartit penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) atau aparat keamanan dari angkatan lain yang hidup mewah juga sangat layak dicurigai. Aparat yang terkait dengan pengurusan segala jenis izin pun sangat rentan dipengaruhi mafia.

Bahkan untuk hal-hal publik seperti kesehatan, asuransi, tenaga kerja, parkir bahkan hingga pengemis pun diorganisir oleh mafia masing-masing. Apalagi jasa keamanan partikelir yang diserahkan pada organisasi massa, biasanya juga rentan disusupi mafia. Keberadaan mafia ini menggelisahkan, karena kerapkali mereka begitu berkuasanya bak “warlord” tanpa tersentuh aparat keamanan setempat yang bisa jadi sudah ‘dijadikannya kawan’. Di samping itu jelas menyebabkan negara tempat hinggapnya mafia terpaksa menanggung ekonomi biaya tinggi karena mark-up yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa, baik oleh institusi pemerintah maupun sektor swasta.

Karena itu, keberanian pemerintah memberantas mafia harus ditingkatkan. Memang, mencari alat bukti sulit. Akan tetapi bukan tidak mungkin misalnya dengan modus jebakan seperti halnya kasus penyuapan kepada Mulyana W. Kusumah -anggota KPU periode lalu- yang tertangkap tangan oleh KPK. Di luar negeri terutama di A.S., pemerintahnya juga secara konsisten memberantas mafia, sehingga kini organisasi mafia secara teknis bisa dibilang sudah dalam kondisi “hidup segan mati tak mau”. Walau yang namanya kejahatan terorganisirnya masih berlangsung. Toh, itu lebih baik daripada mereka dibiarkan berkeliaran merugikan rakyat dan bangsa.

[Tulisan ini semula diposting di Kompasiana, dan LifeSchool pada 31 Maret 2010]

Merenungkan Bom di Rusia

2010-03-30T22:56:00.000-07:00

Seorang rekan saya, asli Rusia namun kini tinggal di Finlandia, kemarin mengirim link via FaceBook. Link itu dari koran berbahasa Finlandia (kalau iseng mau lihat, klik di sini), foto dan judulnya coba saya posting di sini.

Tällaisia olivat metropommit: Rautaromua ja kiloja TNT:tä | Ulkomaat | Iltalehti.fi

Karena saya tidak mengerti bahasa Finlandia (Finnish), maka saya jelas tak mengerti arti berita itu. Tapi karena ada tulisan TNT (Tri Nitro Toluene) yang jelas merupakan bahan peledak, saya menduga ada ledakan di suatu tempat di negeri itu. Barulah tadi pagi saat koran langganan keluarga kami datang (di rumah kami berlangganan 5 jenis koran pagi), baru saya sadar apa arti berita itu.

Terjadi ledakan bom di stasiun kereta api di Rusia. Setidaknya 37 orang tewas dan 65 orang luka-luka (dari berita foto headline harian Kompas). Saya ikut berduka dan simpati pada para korban, semoga Tuhan mengampuni mereka. Menariknya, dalam berita yang dituliskan, otoritas keamanan Rusia sama sekali tidak menuding siapa pun sebagai pelaku bom bunuh diri tersebut.

Meski ini termasuk tindakan terorisme, tidak serta merta langsung ada tertuduh. Walau ada dugaan pelaku adalah dari kelompok perlawanan di Kaukasus Utara, tapi tidak ada secuil pun pernyataan dari pemerintah atau pun aparat keamanan yang mengatakan hal itu. Itu adalah dugaan wartawan. Aparat dan pemerintah menunggu ada pernyataan dari pihak yang mengklaim bertanggung-jawab atas ledakan itu.

Ada fakta-fakta yang digali pers dari ledakan itu. Seperti adanya dugaan pelakunya dua orang wanita, dan kemungkinan merupakan kelanjutan dari gerakan “Black Widow”. Namun isi beritanya -seperti saya baca di koran Indonesia- tidaklah menghakimi sebelum bukti-bukti nyata ditemukan. Ini agak berbeda dengan di Indonesia. Di mana seringkali dalam kasus semacam ini tuduhan pada pihak yang bertanggungjawab segera dilansir setelah terjadinya peledakan. Padahal, penyelidikan belum lagi dimulai karena masih membersihkan puing-puing dan memprioritaskan penyelamatan korban.

Hal paling menggelikan adalah pidato Presiden SBY seusai peledakan bom di J.W. Marriot 17 Juli 2009 lalu. Pernyataan pers resmi seorang Presiden ternyata didasari info yang tidak akurat, bahkan foto yang ditunjukkan adalah foto lama. Ini menjadi bulan-bulanan lawan-lawan politiknya. Sehingga kerja keras aparat keamanan sepertinya menjadi sia-sia. Padahal, tentunya untuk mengungkap kasus terorisme bukan kerja mudah dan perlu waktu lama. Demikian pula dalam kasus terorisme akhir-akhir ini. Cerita lengkap segera beredar di media massa kita. Sumbernya siapa lagi kalau bukan dari aparat keamanan.

Bagi analis yang kritis, tentu akan mengernyitkan dahi, mengapa aparat keamanan seakan begitu mengenali musuhnya? Apakah mereka sudah mahir menerapkan filosofi perang Sun-Tzu: “kenali musuhmu seperti engkau mengenali dirimu sendiri?” Pertanyaan seperti dilontarkan Hidayat Nur Wahid tentu akan terlintas: kalau aparat memang sudah tahu tentang kelompok teroris yang berlatih di Aceh -saya tidak mau mengulang kesalahan banyak media yang menggampangkan dengan menyebut mereka “teroris Aceh”, padahal sebagian besar justru berasal dari luar Aceh-, kenapa proses penggeberekannya seakan ditepatkan dengan momentum Presiden SBY berkunjung ke Australia? Mengapa tidak dari dulu-dulu saja? (berita baca di sini).Pertanyaan ini sampai sekarang belum terjawab dan seakan dibiarkan menjadi misteri.

Satu hal yang bisa dipelajari dari peledakan bom di Rusia adalah aparatnya benar-benar bisa memisahkan motivasi para pembom. Meski ada dugaan bom dilakukan oleh kelompok di Kaukasus Utara, termasuk dari Chechnya yang mayoritas Islam, namun motivasinya bukanlah agama. Kelompok tersebut adalah kelompok perjuangan separatis, yang ingin menjadikan negara mereka merdeka kembali, lepas dari Federasi Rusia. Karena memang sebagai federasi, sebenarnya baik Federasi Rusia maupun ‘orangtua’nya yaitu Uni Sovyet terdiri dari negara-negara berdaulat yang bergabung. Tapi setelah bergabung, tampaknya kedaulatan mereka kurang diakomodir oleh negara induk terbesar sebagai pemimpin federasi. Maka, pembom bunuh diri di Rusia itu meski mungkin dilatari pula pada keyakinan akan mati syahid, namun motivasinya adalah separatis untuk mendirikan negara merdeka.

Sementara, kelompok teroris di Indonesia -apalagi yang sekarang katanya berlatih di Aceh- agak tidak jelas motivasinya, tapi lantas berimbas pada dimarginalkannya Islam kembali seperti pada masa Komando Jihad-nya Ali Moertopo. Imbas yang seperti ini yang harus dikurangi agar tidak terjadi friksi antar kelompok masyarakat secara horizontal. Caranya tentu pemerintah terutama aparat keamanan harus menghadirkan bukti nyata, alih-alih terburu-buru melansir pernyataan kepada publik sementara penyelidikan belum selesai. Dalam hal ini, wacana bahwa Islam identik dengan terorisme terlanjur mengemuka. Malah jadi seperti mengikuti orkestrasi hawkish yang dipimpin A.S. pasca 9/11 (11 September 2001).

Bila dulu orang-orang berpenampilan Islami (berbaju koko & berjenggot misalnya) dihormati di tempat umum, kini malah dicurigai. Hal itu tampak misalnya dari tayangan di televisi, saat ada razia aparat keamanan justru kerap memprioritaskan pada orang-orang seperti ini. Alangkah baiknya di tengah kondisi bangsa yang terancam disintegrasi, perekonomian yang belum pulih, tarik-menarik kepentingan politik, persoalan seperti terorisme jangan dijadikan ‘komoditi’ bagi pihak-pihak tertentu.

Karena terorisme sebenarnya merupakan ekses atau akibat, maka akar atau sebab permasalahannya-lah yang harus dicari dan dituntaskan. Seperti di Rusia, peledakan bom justru sebagai akibat dari masalah dalam negerinya yang tidak selesai. Yaitu aspirasi rakyat di sebagian wilayahnya yang tidak dipenuhi pemerintah pusat. Maka, dari kejadian peledakan bom di Rusia, kita tahu bahwa apa pun bisa dijadikan latar belakang bagi tindakan terorisme. Bukan cuma dalil agama saja.

[Tulisan ini dimuat di LifeSchool dan Kompasiana dengan sedikit perbedaan, 30 Maret 2010]

Cinta dan Benci

2010-03-28T12:00:00.000-07:00

Saya teringat suatu kali berkunjung ke rumah Bapak Ismail Marahimin bersama kekasih saya sewaktu kuliah dulu yang adalah mahasiswa beliau. Nama Ismail Marahaimin ini mungkin tak Anda kenal, namun bagi mahasiswa sastra Indonesia yang mengambil mata kuliah “Penulisan Populer”, tentu akan tahu karena beliaulah penulis buku teks standar ajar untuk mata kuliah tersebut. Pendeknya, beliau jago dalam hal menulis cerpen, novel dan sebangsanya.

Saat itu, iseng saya tanyakan pertanyaan ini: “Andaikata harus mengorbitkan seorang penulis baru, mana yang Bapak pilih: penulis yang tulisannya bagus namun orangnya tidak bapak sukai, atau sebaliknya penulis yang tulisannya biasa saja namun bapak sukai orangnya?” Jawabannya jujur, walau tidak saya duga. Beliau ternyata memilih yang kedua. Kalau beliau mau ‘membungkus’ jawabannya, atas nama obyektivitas dan prinsip keadilan, tentu akan memilih yang pertama.

Adil memang sulit. Seperti halnya saya gambarkan dalam tulisan hari Jum’at lalu di LifeSchool -blog pribadi saya- (klik di sini). Dan kesulitan kita berlaku adil kerap mewarnai kehidupan sehari-hari. Padahal, bila tidak berlaku adil, maka kita cuma punya pilihan sebaliknya, yaitu zalim. Tidak ada pilihan “tengah-tengah”.

Jakob Oetama saat menjawab pertanyaan peserta Kompasiana Monthly Discussion (Modis) hari Sabtu (27/3) lalu juga menyatakan prinsip bahwa di Kelompok Kompas Gramedia (KKG) tidak ada perlakuan kepada karyawan yang berdasarkan “like and dislike”. Meski dalam prakteknya, ia menyerahkan penilaian pada pihak lain di luar KKG. (untuk membaca hal lain yang beliau utarakan, baca tulisan saya di Kompasiana). Tentu saja, implementasi di lapangan tak mudah. Apalagi di bidang SDM, penilaian untuk pegawai kerapkali diserahkan kepada atasannya, yang tentu saja manusia. Dan sang atasan bisa jadi bertindak berdasarkan penilaian subyektifnya, yang didasari rasa suka atau tidak suka, cinta atau benci. Walau tentu ada formulir penilaian yang obyektif, hal itu kerapkali dikalahkan oleh perasaan ini. Bila suka, nilai bisa dikatrol. Sebaliknya bila benci, nilainya dijatuhkan.

Contoh dari kehidupan yang paling mudah justru datang dari kehidupan asmara. Ya, karena asmara identik dengan cinta yang menggelora (dalam istilah Erich Fromm disebut “amor”). Cinta ini akan membuat penampakan penampilan seseorang di mata yang mencintainya ibarat “tai kucing rasa coklat” (seperti lagunya alm. Gombloh). Ini membuat penilaian tidak lagi obyektif. Karena itu, di banyak perusahaan, pasangan suami istri dilarang bekerja di tempat yang sama. Bila ketemu jodohnya di kantor tersebut, salah satunya akan dipindah bagian atau malah diminta berhenti kerja. Ini untuk menghindari konflik kepentingan karena penilaian yang tak lagi obyektif tadi.

Itu berarti, cinta punya ekses negatif. Karena selama ini hampir semua lagu, novel, cerpen, film dan bentuk ekspresi seni lain tentang cinta seolah ia hanya berarti positif. Walau begitu, cinta tetap jelas berada berhadap-hadapan dengan benci di sisi lain. Bila cinta itu ibarat terang, benci itulah gelap. Karena bila membenci seseorang, maka segala yang ada di diri orang yang kita benci selalu jelek. Padahal, tidak mungkin ada manusia yang 100 % jelek. Karena kan katanya Sang Pencipta menciptakan manusia “dengan citra insaninya” (mengutip syair lagu Hey ciptaan Katon Bagaskara dan Adi Adrian), maka tentu tidak jelek sepenuhnya. Benci membuat kita memperlakukan orang lain seperti itu.

Maka, berusahalah menebarkan cinta -alih-alih menyuburkan benci- kepada sesama. Berlaku adil-lah, karena Tuhan menginginkan kita seperti “gambar dirinya” yang punya sifat Maha Adil.

[Tulisan ini pertama kali diposting di Kompasiana, 28 Maret 2010]

What Jakob Oetama “The Legend” Said…

2010-03-27T06:36:00.000-07:00

Jakob Oetama is the living legend. Not only for press or journalism in Indonesia, but also for Indonesia.

Itulah pandangan saya tentang beliau. Dan pandangan itu cukup mendapatkan justifikasi saat bertemu beliau untuk kesekian kalinya, kali ini di Kompasiana Monthly Discussion (Modis) yang digelar di Hotel Santika-Jakarta Sabtu (27/3) pagi. Seorang Kompasianer yang hadir -Oom Jay- dan beberapa yang lain pun tak ragu menggelarinya “Guru Bangsa”.

Well, meski agak terlalu menyanjung dan melebih-lebihkan, namun boleh-boleh saja “titel” itu disematkan padanya. Satu perbedaan besar antara Jakob Oetama dengan Guru Bangsa lain yang sudah diakui rakyat Indonesia seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid ada dua: banyaknya pemikiran yang dijadikan buku yang mencerahkan dan pengikut. Untuk yang pertama, Pak J.O. -demikian beliau akrab dipanggil terutama di kalangan internal Kelompok Kompas Gramedia (KKG)- mengakuinya sendiri tadi pagi. Beliau mengatakan bahwa dirinya tak sempat-sempat menyelesaikan buku tentang pengalaman pribadinya. Meski saya tahu sudah ada beberapa buku tulisannya yang diterbitkan, misalnya Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus atau Perspektif Pers Indonesia, namun buku masterpiece dengan pemikiran utuh original sepertinya belum keluar dari otak brilyan beliau. Bisa jadi hal ini justru karena beliau sibuk menyejahterakan “pengikut”-nya, yaitu seluruh pegawai Kelompok Kompas Gramedia. Berbeda dengan Gus Dur atau Cak Nur, pengikut Pak J.O. bukanlah massa ormas atau lembaga nirlaba, tapi orang yang diberikannya mata pencaharian melalui perusahaan yang dimilikinya.

Ini pula yang membuatnya menjadi “the living legend” tadi. Di tengah-tengah kondisi bangsa dan dunia yang terus-menerus berubah, ternyata Kelompok Kompas Gramedia dengan harian Kompas sebagai barometernya mampu bertahan. Hal ini juga menjadi titik perhatian dalam paparannya tadi pagi. Beliau mengutarakan perjalanan Kompas sejak era Soekarno hingga saat ini melalui satu kata yang mewakili: “keringat”. Beliau menegaskan hal itu terutama kepada keluarganya dan keluarga besar Kompas. Koran terbesar yang kemudian juga jadi konglomerasi media terbesar di negeri ini bertahan bukan dengan modal besar, tapi dengan keringat.

Mengingat sejarahnya, pada 28 Juni 1965 bersama dengan I.J. Kasimo, Frans Seda, dan F.C. Palaunsuka, Jakob Oetama menggandeng P.K. Ojong (Peng Koen Auwjong) untuk mendirikan Yayasan Bentara Rakyat, setelah sebelumnya pada tahun 1963 menerbitkan majalah dua bulanan Intisari. Sebelum terjadinya peristiwa 30 September 1965, pengurus yayasan sempat menemui Presiden Soekarno dan beliau memberikan nama Kompas untuk harian yang akan diterbitkan. “Modal keringat” tadi benar-benar nyata karena harian Kompas didirikan dengan modal hanya Rp 100.000,- saja! Bahkan P.K. Ojong dikenang sebagai pemimpin yang justru rajin menjemput karyawan dengan Opel Caravannya.

Dalam hal hubungannya dengan P.K. Ojong ini, Jakob Oetama dalam diskusi tadi pagi mengibaratkan Pak Ojong lebih dekat (karakter) ke Mochtar Lubis, sementara dia sendiri mengaku lebih dekat ke Rosihan Anwar. Artinya, bila P.K. Ojong kerap memandang persoalan hitam-putih dan cenderung keras, Jakob Oetama justru melihatnya dalam perspektif hitam-putih-abu-abu. Dalam hal ini Pak J.O. mencontohkan saat rezim Orde Baru mengharuskan pimpinan Kompas menandatangani pernyataan pasca pelarangan terbit pada 21 Januari 1978, P.K. Ojong menolak, namun Pak J.O. membujuk dan menyatakan dirinyalah yang akan menandatangani. Kalau tidak begitu, tentu Kompas akan mati, bukan sekedar ‘mati suri’ lagi.

Karena “keringat” itulah, maka beliau lebih mengutamakan “keberlangsungan” usaha daripada membuat skenario untuk melestarikan “family business”. Ini menjawab pertanyaan saya kepada siapa usaha ini akan diwariskan, apakah kepada anak-anaknya atau diserahkan kepada profesional. Ini tentu menjelaskan komitmen kuat beliau kepada kesejahteraan “pengikutnya” tadi.

Beliau pun menekankan pada tiga hal yang dipandangnya mutlak harus dimiliki “pengikut” beliau, pegawai KKG, yaitu: all-out, kejujuran dan kerja keras. Ini pun menjawab pertanyaan saya tentang visi beliau dalam pengembangan SDM di KKG. Ini kembali menggarisbawahi komitmen beliau tentang pluralisme dan kesamaan kesempatan yang coba dikembangkannya. Sebagai koran yang kelahirannya dibidani Partai Katolik, Kompas tidak lantas anti agama lain atau berat sebelah. Terbukti, selama ini Kompas selalu berupaya menghadirkan jurnalisme yang “teduh”. Menurut Pak J.O., itu karena dalam dirinya terdapat nuansa abu-abu tadi, selain beliau menyenangi keselarasan dan ketenangan.

Komitmen kuat Kompas terhadap ke-Indonesia-an pun ditegaskan berkali-kali. Dalam hal ini, beliau memastikan Kompas tak akan meninggalkan pluralisme, yang dalam bahasa lain dapat kita beri nama “ke-bhinneka-an”. Tak heran, Kompas menolak memihak dalam setiap konflik yang terjadi di negeri ini, kecuali kepada kebenaran yang diinginkan rakyat. Sudah terbukti, Kompas adalah satu-satunya media massa yang bertahan terbit sejak zaman pemerintahan Presiden Pertama hingga sekarang Presiden ke-6. Kesiapan bertahan di masa depan juga ditunjukkan dengan pernyataan dukungan Pak J.O. kepada kemajuan teknologi media termasuk teknologi internet, yang antara lain memfasilitasi Kompasiana.

Menurutnya, “print media” tidak akan mati. Namun lebih luas lagi, beliau menggarisbawahi bahwa bukan sekedar media cetaknya yang tidak akan mati, tapi juga format jurnalisme tulisan -vis a vis jurnalisme gambar bergerak dari TV- justru akan berkibar. Ini menurutnya terbukti hanya di Eropa media cetak mengalami penurunan, tapi di Asia -seperti diwakili oleh koran Times of India yang beroplah 4 juta eksemplar per hari, sebagai bandingan Kompas saat ini sekitar 600.000 per hari- justru mengalami grafik menanjak.

Elektronik atau cetak, menurutnya hanya medium. Dan dengan adanya format blog seperti Kompasiana, membuatnya yakin bahwa format jurnalisme tulisan justru makin berkibar dengan memakai medium baru yaitu internet. KKG juga berniat akan kembali mendirikan stasiun televisi, setelah beberapa waktu lalu sempat “kehilangan” TV-7 (sekarang Trans-7) yang ternyata disesalinya. Apalagi jurnalisme tulisan membuat orang lebih memiliki waktu untuk meresapi dan merenungkan makna yang dibacanya, daripada sekedar dilihat seperti dalam televisi.

Pendek kata, Pak J.O. meyakinkan audiens bahwa Kompas akan senantiasa berupaya hadir dan mengikuti perkembangan zaman. Inovasi mengikuti kemajuan teknologi terus digelar. Demikian pula kehendak pembaca pun coba diakomodasi, meski tentu tak bisa seluruhnya. Maka, kata kunci dari apa yang dikatakan sang legenda adalah “kerja keras dan inovasi tanpa henti”, untuk memastikan Kompas bertahan di tengah laju perubahan. Terutama sekali menghadapi situasi “dunia yang rata” seperti digambarkan oleh Thomas L. Friedman dalam bukunya The World is Flat (2007), di tengah suasana menuju suatu perkampungan global atau Global Village, suatu istilah yang dipopulerkan oleh Marshall McLuhan.

Maka, bak film yang dibintangi Will Smith, sebenarnya Jakob Oetama telah pantas untuk mengatakan: “I am a Legend”. Tapi tak pernah dikatakannya, justru karena kerendah-hatian membuatnya tidak pernah mengatakan hal itu. Orang lainlah -termasuk saya- yang mengatakan dan mengakuinya.

Foto: KompasImages/Kristianto Purnomo

[Tulisan ini pertama kali dimuat di Kompasiana, 27 Maret 2010]

"Wis, jan tenane, dasar pulisi!"

2010-03-18T13:36:00.000-07:00

Artikel ini bukan ditulis karena pas hari raya Nyepi saya kena terkam polisi -eh, oknum polisi- yang 'ngobyek' di jalan sekitar Taman Suropati, tapi lebih karena beberapa waktu lalu saya sempat bertamu ke rumah seorang teman. Teman ini bukan sembarang teman, karena dia anaknya seorang jenderal polisi yang bintangnya sama banyaknya dengan Pak Susno.

Beliau yang namanya baru saya sebut itu kan hari ini membeberkan tentang dugaan adanya "markus" di kepolisian. Ia memilih memberikan keterangan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum daripada kepada tim bentukan Kepala Polri yang terdiri dari Divisi Propam dan Bareksrim Polri.

Saya lantas teringat teman saya itu. Bukan urusan "markus" memang, tapi urusan polisi -eh, oknum polisi- yang meminta uang alias pungli kepada suaminya. Itu karena suaminya yang direktur berbagai perusahaan memang sedang membutuhkan izin dari berbagai instansi termasuk kepolisian.

Sehabis menceritakan hal itu komentar teman saya itu miris dan ironis didengar:

"Kok bisa ya mereka minta ke suamiku? Padahal kan bapakku polisi juga gitu lho?"

(dalam hati saya menambahi, bukan cuma polisi kali, wong bintangnya juga berderet gitu ya?)

Kalau sudah begini, saya jadi ingat pada almarhum mbah saya yang purnawirawan polisi. Beliau kalau komentar soal polisi selalu diakhiri dengan kalimat:

"Wis, jan tenane, dasar pulisi!"

Catatan: Gambar diambil dari eggie.wordpress.com

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 18 Maret 2010]

Jusuf Kalla: Jadikan Donor Darah Sebagai LifeStyle

2010-02-22T16:02:00.000-08:00

Dalam acara Kompasiana Monthly Discussion (MoDis) hari Senin (22/2) pagi tadi, sekitar tiga puluhan blogger Kompasiana berkumpul di Markas PMI provinsi DKI Jakarta. Acara utama adalah mendengarkan pemaparan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Drs. H.M. Jusuf Kalla. Beliau, selain sebagai mantan Wakil Presiden R.I. 2009-2014 juga seorang blogger di Kompasiana.

Bagi saya sendiri, pertemuan dengan beliau pasca Pilpres 2009 lalu adalah yang pertama kali. Saat itu, saya dipercaya oleh Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto untuk memimpin pembuatan blog resmi pasangan itu (http://www.jk-wiranto-2009.com). Beberapa kali saya terlibat dalam rapat, dan satu kali berada di belakang mendampingi beliau saat sedang diwawancara media pasca peringatan Hari Anak Nasional di TMII. Terus terang, saya senang bertemu beliau kembali dalam jarak sedekat ini. Walau tentu beliau sama sekali tidak akan ingat saya yang cuma ’sekrup kecil’ saja dari tim raksasa pendukung beliau.

Terus terang, kalau tidak sedang bicara politik, JK sepertinya kurang ‘menyentil’. Akan tetapi, terlihat jelas kesungguhan beliau untuk bergiat di kegiatan sosial. Ini persis seperti janjinya saat Debat Capres 2009 lalu. Karena saat ditanya ketika itu beliau menjawab: “akan pulang kampung, mengurus kegiatan pendidikan, agama dan sosial” saat diandaikan akan kalah dalam Pilpres. Dan ternyata memang beliau kalah. Dan tak lama, datanglah PMI “menagih janji” beliau untuk berkiprah di ranah sosial.

Tak main-main, segala hal tentang PMI dipelajarinya dengan cepat. Dalam satu bulan saja, JK sudah berkeliling ke 14 provinsi untuk memantau kesiapan PMI di daerah. Ini persis seperti gaya beliau saat menjadi Wapres, cepat dan cekatan. Beliau juga mencanangkan target agar PMI mampu memproduksi sendiri kantong darah yang sekarang masih impor. Sekaligus juga meningkatkan ketersediaan darah di bank darah PMI atau Unit Transfusi Darah menjadi 4 juta kantong. Beliau tak lupa mengungkapkan data, hingga tahun lalu, ketersediaan darah ini hanya 1,7 juta kantong. Padahal, angka 4 juta itu seharusnya adalah minimal cadangan, yaitu 2 % dari total penduduk.

Agar persediaan darah ini dianggap penting, JK bahkan mengilustrasikan bagaimana kalau Indonesia tiba-tiba dilanda perang. Sementara cadangan darah cuma ada untuk dua hari. Belum lagi kantong yang masih impor. Celaka kita!

Karena itu, JK mengajak segenap pengurus dan relawan PMI untuk bekerja lebih keras. Ia juga meminta dukungan masyarakat terutama blogger khususnya blogger Kompasiana untuk mengkampanyekan gerakan mendukung PMI, terutama dalam hal donor darah. JK bahkan meminta agar donor darah dijadikan life style. Sehingga nantinya akan ada chatting atau perbincangan antar blogger:

“Hei, kamu sudah donor darah berapa kali?”

“10.”

“Ah, kalah sama aku. Sudah 15 kali aku donor darah!”

Ah, JK bisa aja. Memang selalu penuh guyon bahkan saat membahas masalah serius!

[Tulisan ini pertama kali diposting di Kompasiana, 22 Februari 2010]

Awas, Pengalihan Isu!

2010-02-17T18:45:00.000-08:00

Pasca ditetapkannya vonis terhadap Antasari Azhar dan disampaikannya pandangan umum sementara fraksi-fraksi dalam Pansus Bank Century, media massa sempat istirahat dengan adanya Hari Valentine dan Imlek yang datang berbarengan pada 14 Februari 2010 lalu. Akan tetapi, pasca itu, sontak muncul isyu akan dirilisnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia. Meski masih dalam bentuk Rancangan (RPM=Rancangan Peraturan Menteri), suara kontra langsung terdengar lantang dari komunitas internet Indonesia.

Betapa tidak, RPM itu jelas akan memasung kebebasan informasi dan berekspresi di dunia maya. Mengerikan sekali isi RPM itu, mungkin bisa disetarakan dengan upaya pemerintah RRC menyeleksi informasi yang bisa ditampilkan mesin pencari Google. Bagi saya pribadi, apabila RPM itu jadi diterapkan, malah akan lebih mengerikan dibandingkan sekedar menyensor Google. Itu karena RPM memberi hak pada suatu tim khusus yang akan dibentuk untuk melakukan penyensoran. Kendali wewenang penyensoran isi suatu situs atau konten multimedia sendiri ditumpuk ke tangan Menkominfo.

Jelas, sebagai blogger, saya sama sekali tidak setuju dengan isi RPM itu. Kalau alasannya cuma sekedar menghalangi pornografi, bukankah sudah diatur di peraturan lain? Karena penilaian terhadap konten multimedia sangat subyektif, bisa jadi RPM itu kelak akan dipakai pula memberangus suara-suara kontra terhadap kebijakan pemerintah, seperti halnya hatzaai artikelen di KUHP.

Selain persoalan RPM itu, muncul pula rencana Kementerian Agama untuk mempidanakan pelaku nikah sirri. Ini juga berbahaya. Saya sama sekali tidak pro pada nikah sirri. Akan tetapi, konteksnya adalah di sini negara terlalu jauh mencampuri urusan pribadi warganya. Pernikahan adalah ranah privat, bukan ranah publik. Negara hanya bisa memfasilitasi pernikahan dengan melakukan pengesahan surat-suratnya saja. Apabila dalihnya hendak melindungi kaum perempuan, lagi-lagi sudah diatur di peraturan lain. Misalnya saja bila terjadi KDRT, maka selain KUHP juga sudah ada UU Perlindungan Perempuan.

Bagi saya, khusus untuk rencana memidanakan nikah sirri, ini tampak seperti pengalihan isu dari rencana penyelidikan pengelolaan dana haji di Kementerian Agama. Seperti kita tahu, pengelolaan dana ini diduga tidak transparan. Indonesian Corruption Watch (ICW) bahkan sudah melaporkan dugaan korupsi itu kepada KPK pada 13 Juli 2009. Berdasarkan penelusuran ICW, Departemen Agama diduga melakukan korupsi terhadap biaya penerbangan serta biaya operasional di Indonesia dan Arab Saudi senilai US$ 127,7 juta atau setara Rp 1,28 Triliun.

Jadi, selain sibuk menolak RPM dan rencana pemidanaan pelaku nikah sirri, kita juga harus mewaspadai pengalihan isyu. Bagi media massa, tetap kawal kasus Antasari Azhar dan Bank Century sampai tuntas!

[Tulisan ini pertama kali dimuat di Kompasiana, 17 Februari 2010]

Kebahagiaan Hidup & Adversity Quotient

2010-02-10T08:02:00.000-08:00

Lord Layard mengatakan bahwa rumus bahagia adalah bersosialisasi, membuat koneksi, bergerak secara aktif, terus belajar dan biasakan memberi sesuatu untuk orang lain.

Kebahagiaan merupakan salah satu tujuan hidup semua orang. Aristoteles bahkan menempatkannya sebagai tujuan utama dari keseluruhan sistem etika filsafatnya. Ia menyebutnya “Eudaimonia”. Kata ini berarti kebahagiaan dalam bahasa Yunani, dimana filsuf itu mendefinisikannya “sesuatu yang paling baik, paling mulia, dan paling menyenangkan di dunia.”

Semua orang pasti ingin merasa bahagia. Akan tetapi, banyak yang tidak menyadari bahwa kemampuan meraih kebahagiaan sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal ini terkait dengan kekuatan kepribadian dan kemampuan masing-masing dalam merespon dan bertahan menghadapi hidup. Dalam istilah psikologi, Dr. Paul Stoltz menciptakan istilah “Adversity Quotient” (AQ). Menurut definisi beliau, Adversity Quotient adalah “the capacity of the person to deal with the adversities of his life. As such, it is the science of human resilience,” atau bila diterjemahkan “kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan kesengsaraan dalam hidupnya. Singkatnya, ini adalah ilmu tentang daya kenyal manusia.” Istilah “daya kenyal” sendiri mungkin terdengar aneh, karena itulah terjemahan yang saya dapat dari Kamus Inggris-Indonesia “standar” yang disusun oleh John M. Echols dan Hassan Shadily. Istilah itu sendiri maksudnya adalah kelenturan. Jadi, AQ merupakan intelejensi khusus yang berkaitan dengan kelenturan seseorang menghadapi problema kehidupan. Makin lentur ia, makin mampu ia menghadapi kesulitan hidup.

Sayangnya, seringkali seseorang begitu rendah AQ-nya, meski mungkin dianugerahi IQ tinggi. Karena itu, seringkali kita melihat ada orang yang pintar namun miskin. Ini karena ia tidak mampu menyiasati hidup. Sementara banyak orang tidak pintar namun kaya. Akan tetapi, jangan salah, pendidikan formal tetap perlu. Karena ada yang lebih penting daripada ilmu yang dipelajari dalam pendidikan formal, yaitu wawasan, logika dan jaringan. Itulah yang dikembangkan oleh orang-orang hebat yang sukses di bidangnya.

Bill Gates boleh putus kuliah dari Harvard. Akan tetapi ia punya jaringan teman-teman sevisi yang mewujudkan mimpinya membuat sistem operasi komputer dengan antar-muka berbasis grafis yang ramah dan mudah digunakan. Wawasannya pun jelas terasah karena ia tahu saat itu belum ada yang mewujudkan idenya. Demikian pula logikanya, baik logika algoritma numerik maupun logika bisnisnya pun jalan seiring. Maka terciptalah Microsoft Windows yang mendunia dan nyaris memonopoli pasar sistem operasi dengan GUI-nya yang indah dan disukai pengguna.

Banyak yang mengidentikkan kebahagiaan dengan kesuksesan. Sementara kesuksesan dianggap setali tiga uang dengan kekayaan. Padahal, itu tidak betul.

Kebahagiaan juga tidak berarti kita harus selalu tersenyum atau tertawa. Karena itu berarti kebahagiaan identik dengan kesenangan dan rasa senang. Padahal, kebahagiaan jauh lebih luas daripada itu.

Kebahagiaan bisa didapat dari banyak hal. Salah satu aspek yang sering diajarkan orang-orang tua di Jawa adalah sikap “nrimo ing pandum”. Dalam Islam, dikenal istilah “qona’ah”. Ini merupakan perwujudan sikap menerima apa yang kita dapat -dengan pengertian dianugerahkan oleh Tuhan sebagai berkah- setelah berikhtiar. Jadi, semua harus didahului ikhtiar atau usaha, bukan dengan berpangku tangan dan berkeluh-kesah.

Adversity Quotient adalah kemampuan untuk “nrimo ing pandum” atau “qona’ah” tadi. Dalam segala yang kita hadapi dan terima, kita harus mampu mencari “blessing in disguise”-nya. Dalam setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Ini berarti, pribadi dengan AQ tinggi akan mampu mencari jalan keluar atau solusi dari masalahnya dengan berupaya memecahkan sumber masalahnya langsung, bukan dengan berkeluh-kesah dan menyalahkan orang lain. Ia akan tangguh berjuang menghadapi hidup dan menaklukkannya. Dalam proses itulah kebahagiaan diraih. Dengan menyikapi hidup sebagai arena perjuangan, pembelajaran, pertemanan dan berbagi tanpa henti, niscaya kebahagiaan hidup itu akan tampak realistis dan bisa dicapai segera tanpa perlu menunggu sukses atau kaya lebih dulu.

[Tulisan ini pertama kali diposting di Kompasiana, 10 Februari 2010]

Suami, Pemuka Agama dan Tuhan

2010-01-20T05:56:00.000-08:00

Semalam, seorang karyawati saya “curhat” tentang keluarganya. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak bahagia dalam kehidupan pernikahannya. Menurut pengamatan saya dan partner saya yang berlatar belakang psikologi, sejatinya yang bersangkutan sudah mengalami “KDRT psikis”. Artinya, ia memang tidak ditampar atau semacamnya, tapi direndahkan derajatnya sebagai istri dan manusia dengan kata-kata dan perbuatan yang menghina.

Apa sebabnya?

Sang suami merasa begitu dekatnya dengan Tuhan, sehingga sang istri harus “patuh bongkokan” kepadanya. Setiap perkataan dan tindakannya adalah benar karena sang suami merasa dialah yang paling tahu tentang Tuhan dan hukum-hukumnya. Hal itu diterapkan di setiap konteks kehidupan sehingga sang istri senantiasa berada dalam posisi “selalu salah”. Ya, siapa lagi yang Maha Benar selain Tuhan kan?

Peran sebagai “wakil Tuhan” atau “juru bicara Tuhan” inilah yang kerap diambil pula oleh para pemuka agama di bumi, dari agama apa pun. Sayangnya, kerapkali kekuasaaan Tuhan yang diambil hanyalah yang berupa kekuasaan untuk bertindak. Artinya, sifat Tuhan yang direnggut hanyalah yang berupa Maha Kuasa, Maha Raja, Maha Penentu, Maha Benar, Hakim Tertinggi, dan semacamnya. Akan tetapi sifat Tuhan yang lain dimana di dalamnya terdapat dimensi welas asih justru tidak diminati. Sebutlah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Memelihara dan sebagainya. Bisa jadi ini manusiawi, apalagi merujuk pada Nietzsche, tiap manusia memang memiliki “kehendak untuk berkuasa”.

Dalam konteks inilah kemudian saya merasa suami karyawati saya itu dan sementara pemuka agama yang mengklaim mewakili umat lantas bisa diletakkan dalam keranjang yang sama. Mereka sama-sama merasa berhak untuk mengatur hidup orang lain. Bila suami karyawati saya itu merasa berhak mengatur peri kehidupan istrinya hingga ke detail terkecil “atas nama Tuhan”, maka para pemuka agama beranjak ke tataran lebih luas: merasa berhak mengatur peri kehidupan umatnya. Mereka merasa perlu dan berhak mengatur peri kehidupan umatnya hingga ke masalah rambut dan cara berpakaian. Karena mereka yakin itu bagian dari kebenaran yang dianut.

Masalahnya, kita tahu bahwa kebenaran itu relatif. Konon, hanya kebenaran Tuhan yang mutlak. Namun pertanyaan filosofis akan mengemuka lagi: Tuhan yang mana atau Tuhan-nya siapa yang benar?

Artinya, dipandang dari kacamata hermeneutika, kita harus memperlakukan setiap dalil agama sebagai teks belaka. Sementara dalil agama itulah yang dijadikan landasan bagi para pemuka agama untuk menetapkan hukum. Dalil itu merupakan buah karya manusia dan jelas relatif kebenarannya. Sayangnya, kerapkali dalil itu diperlakukan sesuci Tuhan sendiri. Padahal, kerapkali dalil jelas-jelas dibuat oleh manusia. Dalam hal ini, kemudian para pembuat dalil memposisikan dirinya sebagai yang paling tahu mengenai kehendak Tuhan. Padahal, sebagai teks, dalil itu paling jauh merupakan tafsir dari kehendak Tuhan saja. Dus, itu belum tentu benar. Akan tetapi, dengan studi dan prasyarat ketat, pada akhirnya akan tercapai konsensus tentang adanya hukum yang harus ditetapkan. Meminjam istilah Jean Jacques Rousseau, momentum itu kemudian akan menjadi “kontrak sosial”. Dan “kontrak sosial” itu kemudian akan menjadi sesuatu yang mengikat dan diikuti umat. Sama halnya dengan hukum negara, meski tidak sempurna, toh tetap harus diikuti oleh warga negara bersangkutan.

Namun ada perbedaan karakter antara hukum negara dengan hukum agama, yaitu pada dalil tadi. Dalil hukum agama dinisbahkan kepada Tuhan, maka lantas dianggap sebagai mutlak. Dan para pelaksananya terutama para pemuka agama merasa pula sebagai bagian dari kemutlakan itu.

Saya lantas teringat film Bruce Almighty (2003) yang pemeran utamanya Jim Carrey. Di situ, Bruce ‘dipinjamkan’ kekuatan Tuhan, namun ternyata, ia menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Bahkan untuk skala yang sangat kecil, seperti demi menarik hati kekasihnya saat kencan, Bruce menarik bulan mendekat ke bumi. Akibatnya, terjadi kekacauan cuaca termasuk terjadi tsunami di Jepang. Saat ditegur Tuhan (diperankan oleh Morgan Freeman), barulah Bruce sadar bahwa ia telah memilih sifat Tuhan yang menyenangkan saja. Beban tanggung-jawab sebagai Tuhan Yang Maha Pemelihara, Maha Adil dan sifat-sifat yang seperti ‘kewajiban’ diabaikannya.

Apabila ‘gaya’ Bruce itu diterapkan dalam kehidupan nyata, niscaya akan terjadi ‘musibah’. Ada korban yang akan jatuh. Dalam rumah tangga karyawati saya di atas, korbannya adalah sang istri dan anak-anaknya. Sementara dalam konteks para pemuka agama yang merasa mewakili Tuhan tadi, tentu korbannya adalah umat, baik yang beragama sama dengan para pemuka agama maupun yang tidak. Karena dalam konteks bangsa, sesungguhnya kita semua berada dalam satu bahtera rumah tangga yang sama, seperti halnya suami dan istri yang semestinya saling mendukung dalam menerjemahkan kehendak Tuhan.

[Tulisan ini pertama kali diposting di Kompasiana, 20 Januari 2010]

Curcol alias Curhat Colongan

2010-01-12T05:47:00.000-08:00

Warning! Curcol alert!

Itu tulisan peringatan yang biasa saya cantumkan saat hendak menulis di blog pribadi saya bila isinya berkaitan dengan permasalahan pribadi yang hendak saya sharing sebagai pelajaran bagi semua. Ini saya lakukan karena blog saya adalah blog yang berisikan aneka hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan. Makanya, namanya Life School alias sekolah kehidupan. Namun, saya tak ingin orang merasa membuang waktu membaca tulisan saya yang nyatanya cuma berisi curhat alias curahan hati, istilah populer untuk “mengeluh” yang kalau dihaluskan bisa juga berarti “berbagi”. Saya tak ingin mereka kecewa atau “illfeel”. Karena saya juga merasakan hal ini saat membaca blog atau note di FaceBook dari beberapa teman yang isinya cuma “curcol” belaka. Misalnya ia cerita sedang sedih karena ikan koinya mati. Yeah, kita memang bisa sok simpati. Tapi jujur saja, who the hell will really care about his/her fish actually? :D

Akan tetapi, saya berupaya memberikan suatu sharing yang dapat berguna buat semua. Minimal, ada hikmah atau penyadaran yang bisa diperoleh dengan membacanya. Misalnya saya bercerita bagaimana pengalaman saya saat menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden/wakil presiden dalam Pilpres 2009 lalu (baca lagi artikelnya di sini). Tentu ini menarik karena tidak semua orang memiliki kesempatan tersebut. Hanya saja terkadang ada luapan emosi di dalamnya seperti kesulitan saya mendapatkan akses ke tim pendukung lain, padahal sesama pendukung capres/cawapres yang sama. Di sisi ini saya melakukan “curcol” yang bisa jadi tidak semua orang suka membacanya. Maka, terkadang saya merasa perlu melakukan “warning”.

Dalam dunia nyata, seringkali saya mendapati orang-orang yang saya temui juga kerap melakukan “curcol”. Padahal, tak jarang mereka baru bertemu saya untuk kali pertama. Dan seringnya juga mereka melakukan itu tanpa permisi. Misalnya dalam perjalanan melakukan survei ke suatu lokasi, pegawai dari klien yang mengantarkan saya bercerita tentang anaknya yang nakal. Walah, padahal kami sedang bekerja. Dan rupanya itu sering terjadi di Indonesia. Masalah pribadi yang termasuk ranah privat malah diumbar sendiri oleh yang bersangkutan ke orang lain yang berarti melemparkannya ke ranah publik.

Padahal, di luar negeri orang mati-matian mempertahankan privasinya. Apalagi kalau mereka orang termasyhur. Tapi di sini, malah sepertinya ‘berlomba’ agar orang lain mengetahui masalah pribadi mereka. Dan itu kerapkali juga dilakukan melalui blog.

Saya bukan tak pernah melakukan itu. Mungkin malah sering. Tapi saya mencoba tidak “curcol” ke sembarang orang. Kalau pun saya melakukannya melalui tulisan di blog yang jelas ranah publik, tentu saya berharap agar ada manfaatnya bagi orang lain. Tapi kalau begitu pribadinya ya saya akan cari waktu bertemu dengan sahabat untuk “curhat beneran” yang bukan colongan. Artinya, saya sudah minta izin kepada yang bersangkutan untuk curhat dan bukan ‘nyolong’ seperti pegawai klien saya tadi. Karena kalau dicolong kan jelas kita mengambil hak orang lain toh? Itu berarti kita zalim. Makanya ,saya berusaha sedapat mungkin tidak curcol. Meminjam lirik lagu “Begadang”-nya Bang Rhoma Irama, ia berkata “jangan begadang kalau tak ada perlunya”. Maka juga jangan “curcol” kalau tak ada manfaatnya. Begitu…

[Tulisan ini pertama kali diposting di Kompasiana, 12 Januari 2010]

Headline Kompasiana & Google Search Rank

2010-01-09T19:27:00.000-08:00

Dua hari lalu, tepatnya hari Kamis (7/1) tulisan saya yang mengulas mengenai buku ‘tandingan’ atas buku George Junus Aditjondro diposting di Kompasiana.com. Tanpa dinyana, cuma dalam hitungan beberapa menit ternyata tulisan tersebut dianggap pantas untuk ditempatkan sebagai headline di blog milik situs portal berita terbesar di Indonesia tersebut.

Sebagai blog yang merupakan bagian inheren dari situs Kompas.com sebagai media terbesar di tanah air, Kompasiana memang lebih baru. Blog ini baru didirikan pada 22 Oktober 2008. Jumlah pengunjung blog site ini seperti ditulis Pepih Nugraha -admin Kompasiana- menurut Google Analytics terhitung sejak 28 Desember 2008 hingga 27 Januari 2009 sebanyak 125.542 dengan jumlah halaman yang dibaca 228.980 (klik di sini). Kalau dirata-rata, per hari pengunjung blog Kompasiana dikunjungi 4.000 kali. Saya tidak bilang 4.000 orang karena jumlah hits dihitung dari jumlah kunjungan ke halaman (page) tertentu. Sehingga, satu orang dari satu alamat I.P. (Internet Protocol) bisa berkunjung berkali-kali. Walau menurut tulisan Pepih ada 92.160 unique visitor -pengunjung tetap yang memang selalu membuka dan membaca Kompasiana- namun tetap saja itu merupakan hitungan dari alamat I.P. Selain adanya proxy, seseorang mungkin saja mengakses dari berbagai tempat. Maka, angka unique visitors pun tetap hanya bisa dihitung sebagai angka pengakses per alamat I.P., bukan sebagai orang.

Angka besar ini penting apalagi bagi sebuah situs internet yang bertujuan promosi. Walau blog bersifat social community site, namun tingginya hits menunjukkan makin pentingnya blog tersebut bagi para web surfer. Makin tinggi hits suatu situs, baik itu web site atau blog site, maka makin tinggi pula popularity rank-nya. Dengan demikian kans untuk terindeks di urutan atas mesin pencari makin tinggi.

Saya pun penasaran mengecek google search rank atas tulisan saya tersebut. Karena Kompasiana sudah terindeks di google, maka pasti dalam hitungan detik semua tulisan di sana akan terindeks pula di google. Benar saja, dengan kata kunci (keyword): “resensi hanya fitnah” (”hanya fitnah” adalah dua kata awal dari judul buku tandingan tersebut. Baca postingan hari Kamis kemarin di sini), tulisan saya sudah terindeks di google, mesin pencari paling populer dan terbanyak digunakan di jagat maya.

Hanya saja saya agak heran, kenapa tautan (link) atas tulisan saya tersebut hanya berada di peringkat keempat (lihat gambar yang dilingkari merah)? Ternyata setelah saya cermati, ketiga tautan lain di atas tautan tulisan saya ternyata cuma tautan pemancing. Ini adalah trik yang lazim digunakan dalam SEO (Search Engine Optimization). Dengan algoritma khusus, software mencari keyword yang sedang banyak digunakan web surfer. Lantas, keyword tadi segera dijadikan tautan di situs yang sebenarnya hanya berfungsi sebagai landing page. Kalau pengunjung mendatangi situs-situs itu, cuma akan mendapati situs kosong berisi aneka tautan belaka. Kebanyakan tautan justru iklan yang isinya menawarkan aneka program “cepat kaya tanpa kerja”. Karena efektifnya software tersebut, mereka mampu memanfaatkan glitch yang terdapat di search engine bot.

Saya pun mengurut dada. Kini mencari uang tampaknya seperti menghalalkan segala cara. Termasuk melakukan penipuan melalui teknologi canggih seperti website. Pengunjung yang tertipu mendatangi situs pemancing tadi untuk mencari tulisan tertentu, diharapkan mengklik tautan lain yang akan berujung pada situs yang menawarkan program “cepat kaya tanpa kerja” tadi. Apalagi di banyak negara, ranah maya ini belum masuk jangkauan hukum secara memadai. Indonesia walau punya UU ITE, jelas masih jauh dari mampu untuk menjerat “kejahatan terselubung” semacam ini.

Padahal, fungsi SEO sejatinya mulia. Ia merupakan alat pemasaran di dunia maya, sebagai bagian dari viral marketing. Namun, karena jatuh ke tangan para ‘bandit maya’, maka alat itu pun berubah jadi berbahaya. Karena itu, bila mencari tulisan dengan mesin pencari, perhatikan benar kemana tautan itu berlabuh. Hanya klik jika tautannya ke situs terpercaya (ditandai dengan tulisan tautan berupa http://www……… berwarna biru dengan font lebih kecil di bawah penjelasan isi judul yang didapat mesin pencari). Seringkali situs yang cuma situs pemancing berciri ada kata “money”, “click”, “SEO”, “rating”, atau semacamnya. Maka, dalam kasus tulisan postingan saya di Kompasiana, sejatinya tulisan saya berada di rank pertama dalam google search di atas. Karena tiga tautan lain di atas tautan tulisan saya cuma landing page kosong. Abal-abal belaka!

[Tulisan ini juga diposting di Kompasiana, 9 Januari 2010]

Hanya Fitnah & Cari Sensasi: George Revisi Buku (Resensi/Ulasan Pribadi)

2010-01-07T02:03:00.000-08:00

Kalau meresensi buku ini, sebenarnya lucu. Kenapa? Karena isi buku ini sebenarnya hanyalah resensi. Jadinya, ya resensi atas resensi. Memang, menurut penulisnya sendiri Setiyardi Negara saat launching kemarin, mulanya tulisannya memang resensi. Tapi karena panjang lantas dijadikan buku. Rupanya, buku itu dimaksudkan sebagai jawaban atau bantahan “tidak resmi” atas buku George Junus Aditjondro yang kontroversial: Membongkar Gurita Cikeas: di Balik Skandal Bank Century (resensi bisa klik di sini). Sebabnya buku ini ditulis oleh seorang wartawan, bukan dari pihak yang merasa dirugikan akibat penulisan buku George, walau saat peluncuran penulisnya didampingi oleh Direktur Riset & Publikasi Akbar Tandjung Institute Alfan Alfian. Dalam kata pengantarnya di halaman 4, penulis buku ini menyatakan jelas maksud ini: “Secara singkat, buku ini ingin memberikan sudut pandang berbeda atas buku karya George. Saya menilai George terlalu gegabah dalam menarik kesimpulan hanya berdasar data sekunder yang belum diverifikasi. Secara serampangan dia menganggap sumber informasinya, yang berupa kliping media massa yang masih sumir, sebagai kebenaran.”

Kalau buku George dibilang tidak bermutu oleh sebagian kalangan, saya tidak tahu musti memakai kata apa untuk menilai isi buku ini. Sebagai resensi, penulisnya memang cukup awas dalam mengamati halaman per halaman buku yang diresensinya. Akan tetapi, sebagai sebuah buku, apalagi dimaksudkan sebagai “jawaban” atas buku lain, buku setebal hanya 31 halaman ini sangat jauh dari memadai. Saya sampai tertawa saat membaca isi buku ini (mohon maaf saya ilustrasikan dengan foto di atas ). Walau saya harus mengacungkan jempol atas kemasan lux buku ini. Tidak hanya dicetak di atas kertas art paper 120 gr, tapi juga seluruh halamannya berwarna! Informasi yang saya dapat buku ini akan dijual seharga Rp 15.000,00 per edisi. Menjadi pertanyaan bagi saya karena ada statement dari penulis buku ini bahwa ia membuat buku untuk cari untung. Secara finansial, apalagi dengan rabat toko buku sebesar 35 %, rasanya kecil kemungkinan ada keuntungan dari penjualan buku ini. Malah, bisa jadi defisit. So, pertanyaannya, dari mana defisit itu ditutup? Apalagi penulis buku ini sekaligus adalah pimpinan penerbit buku ini sendiri atau istilahnya “self publishing”. Hebat!

Sekarang, mari kita lihat isi buku ini.

Dimulai dengan prolog yang berupa kronologis penerbitan buku karya George yang dipaparkan dalam bentuk narasi, bukan pointers. Cukup rinci walau penulis buku ini justru kembali mengulang kesalahan George, banyak mengutip dari media. Satu contoh dari halaman 6, dituliskan pendapat Amien Rais tentang buku ini: “Seperti dikutip berbagai media, mantan Ketua MPR RI ini mengaku…”. Kata “seperti dikutip berbagai media” pun sulit diverifikasi, media yang mana? Hanya saja, untuk kredit foto, saya acungkan jempol bagi penulisnya karena ia dengan gentle menyebutkan sumbernya yang semuanya dari situs internet.

Bagian berikutnya setelah prolog diberi judul “Fenomena Isi Buku”. Setelah mengawali kalimatnya di bagian ini dengan kembali menegaskan bahwa buku George “tidak didukung data dan fakta yang akurat”, penulis cukup cermat merangkum adanya tiga fenomena dalam buku George (p.10):

Tudingan jaringan bisnis dan politik Presiden dan keluarganya.
Tudingan pemanfaatan jaringan, untuk pemenangan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009.
Tudingan keterkaitan jaringan dengan dengan kasus Bank Century.

Sayangnya, setelah cukup cermat membuat pointers tadi, dalam bagian selanjutnya yaitu “Meninjau Isi”, penulis tidak membangun argumen jawaban atau bantahan atas buku George yang dianggapnya “hanya bersumber pada data sekunder belaka” dengan data lagi. Ia hanya mengulang-ulang berbagai kalimat senada seperti kalimat barusan. Misalnya, “Entah dari mana George tahu tentang uang simpanan Boedi Sampoerna dan Hartati Moerdaya di Bank Century?” (p. 12.), atau “Penulis bahkan tidak melampirkan sumber referensi dari laporan tersebut. Sehingga informasi ini sama sekali tidak dapat dipercaya. Tingkat distorsi atas data ini sangat kuat.” (p. 13). Intinya penulis menyerang banyak digunakannya kalimat hipotesis dalam buku George, yang menurutnya diakibatkan oleh ketidakyakinannya pada opininya sendiri.

Menurut hemat saya, bila memang buku ini hendak dijadikan jawaban atau bantahan yang lebih “ilmiah” daripada buku George, semestinya ketiadaan atau kekurangan data dalam buku George dibalas dengan data. Misalnya untuk pernyataan di halaman 12 yang saya kutip di atas, ia menuliskan “berdasarkan data yang diperoleh dari Divisi Pelayanan Nasabah Bank Century seperti ditunjukkan oleh Mr.X selaku kepala divisinya kepada penulis, uang simpanan Boedi Sampoerna di bank tersebut hanya 18 juta dollar saja.” Dengan begitu, maka sontak bangunan argumen prasangka George akan runtuh berantakan. Karena tidak ada data tandigan, maka keseluruhan buku cuma seolah hanya mengatakan satu hal saja: “George bohong! Tidak ada data valid untuk isi bukunya!”

Bahkan tanpa disadarinya, penulis terkesan menulis buku ini agak tergesa-gesa sehingga gaya George pun juga dipakainya. Misalnya di halaman 19-20 ia melakukan bantahan terhadap “keterkaitan promosi Batik Allure dengan Ibu Negara Any Yudhoyono” dengan kalimat “Publik tahu, Allure Batik memulai suksesnya berawal dari sebuah garasi di Kawasan Simpruk, Jakarta. Modal awalnya Rp100juta”. Wait a minute, publik mana yang tahu soal Allure Batik? Saya saja yang merasa cukup “beredar” baru tahu soal Allure Batik dari buku George. Meski ada kalimat “Begitu Ade Kartika, Wakil Direktur sekaligus co-owner Allure Batik bercerita (p.20) yang menandakan penulis melakukan wawancara, namun disayangkan ada asumsi yang terkesan pembelaan bertubi-tubi. Coba baca kalimat berikut: “Bukankah tugas setiap warga negara, apalagi sebagai Ibu Negara untuk mempromosikan karya anak bangsa. Batik jelas merupakan milik bangsa Indonesia. Dan setiap produsen yang ingin mempromosikan barang dagangannya, pasti akan menggunakan bintang iklan yang layak jual. Ini teori promosi yang sederhana. kalau ada produk yang membutuhkan ikon atau bintang iklan untuk sebuah tema provokasi dan sensasional, mungkin George Aditjondro akan dipilih produsen untuk ikonnya.” (p.20). Kalimat ini yang diakhiri dengan kalimat sinis kepada George adalah asumsi dari “logika berpikir ala simsalabim”, sebuah istilah yang oleh penulis justru diterakan kepada George (p.18).

Batik memang milik Indonesia. Tapi siapa bilang batik hanya bisa diwakili oleh satu produsen saja bernama “Allure Batik” ? Logikanya, kalau memang ingin memajukan batik Indonesia saja, tidak perlu memilih satu merek (brand) tertentu, namun justru menyebutkan kalau batik yang dipakai asal daerah mana. Misalnya batik Pekalongan, atau menyebut pola motif seperti batik Kawung atau Sido Mukti asal Yogyakarta. Di sini penulis jatuh pada argumen yang terkesan tendensius, terlalu bersemangat membela satu pihak seraya menjatuhkan pihak lain.

Meski saya setuju pada argumen dasarnya bahwa buku Aditjondro sangat kekurangan data dan rujukan, seperti juga saya tuliskan dalam resensinya, namun disayangkan buku jawaban atau bantahan ini juga tidak menyertakan data, rujukan atau refernsi pembanding. Sehingga 12 halaman “resensi” tentang isi buku Aditjondro semata pengulangan atas argumen dasar itu saja. Masih untung fotonya besar-besar dan berwarna, sehingga menyejukkan mata memandangnya. Saya juga memuji kerajinan penulis mengikuti dan mencatat kapan jadwal penayangan bantahan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tulisan George di berbagai stasiun televisi. Sayangnya isi bantahan pihak-pihak itu saat bicara di televisi malah tidak ditulis dengan jelas.

Di akhir buku, ada bagian “Epilog” sebelum “Tentang Penulis”. Di sini malah penulis dengan fatal justru cuma copy-paste berita internet, dengan sumber cuma tiga: VIVAnews, ANTARA News, dan detikNews. Padahal, kalau mau sedikit rajin, penulis bisa membuat epilog berupa argumen pamungkas yang akan meruntuhkan argumen buku George secara total. Apalagi, penulis berpengalaman sebagai wartawan Tempo sama dengan George. Seharusnya sebagai “saudara seperguruan” penulis bisa tahu teknik penulisan yang efektif untuk membantah tulisan orang lain.

Kesimpulannya, baik buku George maupun jawabannya ini sama-sama kurang data primer. Hanya saja sebagai pionir, buku George memiliki daya kejut lebih di pasaran. Apalagi isinya kontroversial yang bisa jadi bahan gosip di warung kopi. Maka, kalau buku jawaban lain akan ditulis, akan lebih baik bila bisa “menghabisi” buku George dengan data primer yang telak. Dengan begitu, maka citra SBY dan pemerintahannya serta para pendukungnya yang “dicemarkan” buku George akan terkoreksi signifikan.

[Tulisan ini juga diposting di Kompasiana, 7 Januari 2010]

Ajari Aku Membaca

2010-01-05T12:44:00.000-08:00

Hanya gara-gara menulis dan memposting tulisan di Kompasiana yang meminta agar kita semua bersikap bijak saat menilai pemberian gelar pahlawan bagi Gus Dur, seorang Kompasianer memberi tanggapan ‘bijak’: “saya sarankan anda banyak baca dulu baru nulis……” Sebuah serangan langsung kepada pribadi penulis, bukan materi tulisannya.

Tadinya, saya sempat tersentak, tapi cuma beberapa detik karena kemudian saya tertawa. Kenapa? Karena seperti biasa, tanggapan berupa kritik pedas bahkan cenderung menyerang di forum apa pun termasuk di Kompasiana dan situs social blog serupa berasal dari nickname beridentitas tidak jelas dan tanpa foto pula. Jadi, kalau saya marah, marah sama siapa? Wong orangnya ngumpet gitu kok… Hehehe

Tapi lantas saya jadi merenung, berapa banyak buku yang saya baca akhir-akhir ini? Saya memang alhamdulillah senang mengkoleksi buku. Hingga kini, rasanya sudah lebih dari 1.000 buku yang saya miliki (saya punya setidaknya empat lemari setinggi 2 meter penuh buku). Kalau seorang perokok punya ‘prinsip’ lebih baik tidak makan daripada mulut asem tidak merokok, saya justru lebih baik menghemat uang makan untuk membeli buku. Biasanya, setiap ada pameran buku besar, saya akan memborong karena itulah kesempatan mendapatkan buku dengan harga murah, meski terkadang banyak yang kedaluarsa. Alhamdulillah juga saya punya sejumlah kenalan yang bekerja untuk sebuah korporasi pemilik jaringan buku terbesar di Indonesia, sehingga saat beli buku ada discount karyawan yang bisa dipakai (dengan cara titip beli tentunya). Tapi sebagian besar buku justru saya dapat dari membeli tanpa discount karena masalah updatenya. Kalau menunggu discount keburu basi. Hehe.

Buku terbaru yang saya baca tentu adalah Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century yang resensinya telah pula saya tulis di sini. Sebelumnya, karena saya hadir saat launching, pada bulan Desember 2009 saya juga telah melahap 2 buku karya Chappy Hakim dan 2 buku karya Eileen Rachman. Selain itu juga ada 4-5 buku -ada yang berbahasa Inggris- bersifat teknis kompetensi berkaitan dengan profesi saya sebagai konsultan SDM. Jadi di bulan Desember 2009 saja setidaknya saya membaca sekitar 10 buku. Itu belum dihitung buku sumber -berbahasa Indonesia, Inggris, Arab dan Parsi- yang harus saya baca untuk menyelesaikan tesis saya. Saya jadi ingat, dulu waktu menyelesaikan skripsi saya yang setebal 300 halaman lebih (sampai kini masih memegang “rekor” skripsi paling tebal di jurusan saya), saya harus melahap sekitar 100 buku berbahasa Indonesia, Inggris dan Jerman.

Kalau dihitung bacaan dari koran, majalah dan situs internet, wah saya tak tahu lagi kuantitasnya. Karena di rumah saya berlangganan empat koran setiap hari. Itu pun terkadang masih nambah lagi dengan beli eceran di jalan. Internet, kalau sedang bisa buka komputer dan koneksinya bagus, pasti banyak tulisan saya baca.

Teknik membaca saya adalah “fast reading”, bukan “linear reading” (ada buku yang khusus membahas soal teknik ini). Artinya, dengan kecepatan ala scanner saya mencoba menangkap ide tulisan. Karena kalau baca satu-satu kata per kata, jelas saya tidak punya waktu. Apalagi profesi saya menuntut banyak detail yang harus diselesaikan dan perjalanan ke luar kantor. Banyak klien yang hanya mau ditemui langsung oleh saya selaku pimpinan perusahaan. Sayangnya, saya belum punya cukup sumber daya untuk memiliki “executive summary”. Walau ada karyawan yang sempat saya tugaskan untuk itu, tapi belum optimal.

Karena merasa kurang optimal itu, mungkin saya harus kembali “belajar membaca”. Apalagi, menurut Kompasianer pengkritik saya tadi, saya kurang banyak membaca. Saya malah berterima kasih. Karena dengan begitu, saya lantas membongkar koleksi saya untuk mencari buku-buku yang ditulis Gus Dur maupun tentang Gus Dur. Malah jadi tercetus ide untuk menulis buku khusus soal ini. Andai dalam satu-dua pekan bisa selesai, mungkin bisa diterbitkan. Cuma kendalanya ya itu tadi… waktu.

Yeah…. Rasanya saya harus terus belajar membaca lebih banyak lagi… dan lagi… dan lagi…. Karena di dunia ilmu pengetahuan seluas ini, pengetahuan kita akan selalu seperti anak kecil belaka.

[Tulisan ini juga diposting di Kompasiana, 5 Januari 2010 ]

Pantaskah Gus Dur Diangkat Sebagai Pahlawan?

2010-01-04T02:14:00.000-08:00

Hari ini, dalam rapat paripurna DPR, sempat mencuat usul menjadikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Pahlawan Nasional. Wacana ini memang telah muncul semenjak Presiden keempat negara kita itu wafat pada 30 Desember 2009 lalu. Uniknya, bukan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang mengusulkannya, melainkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan Fraksi Partai Golongan Karya (FPG). Dalam kesempatan berbeda, ada pernyataan bahwa FPKB mengajukan usulan resmi melalui surat langsung kepada Presiden SBY. Jadi tidak melalui rapat paripurna DPR. Dalam usulan di rapat paripurna DPR itu, usulan anggota kedua fraksi tadi dimentahkan oleh Ruhut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat. Ia menganjurkan agar usulan itu diagendakan di kesempatan lain.

Terlepas dari adanya mekanisme teknis seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 200, kita patut mempertanyakan: Pantaskah Gus Dur diangkat sebagai Pahlawan?

Sebenarnya, apa saja sih jasa-jasa Gus Dur bagi negara? Ia menjabat Presiden keempat RI dalam waktu singkat (20 Oktober 1999-23 Juli 2001), hanya sekitar 22 bulan atau kurang dari 2 tahun. Dalam kurun waktu itu, prestasi yang banyak diingat orang adalah pemihakannya pada pluralisme dan multikulturalisme. Ia adalah Presiden yang membolehkan kembali pertunjukan budaya China/Tionghoa di hadapan publik. Gus Dur juga menjadikan Imlek sebagai hari libur resmi nasional sekaligus mengakui Khong Hu Cu (Konfusianisme) sebagai agama resmi negara. Gus Dur juga mengganti nama provinsi Irian Jaya menjadi Papua, nama awalnya. Intinya, Gus Dur berupaya merangkul semua kalangan.

Namun harus diingat bahwa Gus Dur sendiri kerap tidak bijak semasa menjadi Presiden RI. Hampir setiap habis shalat Jum’at, publik dikagetkan dengan pernyataan-pernyataan kontroversial dari Gus Dur. Bahkan dalam kunjungan ke luar negeri yang luar biasa banyak itu (Gus Dur melakukan tak kurang dari 21 kali perjalanan ke lebih dari 50 negara) Gus Dur seringkali berkomentar pedas tentang situasi dalam negeri. Ia bahkan pernah mengeluarkan statemen akan adanya rencana makar terhadap dirinya yang dirancang di jalan Lautze-Jakarta Pusat. Sebuah statemen yang kemudian tak terbukti.

Dalam konteks PKB, partai yang dibidani kelahirannya olehnya sendiri, Gus Dur juga kerap kurang mampu bersikap bijak dan demokratis. Berkali-kali ia melakukan pemecatan sepihak kepada Ketua Umum Dewan Tanfidz (sama dengan Ketua Umum DPP). Memang, menurut AD/ART partai itu, sebagai Ketua Dewan Syuro’ (setara dengan Dewan Pembina) ia berhak melakukan itu. Akan tetapi, konflik itu menunjukkan bahwa Gus Dur tidaklah sedemokratis seperti dicitrakan.

Saya malah curiga, jangan-jangan upaya “mempahlawankan” Gus Dur hanya upaya mengambil simpati dari kaum nahdliyin. Ingat, karena tidak berhasil memenangkan konflik terakhir di PKB dimana keponakannya Muhaimin Iskandar tetap duduk sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz meski sudah dipecatnya, Gus Dur menyerukan golput dalam Pemilu 2009 dan menganjurkan agar warga nahdliyin tidak memilih PKB. Kalau memang tindakan itu bisa dijadikan ukuran, massa nahdliyin pengagum Gus Dur bisa dianggap sebagai “massa mengambang” yang patut diperebutkan simpatinya.

Kecurigaan lain adalah ini merupakan upaya agar sekaligus dapat menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional juga. Terbukti, Golkar sudah mengajukan usulan itu di DPR, meski baru berupa wacana dan belum berupa usulan resmi. Kalau kita mau adil, sebenarnya jasa-jasa Soeharto jauh lebih banyak daripada Gus Dur. Akan tetapi, rakyat masih belum lupa mengapa Presiden terlama Indonesia itu dilengserkan dalam Reformasi 1998. Masih ada luka yang belum terobati. Karena itu, jangan sampai usulan menjadikan Gus Dur sebagai pahlawan menjadi legitimasi pula untuk “mempahlawankan” Soeharto.

Janganlah ini menjadi euforia sesaat. Euforia sama yang muncul saat Paus Yohanes Paulus II wafat tahun 2005. Banyak bermunculan wacana agar menjadikannya sebagai Santo. Padahal, dalam tradisi dan hukum gereja Katolik, tidak mudah menjadikan seseorang sebagai Santo/Santa. Selain harus melalui proses pengusulan dan pembuktian, ada tahap beatifikasi (menjadikan seseorang sebagai beato/beata) yang diratifikasi oleh uskup sedunia. Maka, hingga kini pun Paus yang dianggap berjasa banyak bagi dunia itu belum juga dijadikan Santo, yang notabene adalah “pahlawan” bagi umatnya. Maka, seyogyanya kita juga tidak terburu-buru menjadikan almarhum Gus Dur dan Soeharto sebagai Pahlawan, apalagi cuma demi meraih simpati rakyat pemujanya. Semua harus dikaji lebih dulu dengan baik, bijak dan hati-hati demi kepentingan bangsa.

[Tulisan ini juga diposting di Kompasiana dan Politikana, 4 Januari 2010]

Membongkar Gurita Cikeas: di Balik Skandal Bank Century (Sebuah Resensi Pribadi)

2009-12-30T22:44:00.000-08:00

Maafkan saya, seharusnya kemarin saya memposting tulisan mengenai buku yang sedang jadi perbincangan hangat di media massa karena tiba-tiba “menghilang”. Namun saya baru kembali dari luar kota menjelang tengah malam, maka hari ini saya tuntaskan janji itu. Ya, buku apalagi yang hendak saya ulas kalau bukan Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century karya George Junus Aditjondro.

Membaca cepat (screening) buku ini, saya mendapatkan kesan buku ini memuat banyak fakta yang belum banyak diketahui umum. Ini seolah sesuai dengan kehebohan yang ditimbulkannya, sampai-sampai SBY sendiri memerlukan diri untuk bereaksi, termasuk melalui juru bicaranya. Akan tetapi, begitu membaca lebih cermat, akan tampak kalau buku ini sebenarnya adalah kumpulan tulisan yang pernah dipublikasikan di media massa, baik cetak maupun elektronik, hanya saja ditulis ulang dan disambung-sambungkan. Kalau kata orang Jawa, othak-athik gathuk. Itu ditambah sedikit ulasan opini dari George sendiri terhadap fakta yang ada.

Judul buku ini menjadi bagian pertama –bukan bab karena buku ini tak beralur sistematis- berjudul sama. Dari bagian pertama ini, tampak jelas bahwa 3 halaman pembuka tersebut merupakan “ramuan” George sendiri terhadap pemberitaan media massa yang seolah tak saling berhubungan. Intinya, ia menyatakan di p. 14: “Selain merupakan tabir asap pengalih isu, penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandara M. Hamzah oleh Mabes Polri dapat ditafsirkan sebagai usaha mencegah KPK bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam membongkar skandal Bank Century.” Ia meneruskan dengan menyebutkan nama Boedi Sampoerna dan Hartati Murdaya yang disebutnya sebagai penyumbang logistik SBY dalam Pemilu lalu. Masih ditambah lagi dengan lampiran copy surat rekomendasi dari Kabareskrim (editor buku kurang menyebut kata “Ka”, sehingga tertulis di buku hanya “Bareskrim) Mabes Polri Komjen (Pol.) Susno Duadji tertanggal 7 dan 17 April 2009. Surat rekomendasi inilah yang kemudian menjadi titik tolak kecurigaan publik terhadap peran serta Susno dalam kasus ini, dimana ia terkesan menyelamatkan uang milik Boedi Sampoerna di Bank Century senilai US$ 18 juta.

Selain dana di Bank Century, di bagian kedua George juga menyoal pemanfaatan dana publik yang dialihkan untuk biaya kampanya Partai Demokrat dan calon presidennya. Di bagian kedua ini yang juga cuma 3 halaman berisi informasi yang didapat George tentang pengalihan separuh dari dana PSO (Public Service Obligation) LKBN Antara yang menurutnya mengalir ke Bravo Media Centre. Menurutnya, ini bisa terjadi karena adanya mantan Direktur Blora Centre dalam Pemilu 2004 dan mantan wakil Pemimpin Umum harian Jurnal Nasional duduk sebagai Direktur Komersial & IT Perum LKBN Antara, yaitu Rully Ch. Iswahyudi.

Ruh utama buku ini ternyata bukan di soal Bank Century, melainkan justru peran yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan SBY dan Ny. Ani Yudhoyono. Disebutkan tiga yayasan yang berafiliasi dengan SBY, yaitu Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas, Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, dan Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK). Sementara yayasan yang berafiliasi dengan Ny. Ani Yudhoyono juga disebutkan tiga oleh George: Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Yayasan Batik Indonesia dan Yayasan Sulam Indonesia. Khusus bagian ini, cukup memberikan informasi bagi publik tentang nama-nama pejabat dan tokoh penting yang terlibat di dalamnya. Namun, bagi saya, masih belum jelas apa kaitan yayasan-yayasan itu dengan aliran dana Bank Century apalagi keterlibatannya dalam pemenangan Pemilu 2009 bagi Partai Demokrat dan SBY.

Di bagian akhir bukunya, George mengulas pelanggaran Pemilu oleh caleg-caleg Partai Demokrat, termasuk oleh Edhie Baskoro (Ibas), putra bungsu SBY. Pelanggaran itu terutama ditudingnya terkait politik uang dan praktek pembelian suara. Meski berupaya menghidangkan klimaks, namun peletakan dugaan kecurangan ini malah jadi anti-klimaks bagi saya. Karena, tulisan di dalam bagian ini justru cuma kutipan saja dari media massa. Tidak ada fakta baru yang diketengahkan.

Kalaupun ada yang menarik dari buku ini, bagi saya justru di lampirannya. Karena di sana kita bisa melihat buah karya ketekunan George mengumpulkan fakta yang terserak. Di lampiran 1 kita bisa membaca daftar tim-tim kampanye Partai Demokrat dan Capres-Cawapres SBY-Boediono. Di lampiran 3b juga ada daftar aktivitas YKDK.

Akan tetapi bagi saya yang paling bagus justru di lampiran 4 tentang hubungan dekat Syamsul Nursalim -konglomerat penunggak BLBI- dengan keluarga SBY terutama Ny. Ani Yudhoyono. Hal ini menurut George termasuk pula adanya foto SBY dan istrinya sedang menghadiri pernikahan anak Artalyta Suryani (p.153), orang dekat Syamsul Nursalim, sementara SBY sendiri membantah mengenal Ayin. Nama Artalyta alias Ayin mencuat ke muka publik setelah pada 29 Februari 2008 Jaksa Urip Tri Gunawan tertangkap tangan menerima uang suap dari Ayin. Wanita ini memang dikenal dekat dengan banyak orang penting negeri ini.

Demikian pula informasi baru di lampiran 5 tentang Allure, sebuah perusahaan batik baru yang berkibar dengan cepat melalui alur Yayasan Batik Indonesia. Menurut George, bisa jadi, ketenaran Allure dipengaruhi juga oleh dukungan keluarga presiden pada merk baru ini (p.167). Apalagi, Annisa Pohan dan anaknya Almira Tunggadewi juga menjadi modelnya.

Pendek kata, dengan buku ini George tampaknya berupaya mencari benang merah dengan alur hipotesis: Skandal Bank Century adalah megaskandal yang melibatkan lingkaran dekat SBY, dimana sebagian besar dananya dialirkan untuk mendanai pemenangan Pemilu Presiden 2009 agar SBY bisa menjabat untuk kedua kalinya. Ditambah hipotesis sekunder bahwa terjadi kecurangan dalam Pemilu 2009 yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan caleg-calegnya. Namun tampaknya George harus berupaya lebih keras lagi agar buku ini dapat menjadi hipotesis kuat, daripada sekedar menegakkan benang basah, alih-alih benang merah. Apalagi pemaparan aktivitas dan kepengurusan yayasan-yayasan yang berafiliasi ke SBY dan Ny. Ani Yudhoyono, serta adanya hubungan baik SBY atau Ny. Ani Yudhoyono dengan sejumlah orang tidak secara langsung menunjukkan keterkaitan dengan kasus Bank Century. Walau begitu, memang bagi yang namanya disebut-sebut, terutama keluarga SBY, penulisan buku ini bisa membuat “mata merah” (bukan “telinga merah” karena kan ini buku yang dibaca, bukan suara yang didengar).

Toh, andai saya bisa memberi saran pada SBY, saya akan bilang, “Santai saja, Pak. Ini cuma kliping kok.” Nyaris seperti buku bermodel kliping yang berkali-kali dibuat oleh Wimanjaya di era Soeharto, toh tak berefek apa-apa di masyarakat. Walau saat itu memang Departemen Penerangan dan Kejaksaan Agung juga melarang secara resmi buku klipingan itu karena terlalu kuatir atasannya –Presiden Soeharto- tersinggung. Kali ini, rasanya SBY seharusnya bisa membuktikan ia seorang yang pemberani dan tak mudah tersinggung dengan membiarkan saja buku ini beredar. Anggap saja “anjing menggonggong kafilah berlalu” kan?

Bhayu M.H. adalah pengelola blog LifeSchool, versi lain dari ulasan buku ini dapat dibaca di sini.

(Maafkan pula foto saya yang narsis, hehe)

[Tulisan ini juga diposting di Kompasiana, 29 Desember 2009]

Sang Sutradara

2009-11-12T16:02:00.000-08:00

Dalam setiap lakon, baik itu sekedar sandiwara sekolahan atau film ala Hollywood, selalu ada sutradara yang berhak mengatur mulai jalannya cerita hingga penentuan pemain. Demikian pula dalam setiap lakon politik di panggung kenegaraan kita, tak heran bila masyarakat bertanya-tanya, setelah semua aktor menampilkan diri, maka, siapakah sang sutradara? Bila di panggung sandiwara atau teater sang sutradara akan tampil dengan bangga saat diperkenalkan di akhir acara, atau menampilkan diri dalam credit title di akhir film, maka dalam konteks sutradara di panggung politik kenegaraan malah sebaliknya, sang sutradara malah ‘ngumpet’.
Kenapa ngumpet? Karena sebagai ‘aktor intelektual’ ia memiliki peran paling besar dan merupakan otak dari segalanya, maka, ia pun kemudian memiliki tanggung jawab paling besar dibandingkan aktor biasa. Apalagi bila kemudian drama nasional yang dipertontonkan merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain.
Terkadang, sang sutradara memang tidak tersingkap sampai lakon berakhir. Akan tetapi, itu tak sering. Bahkan, andaikata tak disebutkan gamblang, biasanya ada tindakan yang terindikasi bahwa seseorang adalah sutradaranya. Seperti tulisan saya kemarin di Politikana (baca kembali di sini), dalam skandal Watergate misalnya, Richard Nixon memang tidak terbukti sebagai sang sutradara. Ia mundur dari jabatannya sebelum pemeriksaan, yang berarti akan mengungkap segalanya termasuk jati diri sang sutradara. Meski tidak pernah ada pernyataan resmi tentang jati diri sang sutradara kasus Watergate, publik tetap bisa menduga, bisa jadi Nixon-lah sang sutradara itu sendiri.
Dalam kasus kekisruhan yang menimpa KPK dan Polri, yang semula merupakan kasus Bank Century dan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang terpisah, publik hanya bisa meraba, siapa kira-kira sutradaranya. Dalam tulisan di internet termasuk di P ini, berseliweran berbagai skenario terutama dugaan tentang sang sutradara, namun semua hanya dugaan dan prasangka belaka. Tidak ada bukti yang bisa disampaikan. Hanya saja, seharusnya otak yang waras bisa meraba, kemana sebenarnya arah kasus ini. Karena bila memang sekecil itu skalanya, saya pikir tak mungkin sampai dibentuk Tim 8 segala. Sekarang, tinggal menunggu siapa yang akan dikorbankan dan “diberi cap” sebagai sutradara. Padahal, mungkin yang bersangkutan cuma figuran belaka.
Sudah lama sekali banyak kasus yang tergolong ‘dark number’. Jangankan sutradaranya, wong aktor pelakunya saja masih gelap atau ‘digelapkan’ kok. Misalnya kasus penculikan aktivis 1997-1998, Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Petrus di dekade 1980-an, atau Tragedi Tanjung Priok 1984. Meski ada dugaan dari publik atau pengamat ahli, semua itu cuma dugaan tanpa bukti faktual. Memang, ada aktor yang tercatat sejarah, namun belum tentu aktor utama. Terkadang, seperti halnya dalam Peristiwa Malari 1974, aktor utamanya yaitu Ali Moertopo dan Soemitro tidak mendapatkan hukuman resmi dalam pengadilan, melainkan ‘hanya’ hukuman berupa pencopotan jabatan saja. Malah, para pengamat ahli menduga dalam banyak kasus konflik di era Orde Baru, sang sutradara justru yang berhak mencopot jabatan para aktor utama itu tadi. Namun, sekali lagi itu hanya dugaan tanpa bisa terungkap.
Pertanyaan saya: akankah kekisruhan KPK vs Polri ini akan berujung pada dark number? Kalau memang begitu, memang repot. Ujungnya kita tinggal menunggu kiamat dan menanti pengadilan Tuhan saja. Akan tetapi harus diingat, kita tidak bisa ‘menonton’ pengadilan Tuhan, karena tiap kita akan diadili sendiri-sendiri. Dan pengadilan Tuhan tidaklah mengadili kasus, melainkan mengadili perbuatan pribadi saja. Sehingga, kita pun tidak akan bisa memastikan hal itu, selain orang itu sendiri dan Tuhan tentunya. Akankah semua ini kita serahkan ke Tuhan saja?

{Tulisan ini dimodifikasi sedikit dari tulisan yang dimuat di LifeSchool, dimuat bersamaan di Politikana, 12 November 2009}

[Gambar diambil dari actorguru]

All The President's Men

2009-11-11T14:21:00.000-08:00

Kemarin, saya iseng-iseng sambil nunggu waktu ketemu klien nonton bareng All The President's Men di IGJ. Yang nonton sedikit, yang kenal malah cuma 1 orang. Maklum, saya bukan "anak gaul" lagi di dunia aktivis. Begitu malamnya buka P, kaget, lho, tadi ada Mr. Presiden di sana? (baca ini). Hebat banget dia, nyamar jadi apa ya kok saya bisa ndak lihat? :D
Film itu, tentu banyak warga P yang sudah nonton. Tapi sepintas saja bagi yang belum nonton atau sekedar mengingatkan, film itu merupakan kisah nyata dari skandal Watergate (1972-1974) yang pada akhirnya menjatuhkan Presiden Richard Nixon. Dimulai dari tertangkapnya 5 orang saat hendak menyadap kantor pusat Partai Demokrat, lawan Partai Republik yang sedang berkuasa. Kejadian kecil yang semula dikira percobaan pencurian biasa itu ternyata mengarah pada banyak hal, termasuk dalam hal ini yang paling berat adalah penyalahgunaan kekuasaan dari Nixon. Karena kelima orang itu ternyata terhubung dengan Tim Sukses Pemenangan Kembali Pemilu Presiden AS 1972 untuk Nixon. Dan Nixon sendiri terbukti memiliki rekaman pembicaraan hasil sadapan dari berbagai tempat. Selain bergulir di pengadilan, kasus ini mencuat dan menjadi perhatian publik berkat ketekunan dan keberanian dua wartawan muda The Washington Post yaitu Bob Woodward dan Carl Bernstein. Mereka kemudian jadi legendaris dan tekniknya yaitu menggunakan "Deep Throat" kemudian jadi lazim digunakan oleh para wartawan investigasi seluruh dunia.
Andai benar Presiden SBY menonton acara itu kemarin, tentu semua peserta akan bertanya, kenapa Presiden tidak menyerahkan pengusutan perkara ini kepada "Grand Jury" seperti Watergate. Bisa jadi beliau berkata sudah, karena sistem hukum kita kan memulai proses peradilan dari awal, dari tingkat Pengadilan Negeri dimana kasusnya diajukan oleh Kejaksaan Negeri. Lagipula tidak ada sistem juri di peradilan kita. Dan beliau bisa pula berkata bahwa sebagai Presiden yang eksekutif beliau tak mau mencampuri wewenang peradilan yang yudikatif. Yeah, penerapan murni Trias Politica-lah.... Apalagi, di sini SBY sudah membentuk Tim 8 yang bekerja untuk menggelar perkara secara publik walau hasilnya cuma berbentuk rekomendasi tanpa kekuatan hukum tetap. Semua tindakan SBY itu secara teoretis bisa saja dibenarkan. Namun, di sini ada opini publik yang terbentuk dan rasa keadilan rakyat yang terkoyak. Sama halnya dengan kasus Watergate atau penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa mana pun, sebenarnya kalau mau dijustifikasi ya tidak ada yang salah. Wong aturannya yang buat ya si penguasa sendiri kan? Hanya saja selain justifikasi legal formal, asas etika dan keadilan universal harus pula diperhatikan.
Selain soal keterlibatan Nixon, ada satu hal lagi yang menggelitik saya dari film tersebut, yaitu keberanian media mengungkap kasus itu. Bahkan The Washington Post dan The New York Times berlomba menggali lebih dalam, dan sejarah mencatat Post akhirnya unggul. Resikonya tidak sedikit, Pemrednya pun harus siap "pasang badan", tapi setelah yakin faktanya benar-benar valid. Mereka berani melawan penguasa, yaitu Presiden AS dan aparatnya termasuk FBI dan CIA. Di Indonesia saat ini, malah ada TV yang memberi kesempatan pada "musuh negara" untuk diwawancara eksklusif, seraya berupaya mendistorsi informasi, bukannya menggali informasi yang valid untuk rakyat.
Nixon sendiri mundur guna menghindari impeachment oleh House of Representatives dan pemeriksaan mendalam dari Senat. Penggantinya yang nota bene adalah Wakil Presidennya sendiri yaitu Gerald Ford kemudian memberikan maaf dan pengampunan secara resmi. Maka, ia terhindar dari pemeriksaan lebih lanjut yang jelas berpotensi menghancurkan reputasinya dan ada pula kemungkinan ia akan dipenjara, walau skandal Watergate-nya sendiri sebenarnya sudah menamatkan karir politiknya.
Artinya, sebagai Presiden ia cukup berani mengambil alih tanggung-jawab anak buahnya, walau belum terbukti ia yang memerintahkan. Artinya, meminjam istilah Hendarman Supandji, belum ada bukti mutlak Presiden terlibat, tapi sudah ada bukti kuat bahwa Nixon minimal mengetahui perbuatan "orang-orang"-nya, All The President's Men. Dan pembiaran tindakan kejahatan adalah termasuk konspirasi kejahatan yang dikategorikan kejahatan juga.
Nah, bagaimana di sini? Tampaknya para pemimpin kita justru sebaliknya. Mereka malah sebisa mungkin berlindung dengan segala cara setelah melempar batu. Kalau ada yang harus dihukum dan disalahkan, bukan pimpinannya, tapi malah anak buahnya. Sampai-sampai ada istilah "dikorbankan".
Saya tidak menuduh bahwa ada orang yang lebih tinggi lagi yang terlibat dalam skandal Bank Century dan pembunuhan Nasrudin yang kemudian berkembang jadi KPK vs Polri ini. Saya hanya berharap, keadilan akan ditegakkan dan kasus ini menjadi yurisprudensi yang akan dikenang oleh generasi mendatang sebagai pengungkapan satu kejadian memalukan yang berefek memurnikan sistem ketatanegaraan termasuk sistem hukum negara kita.
Pada akhirnya, paling tidak dari film ini ada pelajaran yang bisa dipetik:

Institusi peradilan harus independen dan tidak takut atau terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif atau tekanan mana pun termasuk dari publik.
Pimpinan atau seseorang berjabatan tinggi selayaknya berani mengakui tanggung-jawabnya dan rela diberikan hukuman sesuai proporsi kesalahannya. Tanpa harus "mengorbankan" anak buahnya semata.
Pihak-pihak yang terlibat mau jujur berterus-terang menyebutkan kejadian yang dialaminya tanpa ada rekayasa atau pengaturan skenario lebih dulu.
Media bisa mengambil peran lebih menelisik lebih dalam daripada penyidik resmi. Setidaknya, fungsi watchdog dijalankan, bukan jadi puppies peliharaan yang menggoyangkan ekornya kesenangan saat diberi santapan penangkapan teroris...

Gambar diambil dari Moviefone

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 11 November 2009]

Pahlawan & Tanda Jasa

2009-11-10T14:26:00.000-08:00

10 November. Hari Pahlawan.
Itulah hafalan kita sewaktu duduk di bangku Sekolah Dasar (S.D.). Tentu kita semua tahu riwayatnya, kenapa hari ini dijadikan Hari Pahlawan oleh pemerintah Indonesia. Ya, dahulu di masa Revolusi Fisik mempertahankan kemerdekaan, arek-arek Suroboyo menolak perintah menyerah dari Inggris selaku pimpinan pasukan Sekutu yang menduduki kota itu. Sekutu, selaku pemenang Perang Dunia II merasa berhak mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang yang sebelumnya menguasai wilayah yang bernama Hindia Belanda itu. Namun, rakyat Indonesia mencium gelagat bahwa negerinya akan diberikan kembali sebagai jajahan Belanda, terbukti dengan ikut sertanya NICA dalam rombongan tentara Sekutu. Maka, saat otoritas tentara pendudukan Inggris meminta rakyat Surabaya menyerah, serta-merta dilawan dengan angkat senjata. Segala elemen rakyat bahu-membahu berperang melawan tentara Inggris dan Belanda yang bersenjata jauh lebih modern.
Meski tak seimbang dan jatuh korban amat banyak di pihak Indonesia yang baru saja memerdekakan diri 3 bulan sebelumnya, perlawanan rakyat Surabaya mengejutkan Inggris dan dunia. Heroisme mereka diliput luas dan diberitakan di luar negeri. Terlebih, tentara Inggris harus merelakan kehilangan salah satu pimpinan mereka yaitu Brigadir Jenderal Mallaby yang tewas tertembak. Itu memaksa Inggris kemudian perlahan hengkang dari Indonesia seraya mendorong Belanda memasuki meja perundingan. Meski Belanda tidak langsung mengakui bahkan berupaya 2 kali lagi melakukan agresi, namun pada 19 Desember 1949 dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, mantan penjajah itu akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia.
Ada dua kejadian historis yang heroik yang masih diingat hingga kini. Pertama adalah pidato Bung Tomo, tokoh pemuda Surabaya yang membakar semangat arek-arek Suroboyo melalui RRI. Dalam pidatonya yang bersejarah itu beliau telah mampu menghilangkan keraguan dan ketakutan rakyat, sekaligus memompa semangat juang segala lapisan masyarakat. Sementara kejadian historis kedua adalah perobekan kain bendera di bagian warna biru bendera Belanda yang berkibar di Hotel Oranje, untuk kemudian bendera yang tinggal warna merah-putihnya itu dikerek naik kembali. Itulah yang kita kenang. Nilai-nilai inilah yang kita junjung...
Keluhuran.
Kebanggaan.
Kepahlawanan.
Nasionalisme.
Patriotisme.
Itulah yang harus dipertanyakan kembali di saat republik ini menua. Republik yang untuk mendirikannya ditebus dengan darah, nyawa, harta dan air mata para pahlawan. Para pahlawan yang bahkan banyak mati dalam kondisi tak dikenal dan tanpa tanda jasa.
Sementara, kini kita menyaksikan parade mengerikan di media massa kita. Parade di mana ada sejumlah orang dengan tanda jasa bertaburan di dadanya namun patut dipertanyakan nilai-nilai keluhuran, kebanggaan, kepahlawanan, nasionalisme dan patriotisme-nya. Orang-orang yang rela ‘menjual murah’ tanda-tanda jasa yang seharusnya hanya layak dimiliki para pahlawan itu dengan rumah mewah, pendidikan anak di luar negeri, kesehatan terjamin, mobil sport terbaru, dan hal-hal duniawi lainnya.
Tidakkah kita semua malu pada para pahlawan yang berteriak lantang seperti dituliskan oleh Chairil Anwar dalam sajak terkenalnya “Krawang-Bekasi” (1949):

Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu
Kenang, kenanglah kami
Kami sudah coba apa yang kami bisa
Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa
Kami sudah beri kami punya jiwa
Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa
Kami cuma tulang-tulang berserakan
Tapi adalah kepunyaanmu
Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan
Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan
Atau tidak untuk apa-apa
Kami tidak tahu, kami tidak bisa lagi berkata
Kaulah sekarang yang berkata

Semoga kita sekarang tidak berkata:
“Pahlawan, maafkan kami. Negeri hasil perjuanganmu luluh lantak oleh para penjahat bertanda jasa, yang dibeli oleh para penjajah gaya baru bersaku penuh uang seraya berkata: kamilah Pahlawan!”

[Tulisan ini diposting bersamaan di LifeSchool dan Politikana, 10 November 2009]

Akhirnya... Ada Demo Dukung Polri

2009-11-09T20:11:00.000-08:00

Beberapa waktu lalu, saya pernah menulis "usul" agar mengadakan demo anti KPK (baca di sini). Ternyata, hari ini hal itu benar-benar terjadi. Bahkan di dua kota sekaligus: Jakarta dan Medan. Mereka mengaku berasal dari Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia, Gempita, Persaudaraan Muslim Sedunia, Lembaga Hukum Proklamasi dan Humanis.
Selain mendukung Polri, di depan Mahkamah Konstitusi mereka menuntut Ketua MK Mahfud MD mundur. Mereka juga mengecam Chandra-Bibit yang mereka katakan bukan pahlawan. Selain di depan MK, massa serupa juga berdemo di depan gedung DPR, Mabes Polri, dan kantor Wantimpres
Tanpa harus jadi pengamat, asal mau sekedar memperhatikan, demo ini jelas termasuk demo yang patut dipertanyakan. Sebabnya:

Nama lembaga/institusi yang katanya mereka atasnamakan tidak pernah terdengar sebelumnya. Mungkin malah baru dibentuk tadi pagi.
Bendera dan atributnya terlihat seragam dan masih kinclong.
Spanduk putih polos dengan sablonan tidak rapih mirip spanduk yang banyak beredar saat konflik atau Pemilu.
Peserta demo terlihat awam, ada yang anak-anak, orang-orang tua dan mukanya polos. Terlihat sekali mereka itu "massa bayaran".

Yeah, beginilah kalau yang punya uang marah. Mereka seolah bisa bikin apa saja. Apa sebaiknya negeri ini dijual saja sekalian ya kepada mereka?

[Tulisan ini diposting pertama kali di Politikana, 9 November 2009]

Asal Mula Kisruh "Cicak vs Buaya"

2009-11-05T11:17:00.000-08:00

Ini hanyalah sebuah pertanyaan kecil. Saya justru meminta bantuan apabila ada warga Politikana yang mengetahui duduk persoalan sebenarnya (mungkin dengan link sekalian). Saya mencoba merangkai mozaik, apa sebenarnya asal mula kisruh "Cicak vs Buaya" ini? Saya mendapatkan informasi bahwa upaya "pengerdilan KPK" justru bukan bermula dari kasus Bank Century, akan tetapi adanya niatan KPK untuk mengaudit sistem Teknologi Informasi (TI) yang digunakan KPU. Bila dilakukan, ada yang kuatir hasil Pemilu 2009 kemarin akan dipertanyakan ulang. Tentu saja, ada pihak yang paling dirugikan di sini, yaitu mereka yang karena Pemilu tersebut kemudian meraih kekuasaan. Mungkin ada kaitannya bila kemudian muncul pidato yang mengingatkan agar KPK tidak menyalahgunakan kekuasaan besar yang dimilikinya.
Pengangkatan pejabat yang jelas berperan dalam pengucuran dana ke Bank Century menduduki posisi lebih tinggi juga perlu dipertanyakan. Mengingat kompetensinya untuk jabatan politis meragukan. Apalagi, semua pejabat terkait dengan pengucuran dana ke Bank Century ternyata tetap dipertahankan di posisinya. Apakah kasus penghentian penyidikan oleh Kejagung ala BLBI akan kembali terjadi?
Bila memang semua ini ternyata saling terkait, semoga ada pemimpin di masa depan yang mampu menyeret pelakunya ke persidangan terbuka. Itu kalau kita asumsikan sistem dan pejabat yang ada sekarang kesulitan mengungkapnya karena alasan apa pun, terutama karena takut pada kekuasaan. Kita lihat teori motif sajalah, siapa sih yang paling diuntungkan dari kasus ini? Namun ini masih sekedar info tanpa dasar, atau sebutlah isyu. Apakah warga Politikana bisa memberikan pencerahan?

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 5 November 2009]

Demo Massa: Bubarkan KPK!

2009-11-04T12:14:00.000-08:00

Kalau ada yang ingat masa-masa awal reformasi atau pasca Orde Baru, kita tahu bahwa untuk 'mengawal' suatu polemik yang jadi perhatian publik pihak yang bersengketa gemar mengerahkan massa. Bahkan tak jarang massa yang berseberangan kepentingan bertemu di lapangan. Jadilah ada demo pro dan kontra. Lucunya, kebanyakan massa yang ikut demo sama-sama awam atau orang suruhan. Pendeknya, orang bayaran-lah.
Mungkin nggak ya, untuk mendulang opini publik ujug-ujug ada demo di KPK oleh massa "jadi-jadian"? Sebutlah misalnya Aliansi Rakyat Anti KPK (ARAK) atau Jaringan Uang Danai Indonesia (JUDI) ? Kan kalau gitu 'rekayasa' Anggodo untuk "menutup KPK" bakal mangkin manstab toh? Jadi ndak perlu takut lagi gak dapat pemberitaan atau kalah sama konferensi pers-nya Bibit dan Chandra kan?
Hayo! Bubarkan KPK Anggoro! Sekalian saja sebarkan duit 3,5 milyar-mu dari pesawat terbang, biar lebih terkenal dari Tung Desem Waringin yang 'cuma' nyebarin 100 juta doang!

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 4 November 2009]

Indonesia For Sale: Resensi Buku

2009-10-07T12:00:00.000-07:00

Semalam, saya diundang sobat saya Hadi Rahman untuk menghadiri diskusi dan peluncuran buku di kantor AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Jakarta. Ternyata buku yang diluncurkan editornya ya dia sendiri. Sementara penulisnya adalah “rekan Face Book” saya, Dandhy Dwi Laksono. Judulnya cukup menantang: Indonesia For Sale.

Saya tidak hendak melaporkan acara launchingnya yang lebih mirip arena “temu kangen” antar teman ketimbang diskusi buku itu, akan tetapi lebih menyoroti isi buku yang “mencerahkan”. Saya terhenyak lagi, meski merasa terus-menerus belajar dan tak henti menyerap ilmu dari kehidupan, ternyata masih banyak sekali hal yang saya tak tahu. Itulah yang saya dapat dari membaca buku ini.

Sebagai wartawan muda yang sudah sarat pengalaman, Dandhy yang antara lain pernah menjadi Kepala Seksi Peliputan di RCTI dan Pemimpin Redaksi Aceh Kita ini piawai menginvestigasi. Namun selain itu, rupanya ia juga getol mengumpulkan data. Maka, jadilah buku ini seperti sebuah lontaran uneg-uneg yang “bergizi”, alih-alih sekedar sebagai “pengisi waktu nganggur” seperti diutarakannya saat launching.

Oke, kita masuk ke pembahasan soal isinya. Meski secara akademis Dandhy adalah seorang sarjana hubungan internasional, namun isi buku ini justru soal ekonomi. Dan di soal inilah saya jadi merasa goblok karena diajari Dandhy lewat bukunya.

Gaya penulisan buku ini menggunakan alur imajiner dengan menuturkan peristiwa dari sudut pandang penulis yang berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat seperti sopir taksi, tukang parkir atau penjaga WC umum. Dari interaksi inilah lahir obrolan yang dituangkan dalam tulisan bergaya dialogis antara penulis dengan elemen masyarakat tadi. Yang diobrolkan? Ya persoalan ekonomi yang hebatnya, kebanyakan makro.

Wawasan dan data Dandhy amat luas dalam persoalan ini. Pembaca akan jadi mafhum ternyata persoalan ekonomi yang dianggap “urusan wong gedean” itu jelas mempengaruhi semua sektor kehidupan. Artinya, mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Misalnya harga minyak bumi yang jejingkrakan di New York Merchantile Exchange (NYMEX) baik jenis light sweet atau brent north sea (p.36) berpengaruh pada pendapatan supir taksi. Saya yang jelas bukan pelaku ekonomi makro pun pun jadi ‘makin ngeh’ betapa anehnya ‘permainan’ ekonomi makro di Indonesia. Misalnya fakta bahwa kita sebagai produsen minyak tidak mampu menentukan patokan harga minyak sendiri. Meski ada yang namanya Indonesian Crude Price (ICP), ternyata sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 tahun 2005, harga minyak berpatokan pada harga di Singapura, yang nota bene sama sekali tak punya ladang minyak. Patokan harga ini namanya MOPS (Mean of Platts Singapore atau populer disebut Mid Oil Platts Singapore), alasannya karena patokan harga di dalam negeri belum terbentuk (p. 48).

Berbagai insight information terkait kebijakan ekonomi makro dan moneter pun diungkapnya. Misalnya soal pro-kontra pemberian hak eksplorasi blok Cepu kepada Exxon Mobil di halaman 229-230. Ia misalnya dengan berani menuliskan nama politisi DPR yang semula mempermasalahkan hasil negosiasi pemerintah itu dengan mengusulkan hak interpelasi dan kemudian mencabutnya kembali setelah partainya berkompromi. Atau tentang swastanisasi air di Jakarta (p.92-98). Analisanya pun mudah dicerna, seperti saat menerangkan utang luar negeri kita (p.238-p.241). Namun terutama yang patut dipuji justru saat ia menerangkan neolib di berbagai bagian tersebar dalam buku ini, terutama di bab 3, 4, dan 5. Neolib ini, seperti kita semua tahu, adalah satu terma ekonomi "seksi" yang ramai diperdebatkan saat Pilpres 2009 lalu.

Apa yang menjadi tujuan Dandhy menulis buku ini ternyata agar persoalan ekonomi mudah dipahami oleh orang kebanyakan seperti supir taksi, tukang parkir atau penjaga WC tadi. Namun, meski sudah disederhanakan dan mudah dimengerti bagi non-sarjana ekonomi, menurut saya tulisan tadi tetap ‘terlalu berat’. Apalagi kalau pasarnya adalah orang kebanyakan. Terlebih dengan penuturan melompat-lompat bahkan ada ”jebakan batman” seperti soal waktu penuturan di satu cerita yang tidak sama seperti di halaman 39. Walau begitu, buku ini berhasil membuat persoalan rumit menjadi sederhana tanpa menyederhanakan persoalan. Terlebih gaya penulisannya yang bertutur bahkan di beberapa bagian bak membaca Supernova (2001)-nya Dewi "Dee" Lestari -memilih cara penulisan bergaya fiksi namun menyelipkan fakta- cukup membuat nyaman pembaca. Walau begitu, untuk sampai menyamai Supernova, apalagi karya monumental Seno Gumira Adjidarma Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara (1997) tentu Dandhy masih perlu banyak pengembangan lagi.

Sampai-sampai dalam “blurp”-nya di sampul belakang buku Arswendo Atmowiloto menyebut “buku ini lucu”. Bolehlah disebut lucu, asal jangan mentertawakan rakyat saja yang dalam buku itu pun disebut sebagai obyek pelengkap penderita saja dari sistem ekonomi kita. Sepakat kan?

[Tulisan ini diposting bersamaan di LifeSchool dan Politikana, 7 Oktober 2009]

Mimpi TNI Yang Kuat

2009-10-05T17:00:00.000-07:00

Saya sering bermimpi, andaikata pemerintah mampu melakukan efisiensi dan penegakan hukum di segala bidang, niscaya negara kita akan memiliki cukup anggaran. Dengan anggaran itu Indonesia bisa leluasa membeli berbagai peralatan militer atau yang disebut sebagai alat utama sistem persenjataan (alutsista). Maka, terwujudulah postur TNI yang kuat. Tentu saja mimpi itu terlalu menyederhanakan berbagai persoalan, akan tetapi seperti juga Wright bersaudara menyederhanakan keinginan manusia terbang hingga kemudian tercipta pesawat. Bukan tidak mungkin dari mimpi sederhana ini kemudian akan terwujud kan?

Saya bermimpi, Indonesia punya anggaran untuk membuat skuadron utuh pesawat tempur minimal sebanyak jumlah provinsi. Dengan demikian, saat ini diperlukan 33 skuadron utuh. Padahal, Indonesia saat ini hampir tak punya skuadron utuh yang berkekuatan 16 pesawat siap terbang. Yang ada hanya skuadron tak utuh. Dengan demikian maka kelak kita akan memiliki 528 pesawat berjenis tempur/serang (fighter/attack) untuk menjaga kedaulatan udara kita. Bandingkan dengan sekarang yang hanya punya 6 skuadron tempur, 5 skuadron angkut, 3 skuadron heli, dan sebuah skuadron intai. Kalau mau dimasukkan juga masih ada skuadron pendidikan dan Satudtani (Satuan Udara Pertanian). Itu pun campuran dan hampir semuanya bukan skuadron utuh. Total jumlah pesawat kita yang siap terbang dari berbagai jenis sekitar 100 unit. Tentu saja alutsista lain misalnya alat penginderaan seperti radar dan pesawat jenis lain seperti helikopter angkut juga mutlak ditambah.

Demikian pula bagi angkatan laut, tentu saja saya bermimpi kita memiliki kapal induk, bahkan minimal dua. Pembagian armada angkatan laut menjadi barat dan timur cukup memadai. Namun akan sangat memadai bila ditambah armada tengah. Jumlah kapal-kapal tempur lain pun harus diperbanyak. Tidak seperti sekarang dimana Indonesia hanya memiliki 2 kapal selam uzur, 6 fregate dan 23 corvettes. Selain itu cuma ada kapal militer berjenis pendukung seperti untuk logistik, patrol dan amfibi dengan total jumlah kapal sekitar 140 kapal berbagai jenis.

Bagi angkatan darat, tentu diperlukan unsur tempur yang lebih memadai. Meski memiliki jumlah anggota atau personel paling banyak, akan tetapi peralatan tempur yang dimiliki kebanyakan hanya bersifat angkut personel. Indonesia bahkan sama sekali tidak punya satu pun Main Battle Tank (MBT) sebagai kavaleri paling kuat bagi matra darat. Bahkan Kopassus sebagai pasukan paling elite dalam struktur TNI pun tidak punya helikopter tempur modern, hanya ada helikopter varian militer dari versi komersial seperti NBO-105. Padahal, sudah lazim sebuah pasukan khusus punya unit udara kuat misalnya dilengkapi helikopter AH-64 Apache. Kita juga tidak lagi punya rudal darat ke darat maupun darat ke udara yang memadai seperti di dekade 1960-an. Artileri pun mengalami nasib serupa.

Kendala utama dari pengadaan alutsista lagi-lagi persoalan anggaran. Dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang hanya 20 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan anggaran pertahanan hanya 1 persen dari PDB, tentu dana sebesar itu justru habis untuk gaji personel yang berjumlah 432.129 orang dan pemeliharaan alutsista. Hampir mustahil untuk melakukan pembaharuan alutsista.

Sebenarnya, masalah pertahanan terkait erat dengan ekonomi. Daya tawar kita di dunia internasional akan makin kuat bila militer kita kuat. Lepasnya Timor-Timur dan Sipadan-Ligitan serta konflik di Ambalat, Aceh, Papua, Maluku dan berbagai insiden penerobosan alutsista asing seperti pesawat tempur F/A-18 milik AU-AS (USAF) pada 3 Juli 2003 menunjukkan betapa lemahnya militer kita.

Salah satu cara memperbesar kekuatan militer kita sebenarnya adalah dengan mengoptimalkan industri dalam negeri. Indonesia sudah punya hampir semuanya dalam industri militer, yaitu PT DI (pesawat), PT PAL (kapal laut), PT Pindad (alutsista darat), dan PT Dahana (bahan peledak). Kita bahkan juga punya industri hulunya seperti PT Krakatau Steel (besi dan baja). Ini bukan saja membanggakan, tapi sangat potensial untuk dikembangkan.

Tengoklah RRC yang kini punya setidaknya 11 BUMN di industri militer. Selain untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjatanya yang memiliki jumlah personel terbesar di dunia (lebih dari 1 juta tentara aktif dengan sekitar 200 ribu cadangan dan rakyat terlatih), RRC juga sudah mampu mengekspor alutsista. Maka, alutsista bukan lagi pemborosan, malah memberikan devisa bagi negara.

Namun sebelum itu dimulai, dimana pastinya diperlukan modal awal dan alih-teknologi, kita perlu melakukan revolusi di bidang ekonomi. Berbagai pemborosan dan kebocoran anggaran harus ditekan. Fungsi pengawasan terutama untuk tindak pidana korupsi harus diperketat. Jangan seperti sekarang yang malah seperti ketakutan saat korupsi hendak diberantas, karena banyaknya yang merasa terlibat.

Jika negeri kita bebas korupsi dan berbagai bentuk penyelewengan anggaran, bukan saja akan berefek pada ekonomi, tapi juga pada pertahanan. Dengan pertahanan yang kuat, posisi Indonesia dalam perdagangan dan diplomasi internasional akan makin kuat. Akibatnya, pasar produk Indonesia akan makin terbuka di luar negeri. Itulah manfaat lain dari kekuatan militer yang kuat. Bukankah seperti kata Letjen Urip Sumohardjo, mustahil suatu negara zonder tentara? Akan tetapi, yang dibutuhkan oleh negara kita adalah tentara yang profesional, bukan yang menjadikan rakyat target latihannya. Artinya, TNI yang selalu siap menghadapi ancaman serangan dari luar maupun pemberontakan dari dalam setiap saat, namun tetap dengan mengedepankan kepentingan rakyat.

Akhirul kalam, dirgahayu TNI! Semoga tetap tabah dan setia menjaga negara. Walau saat ini dengan anggaran seadanya…

[Tulisan ini diposting bersamaan di LifeSchool dan Politikana, 5 Oktober 2009]

Gempa, Pancasila, Soekarno & Ganyang Malaysia

2009-10-01T00:45:00.000-07:00

Kalau sekarang masih zaman Orde Baru, bisa jadi gempa yang terjadi di laut dalam sebelah barat laut kota Pariaman provinsi Sumatra Barat kemarin akan disebut “gempa Pancasila”. Sebabnya, apa lagi kalau bukan kelatahan dan kegenitan pejabat yang gemar menempeli segala sesuatu dengan embel-embel “Pancasila” di belakangnya. Kita masih ingat ada yang namanya ekonomi Pancasila, manusia Pancasilais dan tentunya sebagai ‘babon’nya adalah P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) lengkap dengan BP-7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan P4)- nya.

Pasca reformasi, karena hyper-inflasi pemakaian Pancasila selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, maka Pancasila perlahan tapi pasti menghilang dari khazanah pembicaraan masyarakat. Pejabat atau birokrat tidak lagi “demam Pancasila”. Namun justru karena itulah sebenarnya Pancasila tengah diuji “kesaktian”-nya menghadapi aneka gempa berupa gempuran ideologis lain dan pengabaian oleh masyarakat Indonesia sendiri. Padahal, tidak mengakui atau menerapkan Pancasila dalam keseharian kita akan sama artinya dengan perlahan membubarkan Indonesia. Celakanya, kekuatiran itu perlahan sudah terjadi dimulai dengan lepasnya Timor-Timur sebagai sebuah kesatuan dalam “wawasan Nusantara”.

Tentu saja, di zaman web 2.0 ini bicara Pancasila mungkin akan terasa basi. Akan tetapi, kenapa tidak ada warga A.S. yang merasa basi membicarakan Declaration of Independence-nya? Padahal, jelas usianya lebih basi daripada Pancasila, 1776 berbanding 1945. Apa yang salah dengan Pancasila?

Sebenarnya tidak ada yang salah. Sebagai sebuah acuan nilai bernegara, tentu Pancasila dibuat seideal mungkin. Dan bisa jadi karena idealnya itulah, maka implementasinya menjadi sulit. Baik Soekarno, Muhammad Yamin maupun anggota PPKI lainnya tentunya berupaya mewujudkan sebuah konsep negara ideal dalam waktu amat singkat. Dan Pancasila, boleh dibilang merupakan hasil maksimal untuk ukuran saat itu.

Sebenarnya, Pancasila tidaklah ‘malu-maluin’. Ia konon malah menjadi acuan inspirasi bagi negara-negara muda di Asia dan Afrika peserta KAA 1955 yang saat itu belum merdeka guna menyusun dasar negaranya sendiri. Soekarno juga pernah ‘menawarkan’ Pancasila kepada dunia melalui pidatonya berjudul “To Build the World a New” di hadapan Majelis Umum PBB pada 30 September 1960. Soeharto pun sebenarnya berbuat banyak mengkampanyekan Pancasila ke luar negeri dan terutama mengimplementasikan di dalam negeri. Sayangnya, semua usaha itu jadi sia-sia saat ia sendiri melanggar begitu banyak prinsip dasar yang diyakini banyak orang, terutama sila kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sebabnya? Tentu saja karena ia menumpuk kekuatan ekonomi ke tangan kerabat dan kroninya sendiri, sehingga jelas keadilan sosial tidak tercipta. Maka, pemasyarakatan Pancasila seakan menjadi cuma pemanis bibir saja.

Akan tetapi, di abad millennium ini, rasanya patut kita menengok kembali kepada Pancasila. Apalagi, kini ke-Indonesiaan kita benar-benar tengah diuji. Ujian itu antara lain datang dari ‘adik yang durhaka’: Malaysia. Sebagai adik, mereka benar-benar tidak menghargai ‘saudara tua’-nya. Klaim-klaim yang menjengkelkan terus saja mereka buat, seperti pernah saya tulis (klik di sini). Dan klaim terbaru adalah gamelan yang diaku sebagai warisan budaya mereka.

Bila Soekarno masih hidup dan masih jadi Presiden RI saat ini, sudah pasti akan langsung mengganyang Malaysia karena klaim-klaimnya belakangan ini. Akan tetapi sayangnya, pada 1 Oktober 1965 ia ragu-ragu untuk mengganyang musuh-musuhnya. Kalau dalam sejarah resmi ala Prof. Dr. Nugroho Notosusanto yang konon dibuat atas pesanan Soeharto sendiri dikatakan Soekarno terlalu ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap PKI sehingga Soeharto-lah yang menjadi “penyelamat negara dan Pancasila”. Maka, karena “hero”-nya Soeharto, sudah pasti lainnya “villain”. Dalam hal ini, salah satu “villain” utama adalah Soekarno sendiri. Padahal, bagi para pendukungnya, Soekarno bukan dianggap ragu-ragu mengganyang PKI dan antek-anteknya, tapi justru ragu-ragu saat diharapkan mengeluarkan komando melawan faksi TNI AD yang dipimpin Soeharto. Padahal, saat itu TNI AU yang sangat kuat sudah bersiap membom Markas Komando Kostrad (saat itu singkatannya adalah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, kini kata “Cadangan” dihilangkan) pimpinan Mayjen TNI Soeharto di kawasan Gambir, memaksa mereka memindahkannya ke kawasan Senayan. TNI AL dengan KKO AL-nya pun siap membela sang presiden. Apalagi KKO AL terkenal dengan semboyannya: “Merah kata Bung Karno, merah kata KKO. Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO!” Juga elemen-elemen organisasi onderbouw PNI seperti GMNI dan Pemuda Marhaenis pun siap mati demi sang Pemimpin Besar Revolusi.

Tapi apa lacur, sang Panglima Tertinggi tak kunjung mengeluarkan komando. Maka, di saat genting itu yang “lebih cepat”-lah yang menang. Padahal, saat itu yang lebih cepat bukanlah yang lebih baik, tidak seperti slogannya pasangan JK-Wiranto dalam Pilpres lalu. Soeharto dengan langkah taktis yang sudah disiapkan sejak lama dan konon didukung CIA itu dengan cepat menggulung lawan-lawannya. Penangkapan dan juga pembunuhan besar-besaran dilakukan, dengan dalih terlibat dalam kudeta gagal pada 30 September 1965. Soekarno dan segala elemen pendukungnya yang sebelumnya terlihat amat kuat dihancurkan dengan relatif mudah. Hal ini memaksa Soekarno ‘menyerahkan kekuasaan’ (perhatikan tanda petik) kepada Soeharto melalui Supersemar.

Kini, lebih dari 42 tahun setelah kejadian, surat resmi kenegaraan yang dijadikan dasar hukum Soeharto untuk mengambil-alih kekuasaan dari tangan Soekarno –bahkan kemudian dikukuhkan dengan Tap MPRS No. IX/MPRS/1966– itu tak kunjung ketahuan rimbanya. Pencarian oleh pemerintah konon terus dilakukan. Hingga pada 28 Agustus 2009 lalu Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menyatakan bahwa Presiden SBY memiliki informasi mengenai naskah asli Supersemar. Akan tetapi, hingga kini belum terdengar kelanjutannya.

Maka, pada 2009 ini, 43 tahun setelah Peristiwa 30 September 1965 yang disebut Soekarno sebagai Gestok (Gerakan Satu Oktober) dan oleh Soeharto dijuluki Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) atau G 30 S/PKI itu ternyata tetap dilingkupi tabir amat gelap. Di tengah gempa betulan dan bencana alam lain yang menimpa berbagai wilayah nusantara, gempa konsep dan implementasi juga tengah menimpa Pancasila kita. Sebagai dasar negara, ia tengah diuji kehandalannya melawan gerusan zaman globalisasi ini. Akankah ia bertahan? Kalau gagal, maka gagal pulalah cita-cita luhur sebuah republik bernama Indonesia ini.

Gambar ilustrasi diambil dari rosodaras.wordpress.com

[Tulisan ini diposting bersamaan di LifeSchool dan Politikana, 1 Oktober 2009]

Nge-Blog Dong! Biar Nggak Goblok!

2009-08-08T21:15:00.000-07:00

Blog? Apaan tuh?

Begitu mungkin bagi yang tidak mengikuti perkembangan teknologi atau biasa dijuluki “gaptek” alias gagap teknologi. Tapi bagi yang mengerti, blog telah menjadi sarana luar biasa bagi pribadi-pribadi non-jurnalis untuk mengungkapkan diri dan ekspresinya. Seiring dengan fenomena bertumbuhnya internet sebagai media alternatif, blog telah menjadi sebuah media yang menantang media konvensional.

Sebenarnya, apa sih blog itu? Untuk gampangnya, kita bisa menyebutkan blog sebagai sebuah media yang tayang di jaringan internet. Bedanya dengan media internet yang dikenal sebagai portal, blog merupakan sebuah sarana yang dikelola pribadi dan bukan perusahaan. Mulanya, blog dibuat semata sebagai sebuah buku harian atau jurnal online. Matt Mullenweg misalnya menyatakan ia membuat Wordpress bukan untuk tujuan komersial, namun sebagai sarana komunikasi bagi teman-temannya. Ini mirip dengan Mark Zuckenberg pendiri FaceBook yang memiliki motivasi awal serupa.

Menurut blogherald.com, pada bulan Juli 2005 saja telah terdaftar tak kurang dari 70 juta blog di seluruh dunia. Dengan pertumbuhan yang cepat, bisa diprediksi di tahun 2009 ini kemungkinan besar jumlah blog mencapai lebih dari 100 juta blog. Meski tidak semua blog aktif, namun tetap saja fenomena ini mencengangkan. Mengingat dunia kepenulisan semula dianggap eksklusif, namun kini semua orang “bisa jadi wartawan”. Ini kemudian menelurkan fenomena lain yaitu citizen journalism atau jurnalisme warga. Dengan blog, semua orang bisa menuliskan apa pun. Itulah yang dikemukan Iskandar Zulkarnaen yang sehari-harinya merupakan copywriter Kompas.com dalam acara blogshop.

Didasari keinginan untuk membantu para penulis blog-nya di Kompasiana itulah, harian Kompas pada hari ini, Sabtu (8/8) menyelenggarakan blogshop bertema “Kiat Cepat Menulis di Blog”. Tentu saja, pesertanya beragam. Dari yang sudah berpengalaman hingga yang baru niat menulis blog. Walau materinya terasa kurang mendalam bagi “pemain lama”, blogshop ini setidaknya memberikan kesempatan bagi sesama blogger untuk berkomunikasi.

Bagi saya sendiri, keinginan untuk ber-networking lebih kental. Sebabnya , dengan peserta beragam, tentu saja materinya akan lebih mendasar. Dan dugaan saya tidak salah. Walau bagaimanapun, fenomena blogging ini juga melanda Indonesia. Menurut data Wordpress, bahasa Indonesia merupakan bahasa ketiga yang terbanyak digunakan di situs blog gratis itu. Data senada juga dikemukakan oleh Amril Taufik Gobel yang menjadi pembicara. Sebagai Ketua Komunitas Blogger Makassar atau dikenal sebagai angingmamiri.com, ia menyatakan anggotanya saja sudah 3.500 orang. Merujuk pada keterangan Enda Nasution, diperkirakan di Indonesia terdapat tak kurang dari 500.000 blog.

Yang jelas, menulis di blog membuat otak “berolahraga”. Belum lagi manfaat lain seperti beraktualisasi dan menambah teman. Menulis blog juga membuat kita tetap update dengan ilmu dan informasi. Makanya, nge-blog biar nggak goblok!

[tulisan ini dibuat sebagai bagian dari BlogShop Kompasiana, diposting juga di Kompasiana, 8 Agustus 2009]

Ledakan Bom: Upaya Menggagalkan Kedatangan MU atau Protes Pasca Pilpres?

2009-07-17T09:09:00.000-07:00

Ini hanya sebuah analisa awal, mengingat Manchester United akan datang besok dan akan menginap di Hotel Ritz Carlton, apakah ledakan bom disengaja untuk menggagalkan kedatangan klub terbaik dunia itu? Sama halnya dengan kedatangan para artis dunia yang akan konser, mata dunia memandang negara yang didatangi. Secara pencitraan, hal itu sangat berpengaruh terhadap pandangan dunia kepada negara bersangkutan.
Kita ingat, berkali-kali artis dunia membatalkan konser karena alasan keamanan. Padahal, mereka hanya penyanyi solo. Sedangkan MU adalah sekumpulan orang berharga mahal. Jelas MU tidak akan mau kehilangan banyak pemainnya lagi seperti pernah dialaminya saat pesawat yang ditumpangi rombongan jatuh pada 11 Februari 1957 di Muenchen. Ledakan bom ini bisa jadi akan membuat MU membatalkan kedatangannya ke Indonesia walau saat ini sudah berada di Malaysia.
Analisa lain bisa saja ledakan ini berkaitan dengan hasil Pilpres. Masalahnya, apakah mungkin pihak yang kalah melakukan tindakan nekat ini? Memang, ada dua mantan jenderal di pihak yang kalah, tapi mereka sudah mantan. Apa masih punya akses ke persenjataan semacam bom? Dan saya yakin mereka negarawan yang baik. Jadi,rasanya mustahil. Atau ini bisa jadi upaya fitnah entah kepada kedua pasangan capres yang kalah atau malah SBY sendiri. Biar dikira SBY gagal menjamin keamanan pasca terpilih kembali.
Atau ini upaya pihak ketiga untuk kembali memancing di air keruh. Pihak ketiga yang sampai kini kita belum bisa mengetahui siapa mereka. Bisa jadi kerusuhan di Poso, Ambon bahkan Aceh dan Papua adalah grand design mereka. Ini kalau kita percaya pada teori konspirasi "Big Brother".
Oke warga Politikana, itu analisa awal yang saya tulis dengan tergesa. Saya sedang dalam perjalanan menuju sekitar lokasi. Mari berdiskusi...

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 17 Juli 2009]

Politikana Pasca Pilpres

2009-07-15T14:26:00.000-07:00

Rupanya acara kopdar Politikana Selasa, 7 Juli 2009 lalu tertelan gaung hasil Pilpres. Sehingga malah kurang tersosialisasikan dalam tulisan2 di Politikana sendiri. Karena kopdar malam itu kurang menggali aspirasi pengguna, maka saya mengusulkan beberapa hal:

Sistem pamor dikembangkan jadi dua point: karena kredibilitas (identitas yg jelas, meski memakai kloningan yg penting penulisnya diketahui moderator) dan karena kontribusi penulisan. Sehingga pamor nggak cepat turun padahal naiknya susah.
Biar penulisnya nggak itu-itu aja (yg bisa dikira orang jangan2 cuma pengurus pake identitas kloningan biar banyak) sebaiknya ada reward, biarpun cuma kaus atau mug seperti di websitenya SBY. Ada sistem point atau raport deh. Apalagi katanya ada rencana "Politikana Award" segala.
Pasca Pilpres usai, di sudut kanan atas sebaiknya diisi tulisan Editor/Moderator. Di media massa biasa disebut Editorial atau Tajuk Rencana yang diupdate tiap hari. Kalau mau ada acara macam kopdar juga bisa disosialisasikan di sini.
Ada dua sistem identitas kepenulisan, yg menggunakan nama asli/identitas jelas dan kloningan. Dari cara sahut-menyahut saat berkomentar, tampaknya sejumlah pemilik identitas kloningan saling mengenal di dunia nyata. Ini agak tidak fair bagi pengguna awam macam saya. Dulu saya pernah menulis soal ini dan "digebuki" ramai-ramai. Tentu saja, saya maklum ada cukup banyak soal sensitif yang ditulis sehingga riskan bila penulisnya memakai nama asli. Tapi jangan lantas memaki2 pemakai nama asli yg dianggap "jualan" atau malah "fasis" segala.
Dengan di-ban-nya Dhanis, berarti akhirnya Moderator memakai juga kewenangannya. Maka, alangkah lebih baik kendali ini terus digunakan agar Politikana tidak jadi forum caci-maki, tapi benar-benar sebagai sarana belajar berdemokrasi dengan adu-pendapat. Minimal, ada rambu-rambu yang disepakati bersama.
Soal Penulis Tamu bisa dipilih figur publik mana pun asal kompeten dalam menulis soal politik. Dian Sastro, Rieke Diah Pitaloka atau Nurul Arifin sekali pun oke saja. Atau mau pelawak Qomar sekalian, yang diam2 juga anggota DPR? Mungkin juga bisa seleb-birokrat macam Dede Yusuf?
Moderator yg menulis di luar editorial/tajuk rencana sebaiknya memakai nama asli. Dengan demikian kredibilitasnya makin oke seperti milis sebelah yg entah kenapa tampaknya tidak begitu disukai di sini...

Ayo, silahkan dibantai...

[Tulisan ini diposting di Politikana, 15 Juli 2009]

Saya Kok Jadi Bingung...

2009-07-14T13:37:00.000-07:00

Pasca Pilpres, JK digoyang dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Kalau manuvernya 3A sih saya tidak heran, tapi yang saya heran adalah adanya plot untuk mendudukkan JK sebagai Ketua Dewan Penasehat sementara Surya Paloh jadi Ketua Umum. Padahal, sekarang JK adalah Ketua Umum dan Surya Paloh Ketua Dewan Penasehat. Ini kok malah tukeran kursi thok sih?
Demikian pula pasca Boediono dipilih SBY sebagai Wapres, ada wacana Sri Mulyani yang Menteri Keuangan akan dijadikan Gubernur Bank Indonesia. Memangnya, itu bukannya demosi? Walau sama-sama pejabat tinggi negara setingkat menteri, tapi bukankah Menkeu sebenarnya lebih punya kewenangan luas dibanding Gubernur BI? Di foto yang saya muat saja terlihat kalau gesture Boediono itu 'bawahannya' Sri Mulyani.
Apakah memang mau ikut-ikutan jejak Nurmachmudi Ismail, yang 'turun pangkat' dari Menteri Kehutanan jadi Walikota Depok? Saya kok jadi bingung...

[Tulisan ini diposting di Politikana, 14 Juli 2009]

Biar Cicak Tetap Disadap

2009-07-07T11:17:00.000-07:00

Tulisan headline Politikana hari ini tentang sadap-menyadap, membuat saya teringat pada kejadian yang masih saya alami hingga kini. Kalau Komjen (Pol.) Susno Duadji merasa disadap KPK, saya bingung disadap oleh siapa dan untuk keperluan apa. Saya mungkin ke-ge-er-an saja, namun ada beberapa ciri yang saya alami saat menelepon terindikasi adanya penyadapan. Kata sumber saya yang mengerti soal telekomunikasi dan sumber lain yang mengerti soal kemiliteran, memang mungkin hubungan telepon saya disadap. Ini ciri-cirinya:

Ada suara berdengung panjang, suara lawan bicara seperti berada di lorong yang bergema.
Bila saya menelepon ke nomor-nomor tertentu akan putus setiap beberapa menit, padahal tidak sedang di luar kota.
Delay penyampaian SMS, bahkan cukup banyak SMS tak sampai. Kedua soal ini bisa dikilahkan karena buruknya layanan operator.
Sulit sekali menelepon ke nomor-nomor tertentu. Bahkan saat si empunya nomor ada di samping saya secara fisik sehingga bisa dilihat handphonenya baik-baik saja (on, sinyal penuh, dan tidak dipakai).
Ada suara aneh semacam "cklik" atau "nut" sesaat sebelum nada sambung (atau NSP) berbunyi.
Sering ada suara lain semacam induksi ala PSTN saat menelepon dari HP ke sesama nomor HP. Pertanyaannya, apakah induksi bisa terjadi pada telepon seluler yang nirkabel?
Yang paling aneh, saat saya menelepon dengan memencet angka satu per satu (bukan dial dari phone book memory) kepada nomor tertentu, malah sambung ke nomor yang lain. Saya memencet nomor Indosat, nyambungnya ke Telkom. Jauh banget.

Dugaan saya, awal saya merasa disadap bisa jadi karena sekitar tiga bulan lalu saya mengirim sms kepada salah satu pemegang saham di perusahaan saya. Begini bunyi sms-nya: "DNS mau resign, harap temui CIA segera." DNS maupun CIA adalah inisial teman-teman kami, seperti lazim digunakan juga singkatan nama 3 huruf di banyak perusahaan. Bisa jadi mereka mengira CIA itu Central Intelligence Agency? Ah, semoga saja saya yang cicak ini tidak ketularan paranoid...

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 7 Juli 2009]

Ulasan Debat Capres 2 Juli 2009

2009-07-03T10:00:00.000-07:00

Debat Calon Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2009 ini akhirnya sampai di putaran terakhir. RCTI sebagai tuan rumah Debat Capres menggunakan haknya sebagai pemilik lisensi "Indonesian Idol" dengan memakai tagline dari acara populer tersebut. Debat Capres disebut sebagai "Debat Capres Final" dan moderator menggunakan kalimat "Indonesia Bertanya" saat mengajukan pertanyaan kepada kontestan. Bukan kebetulan pula Balai Sarbini yang dipilih menjadi tempat penyelenggaran debat kali ini juga tempat yang memang biasa digunakan untuk acara "Indonesian Idol".

Panggung ditata mewah, dengan balutan permainan lampu yang tidak ada di debat capres sebelumnya. Pokoknya, sepintas kita bakal merasa berada di arena konser. Apalagi, para jagoan Indonesian Idol baik dewasa maupun cilik ditampilkan untuk menghibur sebelum dan sesudah acara. Lengkap sudah bungkus entertainment dalam Debat Capres kali ini. Bedanya, polling SMS yang biasanya tayang secara real-time diminta dihapus oleh KPU.

Acara dibuka oleh moderator Prof.Dr. Pratikno yang sehari-hari menjabat Dekan Fisipol UGM dengan gaya santai. Meski begitu, tak urung ia sempat pula terpeleset dalam beberapa kalimat awalnya. Harus diakui, acara besar yang konon disaksikan 80 juta penonton ini memang bisa membuat grogi siapa pun yang harus tampil di panggung. Pratikno lantas mempersilahkan satu per satu capres menyampaikan visi-misinya.

Begitu menyampaikan visi-misi, saat dua capres lain masih ‘belum panas', JK sudah ‘on'. Ia langsung mengkritik SBY soal iklan Pilpres satu putaran. JK berkata lantang sambil melihat ke arah SBY, "Maaf ini Pak SBY, iklan Bapak agar pilpres satu putaran karena berbiaya 4 triliun, itu artinya memandang demokrasi dengan uang. Demokrasi itu berdasarkan program, kekokohan, bukan kemenangan. Sejak 2008, saya sudah bilang saat KPU mengajukan anggaran, 45 trilyun terlalu mahal. Kita hanya setujui 25 trilyun. Jadi kalau menghemat 4 trilyun untuk satu putaran tidak berguna. Pada 2014, bisa saja nanti ada iklan "Lanjutkan terus, tanpa Pilpres demi menghemat 25 trilyun." Mendengar kritikan JK saat seharusnya baru menyampaikan visi-misi ini, SBY tampak kaget dan pias. Ia hanya tersenyum kecut. Kontan penonton tertawa dan memberikan applaus untuk tendangan bebas JK ini. Karena riuhnya sambutan, bahkan waktu untuk JK memaparkan visi-misi masih tersisa 1 menit 54 detik.

Begitu masuk ke sesi pertanyaan, barulah tema Debat Capres 3 yaitu "NKRI, Demokrasi dan Otonomi Daerah" mulai mewarnai. Megawati diberi kesempatan menjawab pertama kali sesuai nomor urut pasangan yang diperolehnya. Selain tiga kali salah ucap (lihat posting saya sebelumnya di sini), Mega juga tiga kali tercatat kelebihan batas waktu saat menjawab pertanyaan. Meski sudah diingatkan moderator, Mega nekat meneruskan statementnya sehingga mengundang tawa hadirin. Pertama kali Mega melanggar saat menanggapi argumen SBY & JK soal otonomi daerah. Kemudian juga saat menjawab soal perlu tidaknya lembaga khusus untuk mengawasi pembangunan di daerah. Dan pelanggaran waktu ketiga dilakukannya saat mendebat soal penjagaan perbatasan dan pulau terluar di Indonesia. Secara umum, Mega tampil tegang dan seperti biasa menjawab pertanyaan dengan berputar. Karena di Debat Capres sebelumnya beberapa kali selorohnya menghabiskan waktu, kali ini Mega hampir tidak berseloroh. Kecuali saat menyatakan setuju dengan JK soal otonomi daerah.

SBY tampil prima semalam. Hal ini tampak dari sudah terlatihnya ia menepati batas waktu. SBY adalah satu-satunya kandidat presiden yang tidak pernah melewati tenggat waktu yang diberikan moderator. Karena itu, untuk pertanyaan soal Pilkada, ia sempat protes saat diberitahu waktunya hanya 1,5 menit. "Lho, bukannya 2 menit? Saya tadi diberitahu waktunya 2 menit...," setelah moderator menegaskan waktu hanya 1,5 menit, SBY menjawab, " But it's ok", dan melanjutkan jawabannya. Kesalahan SBY hanya saat menjawab kritikan JK tentang iklan Pilpres satu putaran. Intinya, SBY menyatakan "Iklan bukan dari saya. Tadi Pak JK mengatakan agar hemat biaya, tapi uang tidak masalah, agak membingungkan saya. Yang penting kan ada transparansi."

Jawaban ini kemudian ‘dilalap' JK dalam kesempatan menjawab berikut. JK menanyakan, "Jadi iklan itu bukan iklan dari Bapak?" SBY menjawab dengan anggukan kepala. JK lantas menimpali, "Kalau begitu bukan pekerjaan Bapak,berarti kalau begitu saya bisa iklan satu putaran yg bisa juga saya atau Bu Mega." Lontaran JK ini disambut hadirin dengan tertawa, Mega pun tertawa, hanya SBY yang tampak masam dan memandang tajam ke arah tim suksesnya seakan siap memarahi. JK juga sempat menyatakan "kalau begitu iklan itu illegal", dan SBY tidak menjawab namun tampak mengangguk. Walau begitu, secara umum SBY tetap tampil bagus. Ia paling menguasai data, bicara dengan runut dan tepat saat menjawab. Sehingga, meski sempat disentil JK beberapa kali, tampaknya kali ini SBY tidak terlalu goyah seperti debat putaran sebelumnya.

Agak berbeda dengan JK yang tampaknya agak kelelahan, sentilan tajam JK seperti anak panah yang dilontarkan dari balik tembok benteng saja. JK tampil tidak begitu atraktif seperti sebelumnya. Sasaran serangannya tetap SBY, tanpa mencoba membuka front dengan Mega. Beberapa kali pula JK melebihi batas waktu, meski ia berhenti begitu moderator menyetop. Dan jawabannya pun agak kurang sistematis. Misalnya dalam soal Timor-Timur, JK menyatakan lepasnya Timtim karena diadakannya referendum itu salah. Tapi ia tidak mendalaminya dan malah beralih ke soal Sipadan-Ligitan yang dikatakannya lepas karena kita kurang data. Toh ia mengajukan solusi yaitu pemberian sertifikasi dan tanda-tanda bagi pulau-pulau kita dan memperkuat TNI AL. JK juga sempat menyinggung isu rasialisme yang dilontarkan kubu SBY beberapa waktu sebelumnya. Yang pasti, gaya JK yang santai dan kerap melontarkan kritik tajam sambil bergurau membuat suasana debat menjadi segar.

Di akhir debat, JK membuat closing statement yang amat kuat. The real closing statement yang dilontarkan moderator justru setelah meminta capres memberikan closing statement. Saat diminta menyatakan, apa yang akan dilakukan apabila kalah dalam Pilpres nanti, JK menjawab "Yang terbaik yang akan menang. Saya akan menghormati yg terbaik, termasuk bila yang terbaik itu saya." Pada akhirnya, siapa capres-cawapres yang benar-benar dianggap terbaik oleh rakyat akan ditentukan pada 8 Juli 2009 mendatang.

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 3 Juli 2009]

Mega Salah Omong Lagi

2009-07-02T20:48:00.000-07:00

Baru saja dalam Debat Capres III, saat menanggapi soal KB dalam penerapan OTDA Megawati menyatakan:
"KB itu bukan untuk menyetop ibu-ibu -maaf ini- berproduksi."
Well, mungkin maksudnya "bereproduksi"?

Juga saat diminta tanggapan soal lepasnya wilayah kita termasuk Sipadan-Ligitan ke Malaysia, Megawati berkata:
"Kalau dengan Malaysia itu bukannya kita harus bersahabat, tapi tampaknya kedaulatan kita tidak dianggap."
Jadi, memang sebaiknya Malaysia secara hubungan bilateral antar-negara tidak perlu dijadikan sahabat saja?

Plus dalam closing statement atau pernyataan penutup, Mega menggunakan kata "kalian" yang berkonotasi merendahkan:
"Saya ingin mengatakan kepada kalian semua..... Hal-hal seperti itulah yang akan saya persembahkan kepada kalian."

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 2 Juli 2009]

Orang Malaysia Memang Tricky!

2009-06-28T15:01:00.000-07:00

Dibajaknya lagu Afghan menyusul upaya pencaplokan batik dan keris sebagai warisan budaya yang diakui milik mereka, sebenarnya cuma bagian dari sifat "tricky" bangsa itu. Sifat dan kebiasaan ini justru sudah umum di dunia bisnis.

Saya baru saja mendapatkan cerita dari rekan saya yang bekerja di sebuah perusahaan yang mengekspor produknya ke negeri jalang itu. (pelesetan dari jiran, he!). Di Indonesia, perusahan tempat teman saya bekerja itu termasuk top. Tapi, saat hendak memasarkan produknya di Malaysia, hingga saat ini belum mendapatkan partner bisnis yang tidak "tricky".

Bagaimana "tricky"nya? Mereka menolak produk yang dibuat di Indonesia langsung dipasarkan di sana. Sebagai gantinya, mereka mengharuskan label "made in Indonesia" diganti "made in Malaysia", tentunya ini berkonsekuensi perusahaannya pun harus punya "payung" di sana. Mereka menolak ada tulisan Indonesia di label kemasan.

Sudah begitu, begitu setelah produk dipasarkan pun, mereka juga "tricky" dalam menjatuhkan harga. Produk serupa atau malah persis sama (bajakan) bisa tiba-tiba muncul di pasar gelap (black market). Produk Indonesia yang sudah diganti labelnya tadi akan membanjiri kembali pasar Indonesia lewat jalur tidak resmi. Strategi itu akan menjatuhkan harga produk di kedua negara. Apalagi, kesannya produk itu adalah "made in Malaysia" sehingga malah produk asli kita jadi kelihatan meniru.

What a tricky people they are! Dasar Malaysial!

[Tulisan ini semula diposting di Politikana, 28 Juni 2009]

Ulasan Debat Capres 25 Juni 2009

2009-06-26T02:27:00.000-07:00

Mungkin banyak yang akan menulis soal ini, karena debat tadi malam memang menarik. Berbagai ulasan bernada positif langsung muncul di berbagai situs berita online. Intinya, debat tadi malam dinilai lebih seru karena para capres mulai saling sindir satu sama lain. Saya hanya menuliskan apa yang saya amati, sangat subyektif dan bisa saja ada yang lolos dari pengamatan. Silahkan saja Anda menulis ulasan lain agar makin berwarna.

Mengusung tema “Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran”, Debat Capres II semalam diselenggarakan di studio Metro TV. Bertindak sebagai moderator adalah Aviliani, M.Si. yang secara mengejutkan justru tampil lebih bagus daripada Anies Baswedan, Ph.D. dan Prof. Dr. Komarudin Hidayat selaku pemandu Debat Capres I dan Debat Cawapres I. Aviliani mampu membuat suasana lebih nyaman sehingga capres tampak menjadi lebih leluasa berekspresi.

Kredit tersendiri patut diberikan kepada Jusuf Kalla. Seperti biasa dialah yang paling mampu melontarkan guyonan segar. Tadi malam, secara mengejutkan JK sempat meninggalkan podium, berjalan-jalan keliling panggung dan mendekati moderator saat menjawab pertanyaan. JK juga sempat menyindir SBY soal iklannya yang mengambil jingle Indomie. “Saya minta maaf ini Pak Bambang dengan jingle Bapak, Indomie itu,” JK menyindir. “Lebih banyak makan Indomie itu nanti impor gandum kita banyak,” sentilnya yang langsung disambut gelak tawa penonton di studio. JK menyatakan itu untuk menjawab pertanyaan soal kebijakan Bulog dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Selain itu, JK juga sempat ‘menggoda’ Megawati saat mantan atasannya di Kabinet Gotong Royong itu menyatakan, “Pak Jusuf bisa begitu karena ikut kerja sama saya.” JK menimpali dengan menyatakan, “Terima kasih Ibu. Tapi kerja saya bagus, kan Bu?” Pertanyaan itu tidak didengar Mega sehingga JK mengulangnya. Yang mengejutkan, Mega menjawab, “Ya nggaklah”.

Megawati, sebaliknya, menjatuhkan diri sendiri dengan pernyataan tadi. Selain tampak tidak mampu dan tidak mau menghargai orang lain -apalagi acara itu disiarkan langsung secara nasional- juga memperlihatkan sifat aslinya yang sinis saat bicara. Kalimat “ikut kerja sama saya” jelas menyamakan seorang menteri -JK di Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati menjabat sebagai Menko Kesra- laiknya pembantu rumah tangga saja. Walau begitu, secara umum Megawati juga tampil lebih baik daripada Debat Capres sebelumnya. Ia mampu mencerna pertanyaan dan cukup trampil mengolah kata. Kelemahan utamanya adalah ia kerap masih berputar saat menjawab sehingga sering kehabisan waktu. Antara lain saat ia dan JK saling meledek seperti disebutkan tadi, tanggapan Mega jadi tidak selesai di pertanyaan tersebut, yang membahas UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara SBY juga tampil jauh lebih baik. Dalam pernyataan penutupnya (closing statement), SBY sempat menyatakan, “SBY juga bisa cepat” yang dikatakannya sambil melirik JK. Saat beberapa kali adu sindir dengan JK, SBY juga tidak lama ‘mutung’nya. Untuk soal Indomie, SBY bahkan membalas dengan menyatakan, “Mungkin yang dimakan Pak JK adalah mie instan 100 persen gandum. Yang saya makan sudah ada campurannya, terigu, singkong, kurang gandumnya. Dan saya bisa tumbuh dengan baik.” Hadirin terkejut karena saat itu moderator sudah beralih ke pertanyaan lain, yaitu soal cara mengatasi kemiskinan dalam kaitannya dengan peningkatan taraf hidup perempuan. Namun toh balasan SBY itu tetap disambut tawa hadirin. SBY sendiri sempat tertawa cukup lepas saat JK dan Mega saling ledek seperti diceritakan di awal tadi. Pernyataan-pernyataan SBY pun bernas dan tajam, sesekali menggunakan gaya pointers. Ini mengingatkan gaya cawapres dari kubu JK, yaitu Wiranto. Tak heran karena keduanya memang sama-sama mantan militer.

Secara keseluruhan, nuansa debat tadi malam memang lebih menggairahkan. Saling sindir dan ledek membuat suasana cair. Tidak ada kritikan tajam yang membuat marah kandidat seperti saat Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwa Wea pada Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati menggebrak meja dan meninggalkan studio Metro TV saat sedang talkshow di tahun 2003 dulu. Kandidat juga tidak selalu setuju satu sama lain, malah tampaknya berusaha tampil beda dengan menyatakan ketidaksetujuan atau sekedar menambahkan dari keterangan yang lain.

Jika harus saya berikan nilai dari penampilan ketiganya semalam, maka JK adalah pemenangnya dengan nilai 80, SBY di urutan kedua dengan 75, sementara Megawati di urutan terbawah dengan nilai 60 saja. Hanya saja, itu adalah penilaian subyektif saya. Anda tentu bisa berbeda, asal jangan fanatik buta saja. Bukankah sebaiknya semua capres adalah yang “pro rakyat” guna me”lanjutkan” kemajuan Indonesia dengan “lebih cepat lebih baik”?

[Tulisan ini juga diposting di Politikana, 26 Juni 2009]

Dicari: Pemimpin Yang Memiliki Hati

2009-06-23T19:36:00.000-07:00

Saya tidak sedang kampanye, karena itu tidak saya tambahi “Nurani” di belakangnya. Karena kata itu ditambah kata terakhir dari judul sekarang sudah jadi nama partai politik (parpol). Juga tidak sedang melantunkan lagu lawas dari Aa’ Gym, “Jagalah Hati”. Tapi di sini benar-benar hati yang kita kenal sebagai tempatnya “budi” yang bukan Budiono apalagi Budi Anduk.

Penyucian hati menjadi sarana bagi para pemeluk teguh (true believer) hampir semua agama. Cara ritualnya saja yang berbeda-beda. Yang saya herankan, kenapa semua pemimpin kita mengesankan begitu patuh pada agama di hadapan publik. Apakah pencitraan sebagai “orang saleh” merupakan sebuah keharusan?

Pertanyaan itu rupanya akan mendapat jawaban ya, meski untuk pastinya perlu survei. (Mungkin LSI berminat?) Namun singkatnya, jawabannya ya karena negara kita adalah negara yang “Berketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila ingin mendapat suara terbanyak dari pemilih yang mengaku beragama, maka kesalehan menjadi sebuah standar baku.

Meski kalau mengingat tulisan “mbah” Clifford Geertz, masyarakat Jawa (karena subyek penelitannya memang orang Jawa, tapi kita juga bisa menjustifikasi karena penduduk Jawa adalah mayoritas) sebagian besar adalah abangan dan bukan santri, namun ternyata para abangan ini tetap merasa dirinya beragama. Tidak ada orang suku tertentu yang pulaunya baru saja dibangunkan jembatan itu yang mau disebut bukan Islam misalnya, padahal ada saja yang gemar minum tuak dan main perempuan sejak zaman Sakerah.

Bisa jadi, karena keengganan disebut “tidak beragama” itulah, kemudian faktor kesalehan formal dipandang masih sangat berperan. Karena itu, kemudian isyu agama dari istri calon pemimpin bangsa diperbincangkan. Juga atribut formal yang menunjukkan kesalehan seolah menjadi nilai tambah. Pemilih diharapkan terpukau oleh penampilan kesalehan para calon pemimpinnya.

Padahal, pemimpin yang “memiliki hati” tidak cukup yang memamerkan kesalehan formal saja. Tidak cukup yang menangis dan menyebut dirinya “Cut Nyak” di hadapan orang Aceh, tidak cukup yang meninjau gempa sambil main gitar, melainkan mereka yang benar-benar “hatinya untuk rakyat”. Barangkali, secara sinergis kita dapat mengambil pedoman “Tahta Untuk Rakyat”-nya Sri Sultan Hamengkubowono IX. Artinya, di dalam hatinya, ia selalu berpikir tentang rakyat. Pikiran, dalam pandangan filsafat dan agama, sebenarnya adalah hasil karya otak dan hati. Hasil karya otak bernama rasio, hasil karya hati adalah intuisi. Keduanya selaiknya dipadukan agar menghasilkan tindakan cemerlang.

Saya lantas mengambil satu buku di rak berjudul Soul Inc.: The Art of Managing From Within karya Moid Siddiqui. Dalam buku itu, penulisnya membicarakan bagaimana membangun suatu perusahaan sebagai sebuah organisasi dengan hati. Negara, pada dasarnya juga sebuah organisasi. Hanya saja, berbeda dengan perusahaan, tujuan negara adalah menyejahterakan rakyatnya. Meski mengharapkan surplus perdagangan misalnya, namun perdagangan antar negera tidak melulu menempatkan profit sebagai hal teratas.

Ada satu kutipan yang bagi saya menarik:

“Values, virtue and wisdom dwell in our heart. Intellectual impulses are the product of the mind. Only when the heart joins the mind, can one understand the new paradigm and which I call ‘authentic performance’ through heartware.”

Anda pasti tahu artinya, jadi saya tak merasa perlu menerjemahkannya. Intinya, kalau pemimpin punya hati, dia pasti akan bisa merasa. Merasakan penderitaan dan perjuangan hidup rakyatnya. Itu bukan berarti dia harus sama miskinnya dengan rakyat, tapi salah satu tindakannya adalah dia harus tidak memamerkan kemewahan di saat rakyat sedang menderita. Pemimpin dengan hati adalah pemimpin yang peka pada kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Pendek kata, ia adalah pemimpin yang memiliki hati yang menelurkan budi yang tinggi (saya sengaja tidak menggunakan kata “berbudi” biar tidak dikira memihak salah satu pasangan capres).

Ia tidak hanya mampu mengatur masalah-masalah makro atau strategis, namun juga memahami apa saja yang sebenarnya menjadi jeritan rakyat. Ada banyak contoh dari para pemimpin besar soal ini. Misalnya khazanah Islam ada Khalifah Umar bin Khattab r.a. yang senang keluar malam dengan menyamar untuk mengetahui kebutuhan rakyat. Tentu saja, mengatur Indonesia dengan sekitar 220 juta penduduk ini beda dengan mengatur polis ala Romawi. Namun, seyogyanya pemimpin negara kita harus mampu membuat suatu sistem intelijen yang tidak cuma mencari musuh di kalangan rakyat, tapi juga digunakan untuk mengetahui apa sebenarnya kehendak rakyat.

Intinya, pemimpin dengan hati akan mampu menangkap jeritan rakyat, tidak cuma percaya laporan pejabat. Pemimpin dengan hati tidak akan tega membiarkan rakyatnya kelaparan sementara ia sendiri hidup bermewah-mewah. Pemimpin dengan hati tidak akan mau memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri atau teman-kerabatnya. Memang, tidak akan seideal konsep “Filsuf Raja” ala Plato atau “Pandita Ratu” yang konon dicetuskan oleh Prabu Jayabaya. Akan tetapi, minimal hati itu akan membentengi sang pemimpin dari kecenderungan memuja diri sendiri, berpuas diri, senang menjatuhkan lawan dan tidak senang diberi masukan, serta dari tindakan yang merugikan orang banyak dan negara. Adakah pemimpin macam itu?

[Tulisan ini juga diposting di Politikana dan Kompasiana, 23 Juni 2009, dengan versi Kompasiana sedikit mengalami penghalusan bahasa]

Isyu Utama dalam PEMILU

2009-06-18T12:41:00.000-07:00

Dari hasil googling, saya menemukan riset yang pernah dilakukan oleh CSIS tahun 2008 lalu. Dalam riset terhadap 3.000 orang responden tersebut dicoba untuk meraba bagaimana pemilih akan menggunakan haknya dalam Pemilu 2009 (saat itu jelas belum Pemilu). Hasil survei tersebut menghasilkan tiga bagian besar: dukungan terhadap partai politik di berbagai kelompok masyarakat, peluang para tokoh nasional untuk memenangkan pilpres 2009, dan isyu-isyu utama bagi pemilih saat ini. Saya tidak mengutip semuanya, hanya menggunakan bagian ketiga dari penelitian tersebut. (untuk melihat hasil lengkapnya, klik di sini).

Menurut survei tersebut, isyu-isyu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat seperti kemiskinan dan harga kebutuhan pokok akan menjadi perhatian utama masyarakat. Lebih dari 70% pemilih mengatakan isu utama buat mereka adalah harga kebutuhan pokok dan kemiskinan. Namun, isyu saja tidak cukup karena penilaian atau perasaan masyarakat terhadap keadaan ekonomi itu juga akan mempengaruhi pilihan politik seseorang. Mereka yang beranggapan kondisi perekonomian sudah membaik, akan cenderung memilih incumbent. Sementara yang tidak tentu sebaliknya.

Ternyata, dalam Pemilu legislatif lalu, perang isyu tidak begitu nampak. Mungkin karena begitu banyaknya parpol yang ikut. Atau, parpol dan para calegnya sibuk mengantisipasi peraturan KPU yang berubah-ubah. Misalnya soal sistem keterpilihan dari nomor urut caleg dalam DPT yang kemudian diubah ke sistem suara terbanyak. Sementara, dalam Pilpres kali ini, tampak sekali adanya perang isyu yang silih berganti. Meski proses kampanye masih berlangsung, saya coba mendaftar isyu utama apa saja yang jadi ‘dagangan’ para calon presiden dan wakil presiden.

Ekonomi: Ekonomi Kerakyatan vs Neo-Liberalisme, Efektivitas Pemerintah dalam Menangani Kasus Perekenomian (soal hutang luar negeri misalnya).
Kemanusiaan: pembelaan untuk Manohara dan Prita, korban lumpur Lapindo.
Agama: Ketaatan beragama para calon, agama istri calon (terutama Budiono), isyu jilbab.
Internasional/Bilateral: Hubungan dengan Malaysia dalam persoalan Ambalat, Manohara dan TKI.
Tenaga Kerja/Perburuhan: Wacana Penghapusan Outsourcing, Perlindungan TKI di luar negeri. (kasus penganiayaan TKI di Malaysia).
Pertahanan/Keamanan: Peran dalam perdamaian di wilayah konflik (Aceh, Ambon, Poso), modernisasi alutsista TNI, peranan industri senjata dalam negeri, kesejahteraan prajurit, menghadapi potensi konflik dengan Malaysia.
HAM: Keterlibatan para calon dalam masalah HAM dalam negeri yang mencuat ke dunia internasional (Prabowo dan Wiranto untuk kasus 1997-1997, SBY untuk Kudatuli 1996).
Kekayaan Calon (Prabowo yang kaya raya, SBY yang sederhana J).
Pendidikan (anggaran pendidikan, nasib guru honorer).
Kesehatan (akses kesehatan yang adil terutama dipicu kasus Prita vs RS Omni International Tangerang).
Seni dan Budaya: perhatian para calon terhadap dunia seni-budaya dan kesejahteraan pekerjanya.
Klaim keberhasilan program pemerintah: BLT, perdamaian di wilayah konflik, BBM, rasio hutang yang turun, stabilitas harga, Suramadu.
Tata Cara Kampanye: pembubaran kampanye oleh Panwaslu terhadap kampanya sahabatmuda pro JK-Wiranto di Semarang, pengusiran Panswaslu oleh Hayono Isman jurkam SBY di Semarang, perusakan atribut kampanye (baliho dan spanduk) JK-Wiranto dan Mega Prabowo di Bekasi, penolakan iklan Mega-Prabowo oleh 9 stasiun TV, penertiban atribut kampanye di tempat terlarang, penggunaan fasilitas negara oleh calon.
Kesejahteraan rakyat: harga naik, barang susah, rakyat miskin, pekerjaan sulit.
Isyu lain: Seperti peran parpol (terutama dalam pemilihan Calon Wakil Presiden Budiono pilihan SBY), dana kampanye dan keterlibatan konsultan, kesalahan ucap pendukung calon (kasus Ruhut dan Mubarok).
Mungkin masih ada yang lain, tapi terlewat atau terlupakan oleh saya. Yah, namanya juga manusia.

Dari banyaknya isyu yang direspon para calon, tampaknya malah kesejahteraan rakyat walau pasti jadi dagangan utama malah jadi jarang dibicarakan. Tenggelam dalam tiga isyu besar:

Kontroversi pemilihan Budiono dan latar belakangnya.
Ekonomi Kerakyatan versus Neo-Liberal (Neolib).
Pro-kontra klaim keberhasilan program pemerintah.

Kalau mau disimpulkan, tampaknya isyu kampanye yang digulirkan tidak terencana dan hanya reaktif belaka. Bagi saya pribadi, juga belum menyentuh persoalan dasar rakyat, yaitu bagaimana mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Artinya, sebagian besar masih sebatas retorika konsep abstrak dan belum tampak program nyatanya. Mustinya, tim sukseslah yang bertugas mengimplementasikannya, agar para calon yang sudah padat jadwalnya tidak kerepotan. Tapi nyatanya, tim sukses tampaknya juga jalan sendiri-sendiri. Jadi, bagaimana nasib bangsa ini ke depan?

[Tulisan ini juga diposting di Politikana, 18 Juni 2009]

Faktor Keturunan & Spiritual Capres: Penting Nggak Sih?

2009-06-17T12:30:00.000-07:00

Terus menerus membaca media nasional terbitan Jakarta terkadang membuat informasi terasa senada. Kebetulan kantor saya tiap pekan selalu dikirimi mingguan Minggu Pagi yang terbit di Yogyakarta, sebagai salah satu media dalam jaringan Kedaulatan Rakyat. Artikelnya memberi warna berbeda bagi saya. Misalnya dalam edisi pekan ini saya membaca dua artikel menarik terkait capres. Satu artikel berjudul: "GBPH Prabukusumo: SBY Keturunan Sri Sultan HB III" di halaman 2, satu lagi artikel berjudul "Suksesi Wahyu Keprabon ke Istana" yang merupakan resensi buku Belajar Spiritual Bersama The Thinking General di halaman 10. Secara ringkas, artikel pertama menyatakan SBY merupakan keturunan kraton sehingga layak jadi panutan. Sementara artikel kedua menyebutkan "kesenangan memburu wahyu (sesuai pemahaman budaya Jawa) juga dilakukan oleh SBY yang berorientasi kepada hidup arif bijaksana, selaras dengan kata Jawa yakni: berbakti dan manembah (menyembah) kepada Sang Pencipta Kehidupan."

Mengingat Minggu Pagi terbit di DIY dan Jawa Tengah, maka saya asumsikan pembacanya kebanyakan orang Jawa. Sehingga, saya lantas jadi bertanya-tanya, memangnya seberapa penting faktor keturunan dan spiritual bagi capres, terutama bagi orang Jawa? Bukan hendak sektarian atau rasis, namun harus diakui faktanya orang Jawa dan penduduk pulau Jawa masih mayoritas di Indonesia. Kecuali, nanti kalau ramalan Ronggowarsito benar, maka barulah "wong Jowo kari separo" (orang Jawa tinggal separuh).

Setelah tanya sana-sini dan riset kecil-kecilan -tentu ini bukan survei - setidaknya saya bisa mendapatkan gambaran, bahwa bagi orang Jawa tradisional terutama di kawasan pedesaan, kedua dimensi ini "penting bangeet". Disebabkan dalam filsafat Jawa yang tergolong filsafat timur mengutamakan keharmonisan dengan alam dan unsur-unsurnya, maka dua faktor itu dianggap penting karena secara langsung dianggap berpengaruh terhadap tataran makro kosmos bangsa.

Unsur keturunan ini rupanya memang dianggap penting bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Habibie misalnya, saat menjabat presiden sampai pernah mengaku sebagai keturunan Jawa dari ibunya. Apalagi, ada filosofi bibit, bobot, bebet saat seseorang akan memilih jodohnya. Bibit atau keturunan jelas dipandang penting. Seorang yang memiliki garis keturunan bangsawan dipandang mewarisi sikap ksatria dan nilai-nilai luhur lainnya.

Demikian pula unsur spiritual pun member arti tak kalah penting. Tentu spiritual beda dengan religius. Yang kedua selalu terkait agama formal, sementara seorang ateis sekali pun tetap bisa berlaku spiritual. Menurut Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat, kecerdasan spiritual adalah kemampuan orang untuk memberi makna dalam kehidupan. Dengan demikian, seseorang yang berupaya menaati moral atau etika serta menggunakan hidupnya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi manusia lain dan alam bisa disebut spiritual. Apalagi, dalam sistem religi dan filosofi Jawa, Tuhan "Kang Murbeng Dumadi" dianggap tidak mempersoalkan "ritual panembah" yang bagi religi atau agama formal sangat penting.

Implikasi penerapan filosofi Jawa kepada SBY, adalah kemudian muncul pula antithesis terhadap mereka yang dianggap tidak "njawani. Misalnya, luas beredar isyu yang menggambarkan Jusuf Kalla itu ibarat Betara Kala bagi SBY. Karena dengan adanya JK sebagai wapres, bak menciptakan "matahari kembar" atau dualisme kepemimpinan yang tabu bagi kepercayaan Jawa. Dan rupanya bagi orang Jawa tradisional yang tinggal di pedesaan, stigma pencitraan ini akan berpengaruh bagi pola pikir mereka. Apalagi, seingat saya di tahun 2004 SBY dicitrakan sebagai "Ratu Adil" yang ditunggu. Gaya Jusuf Kalla yang ceplas-ceplos dan "slonong boy" juga dianggap "ora ilok" bagi kebanyakan masyarakat Jawa tradisional. Betara Kala, just fyi, adalah simbolisasi kejahatan dalam filosofi Jawa. Sebagai antithesis, pastinya dianggap tidak "njawani". Karena itu, bisa dipastikan mereka akan tetap memilih capres yang dianggap "njawani".

Hal ini diperkuat dengan hasil survei dan riset internal pendukung capres-cawapres bahwa memang masyarakat Jawa tradisional terutama di pedesaan masih belum bergeser dari dukungan kepada SBY. Citra pemimpin yang ditampilkan di iklan televisi sebagai "bapak pengayom keluarga yang taat pada Tuhan" merupakan hasil dari pengejawantahan alam pikiran patronisme patrilineal yang juga dianut masyarakat Jawa tradisional. Maka, meski terkesan irrasional bagi kita yang berpendidikan, melek internet dan tinggal di kota besar, dua hal itu ternyata masih dipandang penting oleh akar rumput. Dan jumlah pemilih akar rumput jelas jauh lebih besar daripada pemilih kelas menengah-atas. Sehingga, sudah selayaknya bila tim sukses kedua pasang capres-cawapres lain membuat pencitraan tandingan terhadap incumbent atas isyu keturunan dan spiritualisme ini. Bisa jadi hal ini luput dari perhatian, padahal dipandang penting oleh rakyat kebanyakan.

[Tulisan ini juga diposting di Politikana, 17 Juni 2009].

Perlunya Kejelasan Identitas Penulis

2009-06-15T23:59:00.000-07:00

Dalam tulisan-tulisan yang muncul di berbagai situs internet, terutama yang berbau politik atau menyangkut kepentingan umum, nama penulisnya sering sekali ditulis sebagai anonim atau tanpa identitas jelas, misalnya dengan menggunakan "nick name". Memang, anonimitas di internet adalah hak yang di A.S. bahkan dijamin dengan UU. Akan tetapi, harus disadari media yang memberlakukan azas ini secara penuh akan berkurang kredibilitasnya. Tidak ada media massa terkemuka yang merahasiakan sumbernya tanpa alasan jelas. Apalagi, kalau sumbernya sendiri yang menulis tanpa identitas jelas.

Media massa dengan reputasi tinggi jelas hanya akan memuat tulisan dari mereka yang memiliki reputasi pula. Reputasi di sini tidak harus terkenal, tapi kompeten di bidangnya. Tidak diungkapnya identitas narasumber atau penulis biasanya karena alasan keselamatan. Namun, redaksi pasti tahu siapa sebenarnya nara sumber atau penulisnya. Jadi, tidak dibenarkan redaksinya bahkan tidak tahu siapa nara sumber atau penulisnya. Dalam hal ini, andaikatapun pengadilan memanggil redaksi yang diwakili pemimpin redaksi (pemred)-nya, sang pemred tetap dapat menolak mengungkapkan siapa sebenarnya nara sumber suatu tulisan. Hak ini disebut "hak tolak" dan diakui oleh hampir semua negara terutama yang menganut sistem demokrasi liberal.

Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam bukunya The Rise of Anonymous Sourcing, hanya ada 7 kriteria yang dapat membenarkan penggunaan sumber anonim atau disembunyikan identitasnya. Ketujuh kriteria itu adalah:

Sumber tersebut berada pada lingkaran pertama berita. Dia bisa pelaku, korban, atau saksi mata.
Keselamatan sumber terancam bila identitasnya dibuka.
Motivasi sumber murni untuk kepentingan publik. Bukan lempar batu sembunyi tangan.
Integritas sumber utuh. Orang yang suka berbohong tidak diberi status anonim.
Harus seizin redaktur.
Keterangan anonim sumbernya minimal dua atau bisa diverifikasi secara independen.
Perjanjian keanoniman akan batal dan nama sumber dibuka bila terbukti berbohong atau sengaja menyesatkan

Kesemua kriteria itu adalah upaya perlindungan nara sumber oleh redaksi dengan menjadikannya anonim dalam penulisan berita. Sebaliknya, menurut kaidah jurnalistik universal, suatu opini haruslah diketahui jelas siapa penulisnya. Ini agar pelanggaran terhadap kaidah nomor 3 di atas tidak terjadi. Sementara, saya memperhatikan di politikana.com ini banyak sekali penulis tanpa identitas. Padahal, biasanya penulis anonim itu justru yang keras tulisannya.

Agar politikana.com makin berkualitas, apalagi sekarang masih versi beta, perlu diadakan razia identitas penulis. Atau cara lain, bila memang masih mau mengakomodir penulis dengan "nickname", adalah memberikan tingkatan. Misalnya penulis yang terpercaya dan dikenal luas reputasinya diberi rank "gold" atau "master" atau apalah. Sementara yang tetap mempertahankan "nickname" mendapat rank jauh di bawahnya.Buat saja ada 10 tingkat kepenulisan misalnya.

Demikian pula dengan sistem rating yang saat ini seenaknya dan tidak adil, seharusnya terdapat pengimbang dengan sistem juri yang dipilih oleh redaksi politikana.com. Di Indonesia, sering sekali orang yang seharusnya berkualitas tidak mendapat tempat, semata karena adanya sistem penilaian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam pemilihan "bintang televisi via sms", apapun jenis pemilihannya. Sering sekali mereka yang lebih layak menang harus kalah karena mendapat sms lebih sedikit. Apalagi di internet, trolling amat mungkin terjadi. Penggunaan identitas lebih dari satu untuk menaikkan rating dirinya sendiri atau kenalannya mudah sekali dilakukan.

Bagaimana bisa misalnya, tulisan yang ditulis serius mendapat rating lebih jelek dari tulisan yang dibuat asal saja? Contohnya seperti tulisan hari ini oleh seseorang dengan identitas tidak jelas. Lebih-lebih isi tulisan dengan rating tinggi itu cuma omong kosong bercerita soal kondisi dirinya. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik sesuai visi politikana.com.

Maka, kalau politikana.com mau jadi rujukan para politikus dan pengambil kebijakan, bukan cuma orang-orang frustrasi yang gemar memaki, mencaci sambil kritik sana-sini atau curhat tentang dirinya, seharusnya dimoderasi lebih ketat. Identitas penulis harus jelas. Karena bagaimanapun, tulisan opini seperti di politikana.com adalah produk jurnalisme. Maka, sudah seharusnya pula patuh pada kaidah jurnalisme sejati. Barulah politikana.com layak menjadi rujukan.

[Tulisan ini pertama kali diposting di Politikana, 15 Juni 2009]

Direktur dan Wartawan Dibunuh, Lalu Siapa Lagi?

2009-06-12T23:29:00.000-07:00

Keriuhan kampanye Pilpres dan isyu-isyu yang dilontarkan tim sukses meredam pemberitaan berbagai kasus yang masih bergulir. Sebutlah kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Direktur PT Rajawali Putra Banjaran. Kasus ini besar karena diduga melibatkan sejumlah ‘orang penting’ termasuk Ketua KPK Antashari Azhar. Untuk kasus ini, anehnya pemberitaan media lebih mengetengahkan sisi ‘infotainment’-nya berupa dugaan motif pembunuhan yaitu cinta segitiga dengan ‘aktrisnya’ Rani Juliani. Padahal, ada dugaan motif lain yang terkait soal politis. Kemarin saya sempat melihat ada koran yang memajang kepala berita (headline) ala infotainment lagi soal perkembangan kasus ini, katanya “Rani Muncul Berjilbab” (Rakyat Merdeka). Namun secara umum, kasus ini perlahan surut dari perhatian media massa dan publik.

Apabila kasus yang bertaraf nasional saja sudah menghilang dari ingatan kolektif masyarakat, lalu bagaimana dengan kasus lain yang dianggap ‘bertaraf lokal’? Ada satu kasus pembunuhan wartawan Radar Bali (IndoPos group) pada tanggal 11 Februari 2009 lalu, yang hingga kini masih berlangsung proses penyidikannya. Sebenarnya, kasus ini pun sarat makna. Karena otak pembunuhannya sudah diketahui dan ditahan, yaitu I Nyoman Susrama. Nama ini penting karena ia adalah seorang pengusaha sekaligus adik kandung Bupati Bangli I Nengah Arnawa. Motifnya diduga karena masalah pemberitaan yang dianggap merugikan pelaku. Saat ini, rasanya hanya jaringan media milik IndoPos saja yang masih gencar memberitakan kasus ini. Hal ini jelas berbeda dengan peristiwa pembunuhan terhadap Udin (Fuad Muhammad Syafruddin-wartawan Bernas) pada tahun 1996 yang dibela hampir semua media massa.

Surutnya perhatian publik pada kedua kasus hukum tersebut sebenarnya menyedihkan. Tapi apa mau dikata, ada berita-berita baru yang ‘lebih seksi’. Tidak hanya kampanye Pilpres, tapi juga masalah Ambalat, Manohara, penyiksaan TKW, Prita vs RS Omni, jatuhnya pesawat dan helikopter TNI, hingga persiapan HUT kota Jakarta. Konon, memang ingatan kolektif masyarakat hanya akan bertahan selama dua minggu. Apalagi di era banjir informasi seperti ini. Kondisi ini oleh Taufik H. Mihardja dalam tulisannya di Kompasiana 9 Juni 2009 lalu disebut sebagai “carried away”.

Kecuali kita percaya pada teori konspirasi dimana ada pihak yang mampu melakukan manajemen isyu begitu dahsyatnya, rasanya hampir semua pergantian isyu yang menjadi perhatian publik terjadi secara alami. Karena isyu yang dilontarkan haruslah dibuat oleh pihak yang begitu mengerti mengenainya. Misalnya, mudah saja seorang Manohara membuat konferensi pers dan menceritakan mengenai masalahnya dan kemudian jadi berita. Yang hampir muskil dibuktikan adalah, apakah benar Manohara melaksanakan agenda setting dari pihak yang amat berkuasa itu tadi? Kemuskilan menjawab pertanyaan tadi membuat dugaan adanya manajemen atau pengalihan isyu menjadi tidak berdasar lagi.

Saya justru lebih prihatin pada maraknya kasus pembunuhan yang terungkap justru pasca reformasi. Padahal, dulu kita mencerca Soeharto dan rezim Orde Barunya sebagai penguasa otoriter yang gemar menghilangkan nyawa orang. Mulai dari Tragedi Priok, Peristiwa Lampung, DOM di Aceh, operasi militer di Timor-timur, Tragedi Santa Crus, hingga Petrus. Namun semua yang dituduhkan sebagai peristiwa pembunuhan tersebut dilakukan penguasa kepada rakyatnya. Namun kini, tampaknya sesama rakyat malah makin mudah membunuh. Padahal, penguasanya jelas sudah tidak sekuat rezim Orde Baru dan Soeharto lagi sehingga peristiwa seperti di atas tidak terjadi lagi.

Friksi antar elemen masyarakat justru makin kerap muncul ke permukaan. Sebutlah misalnya dalam konflik yang terjadi di Poso atau Ambon di mana juga terjadi penghilangan nyawa orang lain secara paksa. Bahkan dalam persoalan sederhana seperti pertengkaran sewaktu menonton pertunjukan musik bisa berakhir dengan pembunuhan. Nyawa manusia seakan menjadi begitu murahnya. Ini membuat kita selayaknya berpikir, apabila seorang direktur dan wartawan yang notabene memiliki status sosial tertentu di masyarakat saja pembunuhannya begitu mudah dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan, bagaimana pula dengan rakyat biasa?

[Tulisan ini juga diposting di Kompasiana, 12 Juni 2009].

Kualitas Anggota DPR: Anak TK atau ....?

2009-06-12T20:56:00.000-07:00

"Males saya, duduk bareng sama orang-orang ..........," itulah sentilan yang diberikan seorang mantan menteri yang juga pernah menjadi anggota DPR, saat hari ini ia ditanya mengapa mengundurkan diri dari jabatannya di parlemen periode 2004-2009. Titik-titik di atas tentu bisa Anda isi sendiri dengan apa pun. Karena kalau saya tuliskan kata apa aslinya yang disebutkan, bisa-bisa saya dibui seperti Prita Mulyasari.

Apalagi kata itu jelas kata yang berkonotasi merendahkan. Dan ungkapan tersebut dikatakan yang bersangkutan dalam forum internal, bukan untuk konsumsi publik. Jadi, mohon maaf kalau ungkapan asli dan nama yang bersangkutan saya sembunyikan. Saya gunakan ungkapan itu semata sebagai lead penarik bagi apa yang hendak saya bahas berikutnya.

Saya jadi ingat saat Gus Dur sebagai Presiden RI mengatakan "DPR seperti Taman Kanak-kanak". Saat itu, banyak anggota DPR yang "kebakaran jenggot". Mereka mencak-mencak dibilang seperti TK. Sampai-sampai terjadi polemik antara anggota DPR dan Gus Dur, bahkan merembet hingga kelembagaan antara DPR dan Presiden. Gus Dur tidak pernah minta maaf, tapi cuma menjelaskan dengan gaya guyonnya. Dan polemik kemudian tertutupi oleh isyu lainnya.

Anggota DPR terpilih untuk periode 2009-2014 sebenarnya sudah ditetapkan oleh KPU. Akan tetapi, karena adanya keputusan dari MK, maka terjadi perubahan komposisi perolehan kursi. Walau begitu, berdasarkan data yang tersedia, komposisi anggota DPR periode mendatang diperkirakan setengahnya diisi muka-muka baru.

Kualitas anggota DPR-RI yang penuh 'muka baru' ini lantas dipertanyakan kualitas dan integritasnya. Bukan, kita bukan bicara soal intelektualitas atau segudang persyaratan normatif lain. Karena kalau hal itu pasti semuanya sudah lolos karena tahapan verifikasi untuk DCT terlampaui, malah kemudian terpilih.

Yang kita bicarakan adalah mengenai kualitas mereka sebagai negarawan dan politisi. Seperti kita semua tahu, tidak semua anggota DPR adalah politisi karier. Banyak di antaranya yang semula berprofesi lain, dan barangkali akan tetap melanjutkan profesinya meski sudah terpilih sebagai anggota DPR. Kondisi ini menyebabkan banyak di antaranya yang bahkan tidak mengerti apa saja tugas dan fungsi mereka kelak sebagai anggota. Bahkan ada selebritis dunia hiburan yang dengan terus terang mengakui di sebuah media cetak nasional bahwa ia tidak mengerti dunia politik, padahal dia dipastikan masuk Senayan! Solusinya, yang bersangkutan hendak mencari "kursus politik". Memang ada ya?

Terlepas dari itu, alih-alih ribut menyiapkan pembekalan bagi anggota DPR baru yang masih "hijau", Sekertariat Jenderal DPR malah sibuk mempersiapkan cincin emas sebagai "tanda mata" bagi anggota DPR periode ini yang akan segera melepaskan jabatannya. Padahal, jelas tradisi yang "nggak penting-penting amat" itu adalah sebuah pemborosan. Sekitar Rp 5 milyar dana disiapkan untuk kenang-kenangan itu.

Alangkah baiknya hal itu dialihkan untuk melakukan pembekalan bagi anggota DPR. Pembekalan itu berupa training intensif oleh para pakar. Bahkan, akan lebih baik bila ada ujiannya sekalian. Mereka yang tidak lulus ujian diberi status sebagai "anggota DPR percobaan". Ini persis dengan cara kita memperlakukan mahasiswa atau karyawan.

Anggota DPR adalah SDM (Sumber Daya Manusia). Lalu mengapa pula standar kompetensi SDM yang sudah diterapkan secara luas di dunia usaha tidak bisa diterapkan pada anggota parlemen? Malah, seharusnya dari proses seleksi di tingkat parpol sudah ada seleksi ala pegawai. Terbukti, di sejumlah daerah, calon anggota legislatif terutama dari parpol kecil banyak yang pengangguran. Dengan demikian, menjadi anggota parlemen pun sebuah pekerjaan menggiurkan.

Selain itu, perlu pula diterapkan sistem penilaian berkala. Tanpa perlu ada pengunduran diri atau penarikan dari parpol, BK DPR (atau lembaga lain yang bisa dibentuk kemudian) seharusnya punya kewenangan menilai kinerja anggota DPR. Sebagai contoh, seorang calon presiden dalam Pilpres kali ini di saat menjadi anggota DPR dua periode di masa Orde Baru ternyata memiliki jumlah absensi yang lebih banyak daripada presensinya. Bila hal itu terjadi di periode mendatang, seharusnya ada sanksi yang bisa diterapkan. Sistem Surat Peringatan (SP) dari dunia kerja mustinya bisa pula diterapkan, sebelum akhirnya dipecat bila melakukan pelanggaran berat.

Ini jelas terkait masalah integritas tadi. Sehingga tidak cuma anggota DPR yang terkait persoalan moral pornografi seperti Max Moein dari PDIP yang bisa dipecat, tapi juga terkait pelanggaran integritas lain. Selain soal absensi dan kinerja, juga tentunya masalah korupsi, kolusi, manipulasi, dan nepotisme.

Bila standar kompetensi ini benar-benar diterapkan, niscaya kualitas dan integritas anggota DPR (termasuk pula DPRD) akan meningkat. Tentunya, perlu anggaran khusus untuk ini. Asal jangan sampai, untuk urusan penerapan standar kompetensi SDM anggota parlemen ini lantas terjadi lagi "pengaturan" tertentu oleh pejabat Setjen dan anggota DPR yang diberi tugas. Kalau begitu ya sama saja bohong dong!

[Tulisan ini juga diposting di Kompasiana, 12 Juni 2009]

Emang Enak Jadi Tim Sukses?

2009-06-10T20:48:00.000-07:00

Hiruk-pikuk kampanye Presiden akan makin semarak Rabu malam ini, saat Deklarasi Kampanye Damai ketiga pasangan capres-cawapres dilaksanakan. Deklarasi ini sudah beberapa kali mengalami perubahan jadwal karena mengikuti jadwal padat Presiden SBY yang juga calon presiden incumbent. Dan tentunya selain pasangan capres-cawapres, tim sukses juga akan sibuk dengan jadwal kampanye. Apalagi, jelas tidak mungkin seluruh daerah dikunjungi capres-cawapres saat kampanye yang hanya berlangsung sekitar 1 bulan. Maka di situlah peran juru kampanye dan anggota tim sukses lainnya untuk mengisinya.

Masuk menjadi anggota tim sukses Pilpres memang susah-susah gampang. Harus tahu ‘pintu masuk’nya dan punya ‘kunci pintu’nya agar bisa diingat. Maklum, bila sudah Pilpres, akan terjalin koalisi lintas partai, dan di sinilah seninya agar bisa tampil di tengah-tengah begitu banyak kepentingan.

Saya sendiri termasuk tim sukses salah satu pasangan capres-cawapres, dan barangkali belum pernah ada anggota tim sukses yang menceritakan bagaimana kinerja tim dalam mempersiapkan kesuksesan pasangan yang diusungnya. Maka, izinkan saya membuka sedikit saja cerita dari ‘balik dapur’ ini.

Menjadi tim sukses, berarti harus siap berinteraksi dengan aneka ragam manusia lengkap dengan motivasinya masing-masing. Memang, banyak yang berkeinginan masuk untuk mencari proyek atau kedudukan. Kalau yang ‘muka proyek’, kebanyakan di level pelaksana lapangan, sementara yang mencari kedudukan, lebih ke level konseptor. Namun, jangan salah, banyak pula relawan yang menyumbangkan tenaga, pikiran bahkan hartanya secara sukarela. Mereka yang masuk kategori ini biasanya sudah memiliki banyak hal dalam hidupnya, dan tinggal mencari aktualisasi diri. Atau bisa jadi mereka begitu cocoknya dengan figur atau visi-misi capres-cawapres bersangkutan sehingga rela memberikan sumbangsihnya.

Motivasi ini baru akan terlihat bila ada pembicaraan mengenai anggaran untuk pengadaan barang dan jasa. Seperti halnya di instansi manapun, di tim sukses pun ada yang bertugas mengurusi hal ini. Dan biasanya posisi-posisi inilah yang diincar. Baik diincar untuk diduduki atau didekati. Ada banyak ragam pengadaan untuk keperluan kampanye mulai dari atribut, akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga iklan. Bak pepatah ada gula ada semut, tempat yang ramai didatangi ‘pembawa proposal’ itulah tempat yang ‘manis’. Dan tim sukses biasanya memilih figur kuat berpengalaman untuk menduduki posisi ini, dan jelas punya akses langsung ke ketua tim sukses atau malah pasangan capres-cawapres.

Salah satu petinggi tim sukses kami dalam suatu rapat pernah mengatakan, citra tim sukses ini bagi orang luar seperti “rombongan orang banyak duit mau bagi-bagi”. Padahal, banyak posisi yang ‘tidak manis’ malah sepertinya cenderung kena ‘getah’ saja. Banyak dukungan dari relawan yang bukan saja tidak minta bayaran, tapi malah menyumbangkan apa yang dimilikinya. Mereka tidak pernah tampil di media, tidak jadi tambah kaya, tapi memang berdedikasi karena pasangan capres-cawapres yang didukungnya sesuai dengan aspirasinya. Dan tentu saja, seperti halnya di instansi mana pun, kelembagaan tim sukses meski cuma dibentuk secara temporer akan memperhitungkan setiap pengeluaran uang. Maka, jelas citra “rombongan orang banyak duit mau bagi-bagi” itu keliru.

Di samping masalah dana yang dihitung cermat, kendala terbesar dalam tim sukses justru masalah koordinasi. Bagi para petinggi, hal itu memang semudah menelepon. Namun bagi para pelaksana lapangan seperti saya, kesulitannya adalah menembus akses antar tim pendukung. Karena ada banyak tim yang bergerak dipimpin oleh orang penting masing-masing. Yang namanya akses itu sulit dibuka, bahkan ke sesama anggota tim sukses. Sebagai contoh kasus, untuk mendapatkan logo resmi tim kami saja, saya harus pontang-panting mencari ke sana-ke mari. Itu bisa jadi karena saya dianggap “bukan siapa-siapa”. Untuk meminta data dan informasi antar sesama tim juga cukup sulit. Ini masih ditambah adanya polarisasi tak terhindarkan antar pihak dalam tim sukses. Jadi, kalau ada sebutan “Si A” itu orangnya “Pak B”, sangat wajar terjadi. Ini tentu karena tim sukses terdiri dari berbagai unsur. Dan karena adanya polarisasi tadi, tak jarang terjadi embargo untuk yang dianggap ‘bukan kalangan sendiri’.

Apabila markas tim sukses ada di beberapa lokasi, juga menambah ’seni’ tersendiri. Apalagi memang markas-markas itu adalah sumbangan dari pribadi-pribadi atau parpol yang mendukung pasangan capres-cawapres. Tiap markas biasanya juga jadi markas tim pendukung yang terpisah. Artinya, otoritasnya nyaris mutlak. Meski, tentu saja ada koordinasi antar markas di tingkat petingginya, namun di tingkat pelaksana antar anggota yang jadi pendukung bisa jadi tidak saling mengenal dan ini menyulitkan koordinasi.

Sukanya tentu saja ada di soal aktualisasi diri. Menjadi tim sukses berarti memiliki kesempatan untuk bertemu orang-orang penting. Apa yang hendak dilakukan dengan orang-orang penting itu selanjutnya, tentu tergantung kejelian masing-masing untuk mengoptimalkan. Namun, setidaknya dengan menjadi anggota tim sukses, bagi orang biasa seperti saya itu berarti kesempatan untuk memperkenalkan diri pada beberapa figur yang selama ini hanya bisa saya amati dari jauh lewat media massa. Dan itu sangat berharga karena di keseharian untuk bertemu mereka tentu harus melalui lapisan protokoler yang rumit.

Pada akhirnya, menjadi tim sukses buat saya adalah sebuah pembelajaran besar. Tidak hanya tentang sistem politik, demokrasi dan ketatanegaraan kita, tapi lebih dari itu adalah mengenai seni interpersonal, mengenali karakter orang lain, serta seni mengelola kepentingan dan konflik. Maka, benarlah adagium yang terkenal itu: “Dalam politik tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan.”

[Tulisan ini juga diposting di Kompasiana, 10 Juni 2009]

Menilik Kembali Kasus Prita vs RS Omni International

2009-06-09T21:19:00.000-07:00

Kasus Prita Mulyasari melawan RS Omni International telah keluar jauh dari koridor hukum. Bermula dari keluhan seorang individu atas pelayanan sebuah institusi, kasus ini kemudian menarik perhatian publik dan para pejabat, semata karena penggunaan kekuatan berlebihan dari institusi yang merasa dirugikan nama baiknya. Ibarat membunuh tikus dengan membakar rumah, RS Omni International tidak hanya menggunakan hak jawabnya secara massif dengan memasang iklan besar di harian Kompas dan Media Indonesia pada 8 September 2008, tapi juga menuntut Prita Mulyasari dengan tuduhan perdata dan pidana sekaligus. Padahal, semua itu bermula dari sebuah e-mail pribadi yang ditujukan kepada teman-teman si penulis sendiri. Artinya, tindakan Prita selain dijamin UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen, juga masuk dalam ranah privat dan bukan ranah publik.

Tersebarnya e-mail Prita Mulyasari secara luas di internet, seharusnya dicari siapa yang menyebarkan e-mail pribadi tersebut. Meski tidak tertutup kemungkinan Prita sendiri yang menyebarkan, namun amat mungkin ia sendiri juga tidak tahu-menahu. Perlu penyidikan untuk soal ini.

Dalam masalah ini, ada dua hal besar yang harus dipisahkan. Pertama: persoalan hukum, kedua, rasa keadilan. Terkadang, hukum itu memang pahit, tapi ia harus ditegakkan. Ingatlah semboyan dunia hukum "Fiat Justitia, Ruat Caelum" - "Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh". Sementara rasa keadilan seringkali terkait dengan emosi dan keinginan untuk menang belaka. Pihak yang menang akan merasa putusan hukum sudah adil, sementara yang kalah seringkali merasa sebaliknya.

Secara hukum, memang perbuatan Prita dapat diindikasikan sebagai "pencemaran nama baik". Masalahnya, kalimat itu saja memang multi-tafsir. Sehingga, pasal 310 dan 311 KUHP yang memuat mengenai delik tersebut sering disebut sebagai "hatzaai artikelen" atau pasal karet. Ini karena begitu mudahnya ia ditarik-tarik ke berbagai arah, mulur-mungkret seperti karet.

Akan tetapi, di sini ada rasa keadilan yang terusik. Apalagi kejadian ini seperti David melawan Goliath dimana Prita yang orang biasa dilawan oleh institusi berkekuatan dana besar. Lagipula, akibat dari "pencemaran nama baik" itu belum terbukti. RS Omni International seharusnya diminta membuktikan bahwasanya selaku penggugat ia mengalami kerugian signifikan diakibatkan tindakan Prita. Apabila tidak terbukti, maka penyelesaiannya sebenarnya tidak perlu dengan penuntutan di pengadilan, melainkan melalui mediasi. Perlu sekali masing-masing pihak menekan egonya agar masalah yang seharusnya bisa selesai dengan musyawarah ini tidak berlarut-larut. Namun bila tidak dicapai kesepakatan, dan memang proses di pengadilan saat ini sudah bergulir, biarkanlah hukum yang berbicara.

Penggunaan pasal 27 ayat 3 UU No. 11/2008 tertanggal 21 April 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) jo pasal 45 ayat 1 UU No. 11/2008 yang disarankan oleh kejaksaan kepada kepolisian sebenarnya juga perlu dipertanyakan. Pasal ini sama karetnya dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Sayangnya, uji materiil terhadap pasal ini sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Mei 2009 lalu. Artinya, pasal ini dianggap tidak salah secara hukum oleh negara.

Namun jelas bagi warga negara, penggunaan pasal tersebut dapat memasung kebebasan berpendapat secara lisan dan tulisan dengan menggunakan saluran apa pun, terutama di dunia maya. Dan seharusnya secara hukum, aturan tersebut selayaknya dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Aturan yang lebih tinggi itu adalah pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Di masa depan, pemerintahan yang baru seharusnya lebih memperhatikan hal-hal semacam ini. Karena adanya penggunaan kekuasaan berlebihan dari institusi -baik itu milik negara atau swasta- terhadap warga negara dapat mengakibatkan tercerabutnya rasa keadilan masyarakat. Di sisi lain, meskipun terdapat penjaminan hak berbicara dan berpendapat, namun perlindungan hukum agar tidak terjadi penistaan, fitnah, atau pencemaran nama baik terhadap warga negara atau institusi lain juga harus dijamin. Karena itu sebaiknya peran lembaga semacam Dewan Pers harus dioptimalkan, juga edukasi tentang cara penggunaan hak jawab bagi pihak yang merasa dirugikan atas publikasi tertentu melalui media massa atau saluran lain. Dengan demikian, tidak perlu menghabiskan energi terlalu besar bagi pihak-pihak yang terlibat, apalagi merepotkan pihak lain seperti dalam kasus Prita Mulyasari vs RS Omni International. Bila sudah terjadi seperti itu, maka yang terjadi adalah "menang jadi arang, kalah jadi abu". Menang atau kalah sama-sama rugi.

*) Ditulis sebagai Juru Bicara JK-Wiranto

[Tulisan ini juga diposting di Politikana, 9 Juni 2009].